Nasional
Share this on:

Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi

  • Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi
  • Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi

JAKARTA - Organisasi Masyarakat (Ormas) harus menjadi instrumen Pembangun Bangsa. Dan jangan dijadikan sebagai racun demokrasi yang bisa merusak peradaban bangsa. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) dalam Bedah Buku Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8) kemarin.

"Ormas adalah instrumen atau energi positif untuk membangun bangsa," kata Bahtiar.

Meski demikian, Bahtiar juga menekankan, bagaikan dua sisi mata uang, Ormas juga dapat menghancurkan sebuah bangsa, apabila tidak sejalan dengan ideologi yang diusung negara tersebut. Sebagaimana Negara Indonesia yang mengusung ideologi Pancasila yang dihadapkan pada tantangan era kini yang menyangkut isu radikalisme, politisasi agama, atau isu SARA.

"Tapi kalau Ormas sudah menjadi racun demokrasi kalau istilah Pak Mendagri atau sudah menjadi api dalam negara kita, maka Ormas dapat merusak peradaban bangsa. Tak sedikit negara yang hancur gara-gara Ormas atau NGO yang menjadi penyusup untuk menghancurkan nilai-nilai suatu bangsa," ungkapnya.

Sebagai sebuah negara yang memiliki Ormas yang gemuk, Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi warganya. Kendati demikian, kebebasan itu jangan lantas disikapi sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi yang ada.

"Dalam hal bernegara, kita diberikan kebebasan tapi terbatas pada aturan, bukan bebas untuk sebebas-bebasnya. Ormas dibentuk memiliki tujuan kebaikan yang semestinya harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Jangan sampai dalam pergerakannya bergeser menjadi gerakan yang bertentangan," ujarnya.

Dengan banyaknya Ormas yang terdaftar tersebut, Bahtiar berharap Ormas tidak menjadikan landasan tujuan pendiriannya sebagai kedok untuk menghancurkan bangsa. Pasalnya, Pemerintah memiliki regulasi yang tegas dan dapat membubarkan Ormas manapun yang mengancam nilai-nilai Pancasila.

"Jangan sampai terjadi penyalahgunaan Ormas atau kita harus cegah Ormas dijadikan alat perusak kelompok tertentu yang mengancam keberlanjutan hidup bangsa dan negara kita Indonesia," tegasnya.

Negara ini memerlukan dan mendukung terus tumbuh berkembangnya ormas yang sehat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan mengurusi dan melayani warga masyarakat 1x24 jam. Maka keberadaan Ormas ditengah-tengah masyarakat sangat membantu pemerintah dan pemda dalam memberikan pelayanan kepada warga termasuk agen positif dalam melakukan sosialisasi nila-nilai Pancasila dalam masyarakat.

"Terakhir kami atas nama kemendagri mengucapkan apresiasi dan respek yang tinggi kepada Yayasan Megawati Institute, yang menerbitkan buku ini sebagai hadiah kado HUT RI Ke-74 semoga buku ini semakin meneguhkan kebangsaan kita semua. Dan secara pribadi terimakasih karena kebetulan saya juga sebagai salah penulis dalam buku tersebut," ujar bahtiar.

Selain dihadiri Kapuspen Kemendagri, bedah buku Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila juga dihadiri oleh Pengajar FISIP UI, Ade Armando, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Millenial Blogger Margareta Astaman. Diskusi dipandu oleh Benny Sabdo yang juga berperan sebagai editor dalam buku tersebut. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Prabowo Titip Pesan
Prabowo Titip Pesan

Berita Sejenis

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Salah satu nama yang akan mengisi posisi menteri Kabinet Kerja II adalah Prabowo Subianto.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Hingga, Jumat (18/10) kemarin, belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.


Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Mekopolhukam Wiranto terkena dua tusukan di bagian perutnya saat diserang dua orang, Kamis (10/10).


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.


Gerindra Pilih Mufakat, Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Gerindra Pilih Mufakat, Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Setelah melalui skorsing dan forum lobi, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua MPR RI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!