Nasional
Share this on:

Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

  • Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal
  • Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

JAKARTA - Netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan. Itu setelah kehadiran Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi, kemarin.

Padahal, sejak 2 Februari lalu, Zola merupakan tersangka KPK dalam kasus dugaan gratifikasi. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyesalkan peristiwa tersebut.

Menurut dia, keterlibatan tersangka korupsi dalam acara KPK sulit diterima akal. Kegiatan yang diselenggarakan pada 19 hingga 23 Maret mendatang itu justru merusak citra KPK.

"Itu merupakan sebuah keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan internal KPK," ujar Adnan.

ICW pun mendesak KPK menghentikan kegiatan itu. Selain itu, lembaga superbodi tersebut mesti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan manajerial di lingkup internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"KPK juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut," tegasnya.

Di KPK, setiap pegawai yang diduga menyimpang dari tugasnya bisa diproses secara etik sesuai UU KPK. Dalam pasal 37 UU tersebut menegaskan bahwa pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara korupsi yang ditangani komisi antirasuah.

"Dalam pasal 66 bahkan menyebutkan adanya ancaman pidana hingga 5 tahun penjara terhadap pelanggaran pasal 37," imbuhnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah angkat bicara terkait dugaan pelanggaran kode etik pegawai tersebut. Menurut dia, kegiatan di Jambi merupakan rapat koordinasi yang memang melibatkan pemerintah daerah setempat.

Kegiatan itu sepenuhnya kewenangan bidang pencegahan, bukan penindakan. "Tentu proses pencegahan ini tidak terkait dengan proses penindakan yang dilakukan," jelasnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Keterlibatan Mensos Idrus Marham dalam pusaran dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 terus dikejar KPU.


KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (31/7).


Waspada Gelombang Tinggi dan Hujan Lebat

Waspada Gelombang Tinggi dan Hujan Lebat

Selain ancaman gelombang tinggi, masyarakat penghuni indonesia barat kini harus waspada terhadap terbentuknya aliran massa udara basah.


Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta seputar aliran uang suap untuk memperoleh fasilitas dan perizinan di Lapas Sukamiskin.


OTT Sukamiskin, KPK Dalami Peran Fuad Amin dan Wawan

OTT Sukamiskin, KPK Dalami Peran Fuad Amin dan Wawan

KPK harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap lebih jauh bisnis jual beli fasilitas dan pemberian izin berobat di Lapas Sukamiskin.


KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh berlanjut.


Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan

Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan

Guna mendalami kasus dugaan korupsi PLTU Mulut Tambang Riau 1, KPK memanggil Mensos Idrus Marham dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat publik tampaknya masih belum cukup membuat mereka menjauh dari praktik korupsi.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!