Nasional
Share this on:

Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek
  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM tetap ngotot melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012. Kebijakan itu pun dianggap tak konsisten dengan politik hukum pemerintah yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga perlu pengecualian.

Hal tersebut disampaikan anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin (1/9). Pemerintah yang kemarin dan sekarang ini kan politik hukumnya masih sama. Dalam setiap instrument menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Terus mengapa sekarang koruptor akan diberikan pengurangan hukuman tanyanya.

Rasamala merasa aneh jika disebut keberadaan PP 99/2012 dianggap membuka ruang diskriminasi bagi narapidana. Bagi dia, karena extra ordinary, penanganan korupsi memang harus berbeda. Termasuk dalam hal pemidanaannya.

Dan politik hukum kita menganut seperti itu juga, katanya. Dia mencontohkan kasus percobaan korupsi tetap diancam dengan hukuman yang sama. Sedangkan di KUHP, percobaan tindak pidana ancamannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok. Jelas akan undang-undang membedakan antara korupsi dan pidana umum, terang Rasamala.

Menurut dia dalam criminal justice system, korupsi harus ditangani dari hulu sampai hilir. Masing-masing lembaga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Rasamala merasa aneh jika Kementerian Hukum dan HAM menganggap penegak hukum campur tangan dalam pemberia remisi karena adanya syarat justice collaborator.

Syarat harus menjadi justice collaborator bagi para narapidana kasus extra ordinary crime yang mendapatkan remisi menurut dia tak masuk akal. Sebab status JC selama ini oleh KPK diberikan pada saat penuntutan. Kami tidak pernah memberikan JC saat pelaku telah menjadi terpidana, katanya.

Rasamala mengatakan setiap mengeluarkan surat keputusan penetapan tersangka atau terdakwa sebagai JC, KPK selalu mengirimkan surat tembusan ke Kemenkum HAM. Dia harapan surat itu menjadi petunjuk siapa saja napi yang berhak mendapatkan remisi dan tidak.

Sementara itu staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Ma?mun yang hadir dalam pertemuan itu tetap kukuh bahwa revisi PP 99 telah sesuai secara filosofi pemasyarakatan, tinjauan yuridis dan aspek sistem peradilan pidana. PP 99 itu bertentangan dengan UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan, ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tetap melihat korupsi sebagai extra ordinary crime. Oleh karenanya nanti pengetatan remisi untuk koruptor tetap akan melibatkan tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Di dalam TPP itu dijanjikan akan ada unsur penegak hukum. Jadi yang dihilangkan hanya status JC-nya saja, kata Ma?mun.

Nah ini yang juga jadi sasaran kritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Lalola Easter, pelibatan penegak hukum dalam TPP juga menunjukan inkonsistensi Kemenkum HAM. Katanya, dalam hal pembinaan napi itu menjadi domain Pemasyarakatan dan tidak mau dicampuri instansi lain. Pelibatan dalam TPP itu kan sama saja, kata Lalola. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemberian Suap Dirancang Dalam Tiga Kamar Hotel di Semarang

Pemberian Suap Dirancang Dalam Tiga Kamar Hotel di Semarang

Untuk melancarkan transaksi pemberian suap dari Bupati Kebumen Yahya Fuad yang mencapai Rp4,8 miliar, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memesan tiga kamar hotel


Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


Sandiga Uno Latih Gesture, Ma'ruf Belajar Durasi

Sandiga Uno Latih Gesture, Ma'ruf Belajar Durasi

Dua calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno melakukan persiapan untuk menghadapi debat ketiga pada hari ini.


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah dua menteri baru agar bisa mendorong ekspor dan investasi, tidaklah mudah.


Puluhan Bom Rakitan Siap Diledakan Terduga Teroris

Puluhan Bom Rakitan Siap Diledakan Terduga Teroris

Terduga teroris Husain alias Abu Hamzah ternyata telah menyiapkan puluhan bom rakitan yang aktif termasuk bahan baku untuk pembuatan bom.


Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Dibebaskannya seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah, yang tengah diadili oleh pengadilan Malaysia membuat kejutan yang luar biasa.


DPR Tolak Wacana Dwifungsi TNI

DPR Tolak Wacana Dwifungsi TNI

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah lebih memfokuskan peningkatan kualitas TNI ketimbang melakukan peran dwifungsi yang selama


Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat ketiga calon wakil presiden (Cawapres) harus konstruktif, sehingga dua kandidat yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno diminta untuk memaksimalkan j


Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang, Ibu Ani Yudhoyono Segera Dioperasi?

Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang, Ibu Ani Yudhoyono Segera Dioperasi?

Untuk mengobati kanker sarah yang diderita Ibu Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono (SBY), mantan Ibu Negara itu membutuhkan donor sumsum tulang belakang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!