Nasional
Share this on:

Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

  • Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal
  • Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

JAKARTA - Netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan. Itu setelah kehadiran Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi, kemarin.

Padahal, sejak 2 Februari lalu, Zola merupakan tersangka KPK dalam kasus dugaan gratifikasi. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyesalkan peristiwa tersebut.

Menurut dia, keterlibatan tersangka korupsi dalam acara KPK sulit diterima akal. Kegiatan yang diselenggarakan pada 19 hingga 23 Maret mendatang itu justru merusak citra KPK.

"Itu merupakan sebuah keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan internal KPK," ujar Adnan.

ICW pun mendesak KPK menghentikan kegiatan itu. Selain itu, lembaga superbodi tersebut mesti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan manajerial di lingkup internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"KPK juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut," tegasnya.

Di KPK, setiap pegawai yang diduga menyimpang dari tugasnya bisa diproses secara etik sesuai UU KPK. Dalam pasal 37 UU tersebut menegaskan bahwa pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara korupsi yang ditangani komisi antirasuah.

"Dalam pasal 66 bahkan menyebutkan adanya ancaman pidana hingga 5 tahun penjara terhadap pelanggaran pasal 37," imbuhnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah angkat bicara terkait dugaan pelanggaran kode etik pegawai tersebut. Menurut dia, kegiatan di Jambi merupakan rapat koordinasi yang memang melibatkan pemerintah daerah setempat.

Kegiatan itu sepenuhnya kewenangan bidang pencegahan, bukan penindakan. "Tentu proses pencegahan ini tidak terkait dengan proses penindakan yang dilakukan," jelasnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK kembali memeriksa para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mendalami dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.


Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemantauan terhadap kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dianggap tidak bertaji.


Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dibikin geger tadi malam (18/12).


Kecam Kekerasan Uyghur

Kecam Kekerasan Uyghur

Pemerintah Indonesia mengecam tindakan kekerasan terhadap muslim Uygur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.


Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Judicial review (JR) terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).


Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!