Nasional
Share this on:

Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

  • Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019
  • Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

JAKARTA - Ombudsman menemukan maladministrasi yang mengakibatkan jatuhnya korban petugas Pemilu 2019. Lembaga negara pengawas pelayanan publik ini menyebut negara harus meminta maaf atas kejadin tersebut.

Dalam pers rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN), anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan, ada indikasi kuat DPR dan Pemerintah selaku perancang Undang-Undang Pemilu menyebabkan terjadinya maladministrasi. "Mengingat DPR dan Pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang yang terlalu teknis, diselesaikan secara berlarut dan ternyata tidak bisa dijalankan secara normal," terangnya.

Dari hasil kajian singkat (Rapid Assesment) Ombudsman di lapangan, mereka menemukan beberapa fakta bahwa syarat usia dan kondisi kesehatan calon Petugas Pemilu 2019 tidak menjadi perhatian. Selain lalai dalam aspek kesehatan, Adrianus menyebut, Ombudsman juga menemukan indikasi kuat bahwa Pemerintah melakukan maladministrasi pendanaan pemilu.

"Petugas pemilu adhoc bekerja dengan pendekatan kesukarelaan, tidak menyadari resiko kesehatan dan tidak memperoleh kompensasi yang cukup," ujarnya.

Ombudsman juga menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan maladministrasi karena tidak mengoptimalkan sumber daya yang dimiliknya dalam mencegah datangnya korban. "Bukan hanya Badan Pengawas Pemilu juga terindikasi melakukan maladministrasi sebagai pengawasan tidak mengingatkan KPU terkait kesehatan para petugas Pemilu serta mencegah jatuhnya korban," paparnya.

Untuk itu, Ombudsman memberikan saran agar dilakukan perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu karena sejauh ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terlalu rinci mengatur teknis Pemilu dan diputuskan secara terlambat. "Sehingga menyebabkan penyusunan peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat pada beban kerja terlalu berat dan kaku," imbuh Adrianus.

Ombudsman menilai harus segera dilakukan diskusi untuk mengadakan model pemilihan umum yang lebih modern berbasis digital guna mengurangi pengerahan sumber daya manusia yang amat besar. Dalam proses pengolahan datanya, Ombudsman menggunakan metode wawancara stakeholders yang meliputi KPU/Daerah, Bawaslu/Panwaslu, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pengamat, mantan dan keluarga korban KPPS. Pencarian data dilakukan selama sepekan.

Semua kajian ini kemudian diselaraskan lewat data yang diambil dari perwakilan Ombudsman. Meliputi Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Seperti diketahui, Data Kementerian Kesehatan per 15 Mei lalu tercatat sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dari dinas kesehatan di setiap provinsi. Selain korban jiwa sekitar 11.239 petugas KPPS mengalami sakit. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

Hingga 5 Agustus 2019, Kementerian Dalam Negeri belum memecat 168 aparatur sipil negara (ASN) koruptor.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas lahan gagal panen akibat kekeringan (puso) selama periode Januari-Juli 2019 mencapai 31.000 hektare (ha).


Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir menjelang akhir masa jabatan MPR RI 2014-2019.


Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!