Nasional
Share this on:

Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

  • Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari
  • Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

JAKARTA - Remisi umum untuk 92.816 narapidana (napi) bukan hanya merujuk peraturan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) optimistis remisi tersebut bisa mengurangi beban anggaran dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas).

Melalui remisi yang diberikan bertepatan dengan HUT RI ke-72 kemarin (17/8), mereka mengklaim dapat menghemat anggaran tidak kurang dari Rp102,5 miliar.

Menkumham Yasonna H. Laoly menjelaskan, angka itu diperoleh dari hitungan biaya makan napi yang memperoleh remisi. Menurut dia, jumlah napi yang terus bertambah harus diimbangi remisi. Sebab, biaya makan mereka ditanggung negara.

"Kan (napi) harus dikasih makan. Mana bisa nggak," kata dia tegas.

Dia tidak mengelak bahwa Rp14.700 untuk tiga kali makan dalam sehari memang minim. Tapi, angkanya tetap besar bila dikalkulasi dengan jumlah napi.

Contohnya untuk napi yang mendapat remisi enam bulan. Dengan jumlah 1.173 napi, biaya makan yang harus ditanggung negara lebih dari Rp3 miliar.

Secara rinci, Yasonna menjelaskan, penghematan anggaran dari remisi umum I dengan total 90.372 napi mencapai Rp98,9 miliar. Sedangkan penghematan anggaran dari remisi umum II dengan jumlah napi sebanyak 2.444 jiwa mencapai Rp3,5 miliar.

"Itu uang yang sangat besar," kata dia. "Bayangkan kalau tidak ada remisi," tambahnya.

Menteri yang juga politisi PDIP itu pun menjelaskan, sampai saat ini Kemenkumham masih hutang Rp269 miliar lantaran anggaran untuk biaya makan napi tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah napi.

"Lebih banyak yang masuk (lapas)," ucap Yasonna.

Disamping mengurangi beban anggaran, remisi juga membantu Ditjenpas Kemenkumham dalam mengurus lapas yang over kapasitas. Juga turut berpengaruh terhadap program pembinaan yang mereka lakukan.

Untuk itu, Yasonna menilai remisi penting. Berdasar data yang sudah dia jelaskan di atas. Pada peringatan HUT RI ke-72, 90.372 napi yang diberi remisi umum I dapat pengurangan masa hukuman bervariasi.

Dari satu sampai enam bulan. Sedangkan 2.444 napi yang mendapat remisi umum II tidak lagi dihukum. "Langsung bebas," imbuhnya.

Dari sekian banyak napi yang mendapat remisi, Aman Abdurrahman yang belakangan disebut sebagai dalang sejumlah aksi teror ada di antaranya. Namun demikian, Aman tidak lantas dibebaskan begitu saja.

Menurut Yasonna, dia sudah dibawa oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. "Memang (masa hukuman) sudah habis. Tapi. Dia (Aman) ada kasus lain yang sedang ditangani oleh Densus," terang dia.

Karena itu, saat ini Aman sudah dibawa oleh Polri. Selain Aman, Abu Bakar Ba'asyir juga termasuk napi yang dapat remisi. "Iya, tiga bulan," ujarnya. Selain itu, Ditjenpas Kemenkumham juga memberi remisi kepada 35 napi kasus terorisme lainnya.

Disamping napi kasus terorisme, masih kata Yasonna, napi kasus korupsi juga mendapat remisi di hari kemerdekaan. Tapi, remisi itu hanya diberikan kepada mereka yang menjadi justice collabolator (JC).

Yakni, pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus. Salah satu yang mendapatkan remisi karena JC adalah mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Lho itu kan KPK memberikan JC (kepada Nazaruddin). Kepada Gayus (Gayus Tambunan) juga diberikan JC. Yang lain tidak," ungkap Yasonna usai mengikuti upacara hari kemerdekaan di halaman Istana Merdeka, kemarin.

Narapidana lainnya yang tidak mendapatkan JC seperti napi kasus Hambalang Anas Urbaningrum dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dia menuturkan sesuai aturan, orang-orang yang punya status sebagai JC memang punya hak remisi.

Itu sudah sesuai peraturan. "Jangan langgar aturan. Harus sesuai ketentuan," ungkap dia.

Tahun ini, Nazaruddin yang divonis bersalah dalam kasus korupsi ketika menjabat sebagai bendaraha umum DPP Partai Demokrat mendapat remisi enam bulan. Sedangkan gayus memperoleh pengurangan masa hukuman selama lima bulan.

Berdasar data dari Ditjenpas Kemenkumham, selain Gayus dan Nazaruddin ada ratusan napi kasus korupsi lain yang mendapat remisi. Angkanya mencapai 400 napi.

Namun, tidak semua berurusan dengan KPK sebelum dihukum. Ada pula yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. (jun/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

SBY Salami Megawati
SBY Salami Megawati

Berita Sejenis

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga orang nelayan WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf akhirnya berhasil dibebaskan. Mereka sebelumnya ditahan sejak Januari 2017 lalu.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


TKW Dijual Online

TKW Dijual Online

Salah satu situs jual beli online Singapura Carousell kedapatan memasang iklan penjualan beberapa Pekerja Migran Indonesia perempuan (TKW).


Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Cuti Sehari Dalam Seminggu

Cuti Sehari Dalam Seminggu

Kepala daerah dipastikan boleh terlibat dalam dukungan politik terhadap partai atau calon presiden.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!