Nasional
Share this on:

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

  • OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah
  • OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sekira pukul 18. 30 WIB, kemarin (22/3). Apalagi jika kasus ini dikait-kaitkan dengan peran kepala daerah.

Buru-buru Juru Bicara KPK Febri Diansyah langsung menyampaikan informasi awal yang ada. Tidak ada (kepala daerah) setahu saya. Ada Direktur BUMN, satu pegawai BUMN, sisanya swasta," terang Febri ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/3) malam.

Febri menyatakan, OTT tersebut dilakukan di kediaman salah satu Direktur PT Krakatau Steel di kawasan BSD City Tangerang Selatan, dan Jakarta. Diduga, ada pemberian uang terkait kerja sama proyek dengan BUMN tersebut.

"Salah satu Direktur BUMN diduga menerima uang dari pihak swasta dalam hal ini kontraktor yang kami indikasikan sebelumnya pernah bekerja sama terkait pengerjaan proyek dengan BUMN tersebut," paparnya.

Saat ini, KPK terus melakukan pendalaman. Posisi mereka (yang diamankan, red) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan awal, imbuhnya.

Ia menjelaskan, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Saat ini, status mereka masih terperiksa.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menambahkan, OTT digelar pukul 18.30 WIB. "KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu Direktur BUMN dari pihak swasta," ujar Basaria saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/3).

Operasi senyap tersebut dilakukan usai tim KPK menerima laporan masyarakat mengenai rencana pemberian uang dari pihak swasta yang diduga memiliki kepentingan terkait salah satu proyek di BUMN.

Diduga, sebagian dari uang telah diberikan dalam bentuk tunai dan melalui sarana perbankan. "Sabar ya, sedang didalami. Transaksi menggunakan rupiah atau pun dollar," terangnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN). (riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang
OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Siapkan Ruang Kelas Bebas Asap

Pemerintah Siapkan Ruang Kelas Bebas Asap

Pemerintah melalui Kemendikbud akan menyiapkan ruang kelas bebas asap bagi siswa daerah terdampak.


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada).


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!