Nasional
Share this on:

Nusron Wahid Bisa Terseret Pengakuan Bowo

  • Nusron Wahid Bisa Terseret Pengakuan Bowo
  • Nusron Wahid Bisa Terseret Pengakuan Bowo

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap kerja sama pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Bowo Sidik Pangarso, mengaku diperintahkan Ketua Korbid Bappilu Golkar Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid, untuk mengumpulkan dana di dalam 400 ribu amplop.

"Saya diminta Nusron (Nusron Wahid) untuk menyiapkan 400 ribu (amplop). Diminta oleh Nusron untuk menyiapkan itu," ujar Bowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/4) kemarin.

Dana yang dikumpulkan Bowo di dalam 400 ribu amplop diduga diperuntukkan untuk politik uang 'serangan fajar'. Namun, anggota Komisi VI DPR nonaktif itu enggan menjelaskan lebih lanjut apakah serangan fajar tersebut terkait dengan pencalonan kembali dirinya sebagai caleg atau demi kepentingan Pilpres. "Yang jelas partai kita (Golkar) mendukung 01 (capres nomor urut 01 Joko Widodo)," tuturnya.

Senada dengannya, Kuasa Hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk menuturkan, Nusron memerintahkan Bowo untuk mengumpulkan amplop serangan fajar. Rencananya, sambungnya, amplop akan dibagikan di Jawa Tengah. "Amplop mau dibagi ke Jawa Tengah atas perintah pimpinan dia Pak Nusron Wahid, pimpinan di pemenangan pemilu. Bappilu Jawa Kalimantan. Ini langsung disampaikan Bowo ke penyidik," ucap Saut.

Tujuannya, kata Saut, yakni demi kepentingan kemenangan keduanya dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Karena, tambah Saut, Bowo dan Nusron sama-sama mencalonkan diri sebagai anggota dewan di Dapil Jawa Tengah II.

Ditambahkannya, amplop-amplop tersebut sama sekali tidak terkait dengan Pilpres 2019. "Tidak ada sama sekali. Bahkan katanya yang 600 ribu yang menyiapkan Nusron wahid, dia (Bowo) 400 ribu amplopnya," tukasnya.

Saut menjelaskan, adanya cap jempol di amplop Bowo hanya sebagai tanda agar benar sampai kepada masyarakat. Tidak terkait dengan capres 01 Jokowi. "Sebagai tanda saja. Mereka punya pengalaman bahwa amplop itu tidak disamapaikan kepada yang bersangkutan. Nah untuk menghindari itu dibuat tanda cap jempol," paparnya.

Namun saat dikonfirmasi, Nusron tidak menjawab. Pesan singkat yang dikirimkan reporter Fajar Indonesia Network (FIN) tidak dibalas. Sambungan telepon pun tidak diangkat.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pelayaran PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Jika ditotal, dana haram yang diduga dikumpulkan Bowo dari praktik suap dan gratifikasi ditaksir mencapai Rp8 miliar. Uang itu dikonversi ke pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang dikemas di dalam 400 ribu amplop dan disimpan dalam 84 kardus.

Dana yang dikemas dalam amplop tersebut diduga digunakan Bowo untuk 'serangan fajar'. Seperti diketahui, ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada kontestasi Pemilu 2019. Namun, beredar kabar bahwa amplop-amplop itu ditujukan untuk 'serangan fajar' pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/zul/fin)


Berita Sejenis

Tunjangan Profesor Bisa Saja Dihentikan

Tunjangan Profesor Bisa Saja Dihentikan

Berdasarkan aturan Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 yang akan diimplementasikan tahun depan.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Pemerintah diharapkan bisa secepatnya menertibkan buzzer (pendengung) yang kerap memanipulasi fakta dan opini publik.


Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach

Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach

Sejumlah pihak mendesak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir hasil revisi UU KPK.


Jokowi Minta Enam RUU Ditunda, Pemerintah-DPR Belum Klik

Jokowi Minta Enam RUU Ditunda, Pemerintah-DPR Belum Klik

Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Penundaan dilakukan agar bisa mendapatkan masukan-masukan yang le


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!