Nasional
Share this on:

Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

  • Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika
  • Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto.

JAKARTA - Pengusutan dugaan kekerasan berlebihan yang terjadi kala eksekusi lahan di Banggai makin panas. Polri memastikan akan adanya dua kemungkinan pelanggaran, yakni pidana dan etika. Kesimpulan atas kasus tersebut akan segera diketahui dalam waktu dekat.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, investigasi yang masih berjalan ini tentunya akan mengkerucut. Ada dua hasil yang biasanya terjadi dalam pelanggaran yang dilakukan personel, yakni pelanggaran pidana atau etika.

”Kalau etika ya proses sidang etik,” ujarnya.

Namun, bila pidana tentu saja proses hukum harus ditempuh. Dia menjelaskan, polisi itu adalah masyarakat sipil. Tentu saja, bisa dilakukan proses hukum. ”Polisi dan rakyat itu sama, tidak beda. Sipil!,” tegasnya.

Pemeriksaan saat ini sedang berlangsung, ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan, dari tingkat Kapolres hingga petugas lapangan. Saksi dari masyrakat juga penting. ”Semua sisi dipelajari,” paparnya.

Dari hasil pemeriksaan itu akan terlihat pelanggaran apa yang dilakukan, juga penyebab dari pelanggaran itu. ”Semua tetap harus menunggu hasil,” papar mantan Wakabaintelkam tersebut.

Sementara Pengamat Institute for Security and Strategis Studies (ISeSS) Bambang Rukminto menjelaskan, arogansi aparat itu sudah ketinggalan zaman. Saat ini zamannya penciptaan keamanan dengan pendekatan preemtif. ”Cegah sebelum terjadi, hilangkan kemungkinan konflik, padamkan api unggun sebelum membakar hutan,” terangnya.

Bila dianalisa kasus sengketa lahan di Banggai itu sebenarnya masalah menahun. Bahkan, bisa dibilang karakter dari daerah itu. Sengketa antar dua keluarga yang pernah memenangkan sidang. ”Keduanya pernah menang dalam persidangan. ini masalah yang pelik,” jelasnya.

Maka, seharusnya sejak awal setiap pimpinan wilayah memiliki rekam masalah tiap daerah. Nah, sengketa lahan itu harusnya sudah menjadi tugas biasa. ”Karena sengketa lama, harusnya terdata bagaimana kondisinya. Serta, bagaimana cara penanganannya,” paparnya.

Kalau justru muncul arogansi petugas, dia mengatakan bahwa hal tersebut tentunya mencurigakan. ”Karena setiap pergantian Kapolres harusnya diberikan pemahaman soal sengketa ini,” ujarnya. (idr/jpg)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!