Nasional
Share this on:

Nusakambangan Layak untuk Setnov

  • Nusakambangan Layak untuk Setnov
  • Nusakambangan Layak untuk Setnov

**JAKARTA ** - Ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) yang pelesiran di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gerah. KPK pun mengingatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk betul-betul menjalankan aksi perbaikan pengelolaan lapas.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Ditjenpas telah berkali-kali berkoordinasi dengan lembaganya terkait dengan pengelolaan lapas. Salah satunya menempatkan narapidana (napi) kasus korupsi di lapas risiko tinggi (high risk) di Nusakambangan. "Kami harap Ditjenpas mengimplemetasikan apa yang pernah disampaikan," kata Febri, kemarin (16/6).

Sebelumnya, Ditjenpas berkomitmen menempatkan napi-napi kasus korupsi kelas kakap di lapas super maximum security di Nusakambangan. Penempatan itu sebagai bagian penjeraan bagi koruptor. Nah, ulah Setnov yang berkali-kali menyalahgunakan izin keluar lapas dinilai layak menjadi indikator penempatan napi ke Nusakambangan itu.

Febri menambahkan, pihaknya menghargai pemindahan Setnov ke Rutan Gunung Sindur. Namun, ulah Setnov yang beberapa kali kepergok tengah berada di luar lapas telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Khususnya penyelenggara lapas.

"Hal tersebut beresiko bagi kredibilitas Kemenkumham yang memiliki tanggungjawab agar lapas dikelola dengan baik, timpalnya.

Sementara itu, Kabag Humas Ditjenpas Ade Kusmanto menyebut saat ini Setnov telah ditempatkan di Rutan Gunung Sindur sebagai respon atas ulah pelesiran. Menurut dia, rutan itu memiliki kategori maximum security atau pengamanan maksimum one man one cell.

"Penempatan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi pelanggaran tata tertib yang dilakukan Setnov," ujarnya.

Apakah Setnov akan ditempatkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan atau tetap berada di Rutan Gunung Sindur sampai masa pemidanaan selesai? Ade mengatakan sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat dan Ditjenpas. (tyo/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 94 guru untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center (CLC) yang berbatasan langsun


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


Safari Politik Prabowo untuk Hindari Resistensi

Safari Politik Prabowo untuk Hindari Resistensi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melakukan safari politik. Selasa (15/10) kemarin, Prabowo menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangg


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!