Nasional
Share this on:

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

  • OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah
  • OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sekira pukul 18. 30 WIB, kemarin (22/3). Apalagi jika kasus ini dikait-kaitkan dengan peran kepala daerah.

Buru-buru Juru Bicara KPK Febri Diansyah langsung menyampaikan informasi awal yang ada. Tidak ada (kepala daerah) setahu saya. Ada Direktur BUMN, satu pegawai BUMN, sisanya swasta," terang Febri ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/3) malam.

Febri menyatakan, OTT tersebut dilakukan di kediaman salah satu Direktur PT Krakatau Steel di kawasan BSD City Tangerang Selatan, dan Jakarta. Diduga, ada pemberian uang terkait kerja sama proyek dengan BUMN tersebut.

"Salah satu Direktur BUMN diduga menerima uang dari pihak swasta dalam hal ini kontraktor yang kami indikasikan sebelumnya pernah bekerja sama terkait pengerjaan proyek dengan BUMN tersebut," paparnya.

Saat ini, KPK terus melakukan pendalaman. Posisi mereka (yang diamankan, red) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan awal, imbuhnya.

Ia menjelaskan, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Saat ini, status mereka masih terperiksa.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menambahkan, OTT digelar pukul 18.30 WIB. "KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu Direktur BUMN dari pihak swasta," ujar Basaria saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/3).

Operasi senyap tersebut dilakukan usai tim KPK menerima laporan masyarakat mengenai rencana pemberian uang dari pihak swasta yang diduga memiliki kepentingan terkait salah satu proyek di BUMN.

Diduga, sebagian dari uang telah diberikan dalam bentuk tunai dan melalui sarana perbankan. "Sabar ya, sedang didalami. Transaksi menggunakan rupiah atau pun dollar," terangnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN). (riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang
OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kivlan: Saya Difitnah

Kivlan: Saya Difitnah

Mantan Kepala Staf Komando Srategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein merasa difitnah.


Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi yang dihadirkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak perlu meminta perlindungan LPSK.


Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan.


Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Hampir di setiap daerah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu kegaduhan.


270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


Pintu Masuk Jakarta Dijaga Ketat

Pintu Masuk Jakarta Dijaga Ketat

Jajaran kepolisian daerah (Polda) penyangga Jakarta melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk menuju Jakarta.


Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, Jumat (14/6) hingga (28/6) mendatang.


Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional kemungkinan bisa bertambah.


Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!