Nasional
Share this on:

Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

  • Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika
  • Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto.

JAKARTA - Pengusutan dugaan kekerasan berlebihan yang terjadi kala eksekusi lahan di Banggai makin panas. Polri memastikan akan adanya dua kemungkinan pelanggaran, yakni pidana dan etika. Kesimpulan atas kasus tersebut akan segera diketahui dalam waktu dekat.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, investigasi yang masih berjalan ini tentunya akan mengkerucut. Ada dua hasil yang biasanya terjadi dalam pelanggaran yang dilakukan personel, yakni pelanggaran pidana atau etika.

”Kalau etika ya proses sidang etik,” ujarnya.

Namun, bila pidana tentu saja proses hukum harus ditempuh. Dia menjelaskan, polisi itu adalah masyarakat sipil. Tentu saja, bisa dilakukan proses hukum. ”Polisi dan rakyat itu sama, tidak beda. Sipil!,” tegasnya.

Pemeriksaan saat ini sedang berlangsung, ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan, dari tingkat Kapolres hingga petugas lapangan. Saksi dari masyrakat juga penting. ”Semua sisi dipelajari,” paparnya.

Dari hasil pemeriksaan itu akan terlihat pelanggaran apa yang dilakukan, juga penyebab dari pelanggaran itu. ”Semua tetap harus menunggu hasil,” papar mantan Wakabaintelkam tersebut.

Sementara Pengamat Institute for Security and Strategis Studies (ISeSS) Bambang Rukminto menjelaskan, arogansi aparat itu sudah ketinggalan zaman. Saat ini zamannya penciptaan keamanan dengan pendekatan preemtif. ”Cegah sebelum terjadi, hilangkan kemungkinan konflik, padamkan api unggun sebelum membakar hutan,” terangnya.

Bila dianalisa kasus sengketa lahan di Banggai itu sebenarnya masalah menahun. Bahkan, bisa dibilang karakter dari daerah itu. Sengketa antar dua keluarga yang pernah memenangkan sidang. ”Keduanya pernah menang dalam persidangan. ini masalah yang pelik,” jelasnya.

Maka, seharusnya sejak awal setiap pimpinan wilayah memiliki rekam masalah tiap daerah. Nah, sengketa lahan itu harusnya sudah menjadi tugas biasa. ”Karena sengketa lama, harusnya terdata bagaimana kondisinya. Serta, bagaimana cara penanganannya,” paparnya.

Kalau justru muncul arogansi petugas, dia mengatakan bahwa hal tersebut tentunya mencurigakan. ”Karena setiap pergantian Kapolres harusnya diberikan pemahaman soal sengketa ini,” ujarnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

”Nyanyian” Setnov Dibantah Oka
”Nyanyian” Setnov Dibantah Oka

Berita Sejenis

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu.


Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi oleh polisi dan massa.


Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video.


Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Sejumlah media asing menyoroti kerusuhan dan dugaan kekerasan yang terjadi pada aksi demonstrasi massa, Rabu (22/5) dini hari, di Jakarta..


People Power Tak Langgar Konstitusi

People Power Tak Langgar Konstitusi

People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!