Nasional
Share this on:

Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek
  • Ngotot Revisi PP untuk Hukum Para Koruptor, Pemerintah Lembek

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM tetap ngotot melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012. Kebijakan itu pun dianggap tak konsisten dengan politik hukum pemerintah yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga perlu pengecualian.

Hal tersebut disampaikan anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin (1/9). Pemerintah yang kemarin dan sekarang ini kan politik hukumnya masih sama. Dalam setiap instrument menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Terus mengapa sekarang koruptor akan diberikan pengurangan hukuman tanyanya.

Rasamala merasa aneh jika disebut keberadaan PP 99/2012 dianggap membuka ruang diskriminasi bagi narapidana. Bagi dia, karena extra ordinary, penanganan korupsi memang harus berbeda. Termasuk dalam hal pemidanaannya.

Dan politik hukum kita menganut seperti itu juga, katanya. Dia mencontohkan kasus percobaan korupsi tetap diancam dengan hukuman yang sama. Sedangkan di KUHP, percobaan tindak pidana ancamannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok. Jelas akan undang-undang membedakan antara korupsi dan pidana umum, terang Rasamala.

Menurut dia dalam criminal justice system, korupsi harus ditangani dari hulu sampai hilir. Masing-masing lembaga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Rasamala merasa aneh jika Kementerian Hukum dan HAM menganggap penegak hukum campur tangan dalam pemberia remisi karena adanya syarat justice collaborator.

Syarat harus menjadi justice collaborator bagi para narapidana kasus extra ordinary crime yang mendapatkan remisi menurut dia tak masuk akal. Sebab status JC selama ini oleh KPK diberikan pada saat penuntutan. Kami tidak pernah memberikan JC saat pelaku telah menjadi terpidana, katanya.

Rasamala mengatakan setiap mengeluarkan surat keputusan penetapan tersangka atau terdakwa sebagai JC, KPK selalu mengirimkan surat tembusan ke Kemenkum HAM. Dia harapan surat itu menjadi petunjuk siapa saja napi yang berhak mendapatkan remisi dan tidak.

Sementara itu staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Ma?mun yang hadir dalam pertemuan itu tetap kukuh bahwa revisi PP 99 telah sesuai secara filosofi pemasyarakatan, tinjauan yuridis dan aspek sistem peradilan pidana. PP 99 itu bertentangan dengan UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan, ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tetap melihat korupsi sebagai extra ordinary crime. Oleh karenanya nanti pengetatan remisi untuk koruptor tetap akan melibatkan tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Di dalam TPP itu dijanjikan akan ada unsur penegak hukum. Jadi yang dihilangkan hanya status JC-nya saja, kata Ma?mun.

Nah ini yang juga jadi sasaran kritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Lalola Easter, pelibatan penegak hukum dalam TPP juga menunjukan inkonsistensi Kemenkum HAM. Katanya, dalam hal pembinaan napi itu menjadi domain Pemasyarakatan dan tidak mau dicampuri instansi lain. Pelibatan dalam TPP itu kan sama saja, kata Lalola. (gun/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

Pemerintah telah menaikkan jumlah bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH).


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pemerintah memastikan skema baru seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menggunakan pemeringkatan alias perangkingan.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!