Nasional
Share this on:

Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek
  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM tetap ngotot melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012. Kebijakan itu pun dianggap tak konsisten dengan politik hukum pemerintah yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga perlu pengecualian.

Hal tersebut disampaikan anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin (1/9). Pemerintah yang kemarin dan sekarang ini kan politik hukumnya masih sama. Dalam setiap instrument menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Terus mengapa sekarang koruptor akan diberikan pengurangan hukuman tanyanya.

Rasamala merasa aneh jika disebut keberadaan PP 99/2012 dianggap membuka ruang diskriminasi bagi narapidana. Bagi dia, karena extra ordinary, penanganan korupsi memang harus berbeda. Termasuk dalam hal pemidanaannya.

Dan politik hukum kita menganut seperti itu juga, katanya. Dia mencontohkan kasus percobaan korupsi tetap diancam dengan hukuman yang sama. Sedangkan di KUHP, percobaan tindak pidana ancamannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok. Jelas akan undang-undang membedakan antara korupsi dan pidana umum, terang Rasamala.

Menurut dia dalam criminal justice system, korupsi harus ditangani dari hulu sampai hilir. Masing-masing lembaga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Rasamala merasa aneh jika Kementerian Hukum dan HAM menganggap penegak hukum campur tangan dalam pemberia remisi karena adanya syarat justice collaborator.

Syarat harus menjadi justice collaborator bagi para narapidana kasus extra ordinary crime yang mendapatkan remisi menurut dia tak masuk akal. Sebab status JC selama ini oleh KPK diberikan pada saat penuntutan. Kami tidak pernah memberikan JC saat pelaku telah menjadi terpidana, katanya.

Rasamala mengatakan setiap mengeluarkan surat keputusan penetapan tersangka atau terdakwa sebagai JC, KPK selalu mengirimkan surat tembusan ke Kemenkum HAM. Dia harapan surat itu menjadi petunjuk siapa saja napi yang berhak mendapatkan remisi dan tidak.

Sementara itu staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Ma?mun yang hadir dalam pertemuan itu tetap kukuh bahwa revisi PP 99 telah sesuai secara filosofi pemasyarakatan, tinjauan yuridis dan aspek sistem peradilan pidana. PP 99 itu bertentangan dengan UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan, ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tetap melihat korupsi sebagai extra ordinary crime. Oleh karenanya nanti pengetatan remisi untuk koruptor tetap akan melibatkan tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Di dalam TPP itu dijanjikan akan ada unsur penegak hukum. Jadi yang dihilangkan hanya status JC-nya saja, kata Ma?mun.

Nah ini yang juga jadi sasaran kritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Lalola Easter, pelibatan penegak hukum dalam TPP juga menunjukan inkonsistensi Kemenkum HAM. Katanya, dalam hal pembinaan napi itu menjadi domain Pemasyarakatan dan tidak mau dicampuri instansi lain. Pelibatan dalam TPP itu kan sama saja, kata Lalola. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.


Indonesia Mulai Loby AS

Indonesia Mulai Loby AS

Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah

Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah

Serangan hacker terhadap situs KPU sangat gencar. Dampak dari tindakan para peretas itu, ada data Pilkada yang sempat berubah.


KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

Pendaftaran calon legislatif (caleg) akan mulai dibuka besok (4/7).


Parpol Besar Bukan Jaminan

Parpol Besar Bukan Jaminan

Hanya sedikit kandidat kepala daerah yang memanfaatkan jaringan parpol untuk mendulang suara.


Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Insiden KM Sinar Bangun di Danau Toba pekan lalu (18/6) masuk catatan buruk dalam arus mudik dan balik tahun ini.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!