Nasional
Share this on:

Nama-nama Calon Jamaah Haji (CJH) Tambahan Segera Diumumkan

  • Nama-nama Calon Jamaah Haji (CJH) Tambahan Segera Diumumkan
  • Nama-nama Calon Jamaah Haji (CJH) Tambahan Segera Diumumkan

** JAKARTA** - Tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu kursi akhirnya dipastikan diterapkan tahun ini. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dalam satu dua hari lagi, nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kuota tambahan akan diumumkan.

Keterangan tersebut disampaikan Lukman usai membuka pembekalan terintegrasi petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tadi malam (23/4). Dia menegaskan sampai sekarang belum ditetapkan jadwal pelunasan BPIH untuk mengisi kuota tambahan. "Diumumkan dahulu nama-nama calon jamaah yang berhak melunasi. Setelah itu dalam waktu dekat juga, diumumkan jadwal pelunasannya," kata Lukman.

Dia menjelaskan adanya tambahan kuota sepuluh ribu tersebut, menghadirkan tantangan tersendiri. Antrian sejumlah layanan haji diprediksi bakal terjadi. Seperti antrian pemberangkatan jamaah dari Makkah menuju Arafah atau masyair. Dia menjelaskan penggunaan bis saat itu juga dibatasi. Pemberangkatan menuju Arafah dijalankan dalam tiga gelombang. Yakni pagi, siang, dan menjelang maghrib.

Terkait dengan anggaran untuk tambahan haji tersebut, pembahasannya sudah diselesaikan antara pemerintah bersama Komisi VIII DPR. Lukman mengatakan untuk merealisasikan tambahan 10 ribu kuota haji itu, dibutuhkan tambahan BPIH hingga Rp353,72 miliar.

Biaya ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Seperti efisiensi pengadaan Riyal Arab Saudi (SAR) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2019 sebesar Rp65 miliar.

Kemudian dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Makkah sebesar Rp50 miliar. Serta efisiensi atau tambahan nilai manfaat BPKH sebesar Rp55 miliar. "Tambahannya yang dari APBN itu sekitar Rp183,7 miliar sekian," imbuh Lukman.

Kemenag juga sudah membagi distribusi tambahan kuota itu. Sebanyak 25 persen dari tambahan atau sebanyak 2.500 kuota akan diberikan untuk CJH lansia. Kemudian 2.500 kuota untuk pendamping lansia dan 5.000 kuota untuk daftar tunggu di masing-masing provinsi. "Kuota provinsi dibagi secara proporsional," kata Lukman.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyatakan semula BPKH menyebutkan tidak memiliki uang tunai. "Tugas BPKH itu menyiapkan uangnya. Bukan membantah DPR," kata politisi PAN itu. Dia bersyukur akhirnya sudah ada solusi terkait tambahan anggaran haji untuk tambahan kuota 10 ribu. (wan/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat dari KPK tentang rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK.


Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Komisi III DPR RI masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tes CPNS Diumumkan Oktober

Tes CPNS Diumumkan Oktober

Meski terjadi pertentangan terkait kelonggaran batas usia enam jabatan dalam tes CPNS 2019, hal ini tidak merubah langkah KemenPAN-RB untuk melakukan rekrutmen.


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan koalisi masyarakat sipil terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.


Pansel KPK Tegaskan Tak Ada Calon Titipan

Pansel KPK Tegaskan Tak Ada Calon Titipan

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.


Capim KPK Sebaiknya Dipilih Presiden

Capim KPK Sebaiknya Dipilih Presiden

Lima nama calom pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserakan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan.


Dianggap Mengarah Seks Bebas, Disertasi Abdul Aziz Ditentang

Dianggap Mengarah Seks Bebas, Disertasi Abdul Aziz Ditentang

DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak tutup mata dan segera mengambil tindakan tegas terkait disertasi Abdul Aziz.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!