Nasional
Share this on:

Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek
  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM tetap ngotot melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012. Kebijakan itu pun dianggap tak konsisten dengan politik hukum pemerintah yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga perlu pengecualian.

Hal tersebut disampaikan anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin (1/9). Pemerintah yang kemarin dan sekarang ini kan politik hukumnya masih sama. Dalam setiap instrument menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Terus mengapa sekarang koruptor akan diberikan pengurangan hukuman tanyanya.

Rasamala merasa aneh jika disebut keberadaan PP 99/2012 dianggap membuka ruang diskriminasi bagi narapidana. Bagi dia, karena extra ordinary, penanganan korupsi memang harus berbeda. Termasuk dalam hal pemidanaannya.

Dan politik hukum kita menganut seperti itu juga, katanya. Dia mencontohkan kasus percobaan korupsi tetap diancam dengan hukuman yang sama. Sedangkan di KUHP, percobaan tindak pidana ancamannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok. Jelas akan undang-undang membedakan antara korupsi dan pidana umum, terang Rasamala.

Menurut dia dalam criminal justice system, korupsi harus ditangani dari hulu sampai hilir. Masing-masing lembaga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Rasamala merasa aneh jika Kementerian Hukum dan HAM menganggap penegak hukum campur tangan dalam pemberia remisi karena adanya syarat justice collaborator.

Syarat harus menjadi justice collaborator bagi para narapidana kasus extra ordinary crime yang mendapatkan remisi menurut dia tak masuk akal. Sebab status JC selama ini oleh KPK diberikan pada saat penuntutan. Kami tidak pernah memberikan JC saat pelaku telah menjadi terpidana, katanya.

Rasamala mengatakan setiap mengeluarkan surat keputusan penetapan tersangka atau terdakwa sebagai JC, KPK selalu mengirimkan surat tembusan ke Kemenkum HAM. Dia harapan surat itu menjadi petunjuk siapa saja napi yang berhak mendapatkan remisi dan tidak.

Sementara itu staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Ma?mun yang hadir dalam pertemuan itu tetap kukuh bahwa revisi PP 99 telah sesuai secara filosofi pemasyarakatan, tinjauan yuridis dan aspek sistem peradilan pidana. PP 99 itu bertentangan dengan UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan, ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tetap melihat korupsi sebagai extra ordinary crime. Oleh karenanya nanti pengetatan remisi untuk koruptor tetap akan melibatkan tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Di dalam TPP itu dijanjikan akan ada unsur penegak hukum. Jadi yang dihilangkan hanya status JC-nya saja, kata Ma?mun.

Nah ini yang juga jadi sasaran kritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Lalola Easter, pelibatan penegak hukum dalam TPP juga menunjukan inkonsistensi Kemenkum HAM. Katanya, dalam hal pembinaan napi itu menjadi domain Pemasyarakatan dan tidak mau dicampuri instansi lain. Pelibatan dalam TPP itu kan sama saja, kata Lalola. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Polda Jawa Barat yang bertekad untuk membongkar habis pabrik miras Cicalengka berhasil membekuk bos pabrik pembunuh 51 orang.


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pada perdagangan akhir pekan lalu indeks harga minyak dunia berada pada level tertinggi selama 3 tahun terakhir menjadi USD 67,39 per barel.


Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Hari ini PT Kereta Api Indonesia mulai menjual tiket untuk kereta tambahan periode perjalanan masa mudik lebaran.


Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Mudik lebaran memang masih lama. Namun kementerian terkait telah melakukan berbagai persiapan.


Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Pemerintah terus menyiapkan sarana untuk mudik lebaran nanti. PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan di sepanjang jalur selatan dan utara Pulau Jawa.


Facebook Masih Belum Patuh

Facebook Masih Belum Patuh

Facebook belum sepenuhnya mematuhi instruksi Kominfo untuk menutup (shut down) seluruh aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.


IDI Tunda Pemecatan Terawan

IDI Tunda Pemecatan Terawan

Untuk sementara waktu Mayjen TNI Dr dr Terawan Agus Putranto SpRad untuk sementara bisa bernafas lega.


Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

Aset Abu Tours yang tersisa tidak cukup lagi untuk mengembalikan dana jamaah. Termasuk untuk memberangkatkan jamaah yang belum umrah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!