Nasional
Share this on:

Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

  • Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019
  • Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

JAKARTA - Ombudsman menemukan maladministrasi yang mengakibatkan jatuhnya korban petugas Pemilu 2019. Lembaga negara pengawas pelayanan publik ini menyebut negara harus meminta maaf atas kejadin tersebut.

Dalam pers rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN), anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan, ada indikasi kuat DPR dan Pemerintah selaku perancang Undang-Undang Pemilu menyebabkan terjadinya maladministrasi. "Mengingat DPR dan Pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang yang terlalu teknis, diselesaikan secara berlarut dan ternyata tidak bisa dijalankan secara normal," terangnya.

Dari hasil kajian singkat (Rapid Assesment) Ombudsman di lapangan, mereka menemukan beberapa fakta bahwa syarat usia dan kondisi kesehatan calon Petugas Pemilu 2019 tidak menjadi perhatian. Selain lalai dalam aspek kesehatan, Adrianus menyebut, Ombudsman juga menemukan indikasi kuat bahwa Pemerintah melakukan maladministrasi pendanaan pemilu.

"Petugas pemilu adhoc bekerja dengan pendekatan kesukarelaan, tidak menyadari resiko kesehatan dan tidak memperoleh kompensasi yang cukup," ujarnya.

Ombudsman juga menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan maladministrasi karena tidak mengoptimalkan sumber daya yang dimiliknya dalam mencegah datangnya korban. "Bukan hanya Badan Pengawas Pemilu juga terindikasi melakukan maladministrasi sebagai pengawasan tidak mengingatkan KPU terkait kesehatan para petugas Pemilu serta mencegah jatuhnya korban," paparnya.

Untuk itu, Ombudsman memberikan saran agar dilakukan perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu karena sejauh ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terlalu rinci mengatur teknis Pemilu dan diputuskan secara terlambat. "Sehingga menyebabkan penyusunan peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat pada beban kerja terlalu berat dan kaku," imbuh Adrianus.

Ombudsman menilai harus segera dilakukan diskusi untuk mengadakan model pemilihan umum yang lebih modern berbasis digital guna mengurangi pengerahan sumber daya manusia yang amat besar. Dalam proses pengolahan datanya, Ombudsman menggunakan metode wawancara stakeholders yang meliputi KPU/Daerah, Bawaslu/Panwaslu, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pengamat, mantan dan keluarga korban KPPS. Pencarian data dilakukan selama sepekan.

Semua kajian ini kemudian diselaraskan lewat data yang diambil dari perwakilan Ombudsman. Meliputi Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Seperti diketahui, Data Kementerian Kesehatan per 15 Mei lalu tercatat sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dari dinas kesehatan di setiap provinsi. Selain korban jiwa sekitar 11.239 petugas KPPS mengalami sakit. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Partai Gerindra ditawari untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang.


Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


Pemberangkatan Perdana Haji Dimajukan 6 Juli Mendatang

Pemberangkatan Perdana Haji Dimajukan 6 Juli Mendatang

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar mengumumkan bahwa rencana perjalanan haji (RPH) 2019 mengalami perubahan.


TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno optimistis menang sengketa Pilpres 2019 yang tengah disidangkan MK.


Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan diputuskan sesuai jadwal, paling lambat 28 Juni mendatang.


Banyak Diprotes, Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru Akhirnya Dievaluasi

Banyak Diprotes, Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru Akhirnya Dievaluasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi akhirnya dievaluasi atas perintah Presiden Joko Widodo.


Siapa yang Bohong Akan Ketahuan

Siapa yang Bohong Akan Ketahuan

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) menarik perhatian banyak kalangan.


PPDB Sistem Zonasi Perlu Dikaji Ulang

PPDB Sistem Zonasi Perlu Dikaji Ulang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 dengan menggunakan sistem zonasi harus dikaji ulang.


RUU Permusikan Resmi Dibatalkan

RUU Permusikan Resmi Dibatalkan

Setelah menuai penolakan di Tanah Air, akhirnya draf RUU Permusikan resmi ditarik dari proglenas prioritas 2019.


Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Jumlah kecelakaan lalulintas selama Operasi Ketupat 2019 turun 65 persen. Demikian juga jumlah korban jiwa yang turun hingga 63 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!