Nasional
Share this on:

Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

  • Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK
  • Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Marianus Sae. (dok Jawapos)

JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah terulang lagi. Setelah bupati Ngada sekaligus calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, giliran petahana Bupati Subang IA (Imas Aryumningsih) yang dicokok lembaga antirasuah lantaran diduga terlibat suap.

Selasa malam (13/2) sampai, Rabu (14/2) dinihari mereka mengamankan delapan orang di Bandung dan Subang, Jawa Barat (Jabar). Termasuk di antaranya IA.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa selain IA tujuh orang lain yang diamankan instansinya berasal dari unsur pemrintah dan swasta.

Terdiri atas dua orang ajudan dan seorang sopir bupati, kasie perizinan DPMPTSP Kabupaten Subang berinisial S (Sutiana), Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Subang ASP (Asep Santika), serta dua orang pihak swasta berinisial MTH (Miftahhudin) dan D (Data). Seluruhnya diamankan dari lokasi terpisah.

Menurut Basaria, OTT yang bermula dari laporan masyarakat itu dilaksanakan mulai pukul 18.30 WIB dua hari lalu. Yang kali pertama diamankan oleh KPK adalah D.

”Tim KPK bergerak ke Rest Area Cileunyi untuk mengamankan D. Dari tangan D tim mengamankan uang senilai Rp62.278.000,” ungkap pejabat asal Pematangsiantar itu. Bersamaaan dengan proses tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB tim KPK juga mengamankan MTH di Subang.

Tidak berselang lama, giliran IA yang diamankan. Bersama dua ajudan dan seorang sopir, tim KPK mengamankan IA di rumah dinasnya sekitar pukul 20.00 WIB. Terakhir mereka mengamankan ASP dan S sekitar pukul 01.30 WIB sampai pukul 02.00 WIB kemarin.

”Dari tangan ASP diamankan uang Rp225.050.000 dan dari tangan S diamankan uang senilai Rp50 juta,” beber Basaria. Total, barang bukti uang dalam OTT tersebut mencapai Rp337.328.000.

Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti lainnya berupa dokumen penyerahan uang. ”Dalam komunikasi pihak-pihak terkait digunakan kode ‘itunya’ yang merujuk pada uang yang akan diserahkan,” imbuh mantan jenderal polisi bintang dua tersebut. Pasca diamankan di Bandung dan Subang, delapan orang yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pemeriksaan dilanjutkan dengan gelar perkara. Hasilnya, empat di antara delapan orang yang diamankan oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka.

”Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji (suap) oleh bupati Subang secara bersama-sama terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang,” terang Basaria. Empat tersangka tersebut adalah IA, ASP, MTH, serta D.

Lebih lanjut, Basaria menyampaikan, MTH yang berasal dari pihak swasta diduga sebagai pemberi suap. Sedangkan IA bersama ASP, dan D diduga menerima suap. Berdasar data KPK, diduga kuat suap diberikan untuk memuluskan izin yang diajukan dua perusahaan, yakni PT ASP dan PT PBM.

”Senilai Rp1,4 miliar,” beber dia. Izin yang dimaksud, masih kata Basaria, merupakan izin pembangunan pabrik atau tempat usaha. ”Di Subang kan memang banyak pabrik,” ujarnya.

Hasil penyidikan sementara, uang suap diberikan melalui orang dekat bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana juga berperan sebagai perantara. Kuat dugaan komitmen fee yang sudah disepakati oleh pemberi dan perantara suap sebanyak Rp4,5 miliar.

Namun jatah untuk IA hanya Rp1,5 miliar. Sisanya Rp3 miliar merupakan bagian perantara. ”Jadi, lebih besar untuk perantara,” terang pejabat berkacamata tersebut.

Lantara IA turut ambil bagian dalam pilkada serentak di Subang tahun ini, KPKmenduga uang suap digunakan IA untuk kebutuhan politiknya. ”Dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bupati,” ujar Basaria.

Sebab, bukan hanya uang yang diterima oleh IA. Dia juga mendapat fasilitas berkaitan dengan pencalonannya sebagai bupati. Yakni berupa pemasangan baliho serta sewa kendaraan untuk keperluan kampanye. (bay/lum/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Gunung Agung Erupsi, Bali Tetap Aman
Gunung Agung Erupsi, Bali Tetap Aman

Berita Berikutnya

75 Guru Besar Desak Ketua MK Mundur
75 Guru Besar Desak Ketua MK Mundur

Berita Sejenis

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Setelah sempat dikabarkan menghilang, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar (MSA) akhirnya menyerahkan diri, kemarin.


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Aktivitas letusan freatik Gunung Merapi terus terjadi. Kemarin, sedikitnya dua kali muncul letusan.


Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!