Nasional
Share this on:

Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Tak Lagi Beri Akses Kesehatan Terjangkau

  • Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Tak Lagi Beri Akses Kesehatan Terjangkau
  • Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Tak Lagi Beri Akses Kesehatan Terjangkau

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Januari 2020 mendatang. Keputusan ini sama saja dengan upaya pemerintah melepas kewajibannya memberikan akses kesehatan terjangkau bagi rakyatnya.

Peneliti lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ), Muhammad Teguh Maulana mengatakan kenaikan iuran dinilai tak akan menyelesaikan permasalahan defisit BPJS Kesehatan yang ada saat ini. "Akar permasalahan defisit BPJS Kesehatan sendiri tidak pernah diselesaikan," katanya dalam siaran persnya, Jumat (6/9) kemarin.

Menurutnya, sejak awal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dicanangkan, model pembiayaan yang dipilih berpotensi mengalami kerugian yang besar. Untuk itu, seharusnya pemerintah meninjau ulang model pembiayaan JKN. Khususnya BPJS Kesehatan yang saat ini menggunakan sistem iuran atau pembayaran premi asuransi.

Menurutnya, dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. "Bahkan dengan menggunakan model saat ini juga, pemerintah tidak ada bedanya dengan menerapkan logika ekonomi pasar yang menganggap bahwa jaminan kesehatan merupakan suatu komoditas jasa yang dapat difinansialisasikan," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta agar masyarakat yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) tidak perlu khawatir terhadap adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, mereka tetap akan ditanggung oleh negara walaupun besaran iuran BPJS Kesehatan naik.

"Untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Jadi ada 96,8 juta dan yang lain-lain jadi hampir 120 juta orang rakyat miskin itu masih ditanggung oleh negara," kata Puan. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh seorang pria tak dikenal di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin, menjadi perhatian pemberitaan media-media a


Tinjau Ulang Rencana Sanksi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Tinjau Ulang Rencana Sanksi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Rencana sanksi pemblokiran layanan publik bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan diminta ditinjau ulang.


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya diimbau supaya tidak berdemonstrasi saat pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Ami 20 Oktober mendatang.


Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Pemerintah diharapkan bisa secepatnya menertibkan buzzer (pendengung) yang kerap memanipulasi fakta dan opini publik.


Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Pada awal Januari 2020, pemerintah melarang minyak goreng curah beredar di pasaran. Larangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!