Nasional
Share this on:

Nunggak Sewa Frekuensi, Izin Internet Bolt Dicabut

  • Nunggak Sewa Frekuensi, Izin Internet Bolt Dicabut
  • Nunggak Sewa Frekuensi, Izin Internet Bolt Dicabut

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk mengakhiri izin operasi layanan internet modem Bolt. Sebab, perusahaan tidak mampu membayar kewajiban sewa frekuensi selama dua tahun.

Otomatis, seluruh layanan Bolt yang merupakan lini bisnis dari PT First Media dan PT Internux itu berhenti mulai kemarin (28/12). Kemenkominfo mencabut izin penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz untuk tiga perusahaan, yakni PT Internux, PT First Media, dan PT Jasnita Telekomindo.

Pencabutan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1011 dan 1012 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan, dua operator layanan telekomunikasi tersebut harus segera melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) agar tidak dapat lagi melayani pelanggan dengan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz.

”PT Jasnita Telekomindo sebelumnya mengembalikan alokasi frekuensi radio. Tanggal 19 November 2018,” katanya.

Meski demikian, pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz tidak menghapus kewajiban PT Internux, PT First Media, serta PT Jasnita Telekomindo untuk melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda keterlambatan. ”Proses penagihan tunggakan selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai perundang-undangan,” jelas Ismail.

Selanjutnya, Kementerian Kominfo akan melakukan pencabutan atau penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi tiga perusahaan itu. Ismail juga menekankan bahwa pihaknya akan mengawal dan memastikan tiga perusahaan memenuhi hak-hak pelanggannya.

”Sejak 19 November kami sudah minta mereka tidak menambah pelanggan baru dan menghentikan aktivitas top-up paket data,” katanya.

Berdasar pantauan Kementerian Kominfo per 20 November 2018, terdapat 10.169 pelanggan aktif yang nilai kuota datanya di atas Rp 100 ribu dari kedua operator telekomunikasi itu. Kemudian, pada 25 Desember 2018 hanya tinggal tersisa 5.056 pelanggan aktif yang kuota datanya melebihi nilai Rp100 ribu.

”Kondisi itu menunjukkan adanya penurunan signifikan. Jadi, ini saat yang tepat untuk mengakhiri penggunaan frekuensi 2,3 GHz untuk meminimalkan dampak kerugian bagi pelanggan,” katanya.

Direktur Utama PT Internux Dicky Mochtar mengatakan akan tetap memenuhi hak pelanggan meski layanan 4G LTE perusahaan telah berhenti. Pihaknya mengaku telah menerima surat keputusan menteri komunikasi dan informatika terkait hal itu.

”Bolt mendukung keputusan Kominfo dan sepenuhnya bekerja sama untuk menyesuaikan layanan 4G LTE di Jabodetabek, Banten, dan Medan,” paparnya. (tau/nis/wan/c10/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Sulit Menyelamatkan Diri di Anyer
Sulit Menyelamatkan Diri di Anyer

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.


Jual Data ke Pengiklan, Twitter Minta Maaf

Jual Data ke Pengiklan, Twitter Minta Maaf

Media jejaring sosial Twitter, Selasa (7/8) lalu, meminta maaf kepada pengguna karena telah membagikan data pengguna dengan pengiklan tanpa izin.


Status FPI Bukan Badan Hukum

Status FPI Bukan Badan Hukum

Polemik soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) terus bergulir. Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), FPI tidak dinyatakan dibubarkan.


Kang Emil Minta Izin, Tjahjo Oke

Kang Emil Minta Izin, Tjahjo Oke

Kasus suap yang melilit Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa bikin repot semua pihak. Tak terkeculi Ridwan Kamil.


Waspadai Gerakan Radikal Kanan

Waspadai Gerakan Radikal Kanan

Perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) hingga kini belum disetujui pemerintah.


Empat Kloter Haji Indonesia Tak Dapat Izin Mendarat

Empat Kloter Haji Indonesia Tak Dapat Izin Mendarat

Pemerintah Indonesia tengah berupaya melobi Pemerintah Arab Saudi, untuk mendapatkan izin mendarat atau slot time.


Ombudsman Sesalkan Dukcapil Izinkan Swasta Akses Penduduk

Ombudsman Sesalkan Dukcapil Izinkan Swasta Akses Penduduk

Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan izin kepada pihak swasta untuk mengakses data penduduk.


Mau ke Luar Negeri? Izin Kepala Daerah Paling Lambat 10 Hari

Mau ke Luar Negeri? Izin Kepala Daerah Paling Lambat 10 Hari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat pemberitahuan standar operasional prosedur (SOP).


Hentikan Praktik Obral Fakultas Kedokteran

Hentikan Praktik Obral Fakultas Kedokteran

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diminta tidak lagi mengobral izin fakultas kedokteran (FK) dan fakultas kedokteran gigi (FKG) baru.


Besok, Aturan Taksi Online Mulai Berlaku

Besok, Aturan Taksi Online Mulai Berlaku

Besok Peraturan Menteri Perhubungan No. 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberlakukan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!