Nasional
Share this on:

Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

  • Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari
  • Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

JAKARTA - Remisi umum untuk 92.816 narapidana (napi) bukan hanya merujuk peraturan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) optimistis remisi tersebut bisa mengurangi beban anggaran dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas).

Melalui remisi yang diberikan bertepatan dengan HUT RI ke-72 kemarin (17/8), mereka mengklaim dapat menghemat anggaran tidak kurang dari Rp102,5 miliar.

Menkumham Yasonna H. Laoly menjelaskan, angka itu diperoleh dari hitungan biaya makan napi yang memperoleh remisi. Menurut dia, jumlah napi yang terus bertambah harus diimbangi remisi. Sebab, biaya makan mereka ditanggung negara.

"Kan (napi) harus dikasih makan. Mana bisa nggak," kata dia tegas.

Dia tidak mengelak bahwa Rp14.700 untuk tiga kali makan dalam sehari memang minim. Tapi, angkanya tetap besar bila dikalkulasi dengan jumlah napi.

Contohnya untuk napi yang mendapat remisi enam bulan. Dengan jumlah 1.173 napi, biaya makan yang harus ditanggung negara lebih dari Rp3 miliar.

Secara rinci, Yasonna menjelaskan, penghematan anggaran dari remisi umum I dengan total 90.372 napi mencapai Rp98,9 miliar. Sedangkan penghematan anggaran dari remisi umum II dengan jumlah napi sebanyak 2.444 jiwa mencapai Rp3,5 miliar.

"Itu uang yang sangat besar," kata dia. "Bayangkan kalau tidak ada remisi," tambahnya.

Menteri yang juga politisi PDIP itu pun menjelaskan, sampai saat ini Kemenkumham masih hutang Rp269 miliar lantaran anggaran untuk biaya makan napi tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah napi.

"Lebih banyak yang masuk (lapas)," ucap Yasonna.

Disamping mengurangi beban anggaran, remisi juga membantu Ditjenpas Kemenkumham dalam mengurus lapas yang over kapasitas. Juga turut berpengaruh terhadap program pembinaan yang mereka lakukan.

Untuk itu, Yasonna menilai remisi penting. Berdasar data yang sudah dia jelaskan di atas. Pada peringatan HUT RI ke-72, 90.372 napi yang diberi remisi umum I dapat pengurangan masa hukuman bervariasi.

Dari satu sampai enam bulan. Sedangkan 2.444 napi yang mendapat remisi umum II tidak lagi dihukum. "Langsung bebas," imbuhnya.

Dari sekian banyak napi yang mendapat remisi, Aman Abdurrahman yang belakangan disebut sebagai dalang sejumlah aksi teror ada di antaranya. Namun demikian, Aman tidak lantas dibebaskan begitu saja.

Menurut Yasonna, dia sudah dibawa oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. "Memang (masa hukuman) sudah habis. Tapi. Dia (Aman) ada kasus lain yang sedang ditangani oleh Densus," terang dia.

Karena itu, saat ini Aman sudah dibawa oleh Polri. Selain Aman, Abu Bakar Ba'asyir juga termasuk napi yang dapat remisi. "Iya, tiga bulan," ujarnya. Selain itu, Ditjenpas Kemenkumham juga memberi remisi kepada 35 napi kasus terorisme lainnya.

Disamping napi kasus terorisme, masih kata Yasonna, napi kasus korupsi juga mendapat remisi di hari kemerdekaan. Tapi, remisi itu hanya diberikan kepada mereka yang menjadi justice collabolator (JC).

Yakni, pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus. Salah satu yang mendapatkan remisi karena JC adalah mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Lho itu kan KPK memberikan JC (kepada Nazaruddin). Kepada Gayus (Gayus Tambunan) juga diberikan JC. Yang lain tidak," ungkap Yasonna usai mengikuti upacara hari kemerdekaan di halaman Istana Merdeka, kemarin.

Narapidana lainnya yang tidak mendapatkan JC seperti napi kasus Hambalang Anas Urbaningrum dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dia menuturkan sesuai aturan, orang-orang yang punya status sebagai JC memang punya hak remisi.

Itu sudah sesuai peraturan. "Jangan langgar aturan. Harus sesuai ketentuan," ungkap dia.

Tahun ini, Nazaruddin yang divonis bersalah dalam kasus korupsi ketika menjabat sebagai bendaraha umum DPP Partai Demokrat mendapat remisi enam bulan. Sedangkan gayus memperoleh pengurangan masa hukuman selama lima bulan.

Berdasar data dari Ditjenpas Kemenkumham, selain Gayus dan Nazaruddin ada ratusan napi kasus korupsi lain yang mendapat remisi. Angkanya mencapai 400 napi.

Namun, tidak semua berurusan dengan KPK sebelum dihukum. Ada pula yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. (jun/syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

SBY Salami Megawati
SBY Salami Megawati

Berita Sejenis

PSSI Akan Investigasi Kematian Choirul Huda

PSSI Akan Investigasi Kematian Choirul Huda

Meninggalnya kiper Persela Lamongan, Choirul Huda tidak hanya direspon oleh PSSI dengan ucapan belasungkawa semata.


Sebentar Lagi, Jakarta-Semarang Hanya 3 Jam

Sebentar Lagi, Jakarta-Semarang Hanya 3 Jam

Untuk mendukung kelancara transportasi di Pulau Jawa, pemerintah membangun beberapa sarana. Salah satunya berada di Jawa Tengah.


Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal.


Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Jamaah First Travel (FT) meminta pemerintah untuk mengambil alih mekanisme ganti rugi yang seharusnya merupakan kewajiban FT.


Polisi Tembak Polisi, Tiga Tewas

Polisi Tembak Polisi, Tiga Tewas

Warga di Desa Karangtengah, Ngawen, dikagetkan suara puluhan tembakan kemarin petang.


Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Angin segar datang untuk KPK jika hendak mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Ketua DPR Setya Novanto.


Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta.


Setnov Sudah Sehat?

Setnov Sudah Sehat?

Indikasi Ketua DPR Setya Novanto pura-pura sakit alias malingering untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguat.


Tiga Provinsi di Pulau Jawa Belum Mencapai Target

Tiga Provinsi di Pulau Jawa Belum Mencapai Target

Pada awal pencanangan kampanye imunisasi Measles-Rubela (MR), pemerintah hanya menargetka 95 persen dari 34 juta anak tervaksin.


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!