Nasional
Share this on:

Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek
  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM tetap ngotot melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012. Kebijakan itu pun dianggap tak konsisten dengan politik hukum pemerintah yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga perlu pengecualian.

Hal tersebut disampaikan anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin (1/9). Pemerintah yang kemarin dan sekarang ini kan politik hukumnya masih sama. Dalam setiap instrument menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Terus mengapa sekarang koruptor akan diberikan pengurangan hukuman tanyanya.

Rasamala merasa aneh jika disebut keberadaan PP 99/2012 dianggap membuka ruang diskriminasi bagi narapidana. Bagi dia, karena extra ordinary, penanganan korupsi memang harus berbeda. Termasuk dalam hal pemidanaannya.

Dan politik hukum kita menganut seperti itu juga, katanya. Dia mencontohkan kasus percobaan korupsi tetap diancam dengan hukuman yang sama. Sedangkan di KUHP, percobaan tindak pidana ancamannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok. Jelas akan undang-undang membedakan antara korupsi dan pidana umum, terang Rasamala.

Menurut dia dalam criminal justice system, korupsi harus ditangani dari hulu sampai hilir. Masing-masing lembaga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Rasamala merasa aneh jika Kementerian Hukum dan HAM menganggap penegak hukum campur tangan dalam pemberia remisi karena adanya syarat justice collaborator.

Syarat harus menjadi justice collaborator bagi para narapidana kasus extra ordinary crime yang mendapatkan remisi menurut dia tak masuk akal. Sebab status JC selama ini oleh KPK diberikan pada saat penuntutan. Kami tidak pernah memberikan JC saat pelaku telah menjadi terpidana, katanya.

Rasamala mengatakan setiap mengeluarkan surat keputusan penetapan tersangka atau terdakwa sebagai JC, KPK selalu mengirimkan surat tembusan ke Kemenkum HAM. Dia harapan surat itu menjadi petunjuk siapa saja napi yang berhak mendapatkan remisi dan tidak.

Sementara itu staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Ma?mun yang hadir dalam pertemuan itu tetap kukuh bahwa revisi PP 99 telah sesuai secara filosofi pemasyarakatan, tinjauan yuridis dan aspek sistem peradilan pidana. PP 99 itu bertentangan dengan UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan, ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tetap melihat korupsi sebagai extra ordinary crime. Oleh karenanya nanti pengetatan remisi untuk koruptor tetap akan melibatkan tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Di dalam TPP itu dijanjikan akan ada unsur penegak hukum. Jadi yang dihilangkan hanya status JC-nya saja, kata Ma?mun.

Nah ini yang juga jadi sasaran kritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Lalola Easter, pelibatan penegak hukum dalam TPP juga menunjukan inkonsistensi Kemenkum HAM. Katanya, dalam hal pembinaan napi itu menjadi domain Pemasyarakatan dan tidak mau dicampuri instansi lain. Pelibatan dalam TPP itu kan sama saja, kata Lalola. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!