Nasional
Share this on:

PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo

  • PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo
  • PA 212 tak Lagi Bersama Prabowo

**JAKARTA ** - Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah bertemu. Keduanya sepakat mengakhiri polarisasi. Tak hanya itu, mereka juga setuju tidak ada lagi istilah cebong dan kampret. Menyikapi pertemuan tersebut, Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengaku kecewa. Karena itu, mereka menegaskan tidak lagi bersama Prabowo.

""PA 212 sudah kembali kepada khitohnya semula. Yaitu tidak lagi bersama partai manapun. Tidak juga bersama Prabowo atau BPN (Badan Pemenangan Nasional). Kami bukan bagian dari apa yang Prabowo atau Jokowi sebut. Yakni Cebong dan Kampret. Buat kami, perjalanan perjuangan ini harus terus berlanjut," tegas juru bicara PA 212, Novel Bamukmin di Jakarta, Sabtu (13/7) kemarin.

Dia menyatakan PA 212 akan terus berjuang melawan kecurangan. Dia juga mengungkit kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Saya ulangi, kami sudah tidak lagi bersama Prabowo-Sandi. Selain itu, kami tidak bisa toleransi terhadap kecurangan. Bahkan sampai terjadi korban nyawa. Baik itu tragedi berdarah 21-22 Mei lalu atau meninggalnya 500 lebih petugas KPPS yang tidak wajar," jelasnya.

PA 212, lanjutnya, akan tetap berada di barisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pihaknya menyebut tetap menunggu arahan Rizieq dan ulama. Mereka mengaku kecewa jika Prabowo belum tabayun dengan para ulama. "Bila Prabowo Subianto melakukan dengan niat baik dan hasilnya baik untuk umat bangsa dan negara, alhamdulillah," timpal Ketua Divisi Hukum PA 212, Hari Damai Lubis.

Namun, dia belum mengetahui apakah Prabowo sudah tabayun atau belum kepada ulama-ulama pendukung yang tergabung dalam Ijtimak Ulama. Jika belum, Hari mengaku kecewa. "Sudah atau belum tabayun dengan para ulama pendukungnya. Kalau belum, kami selaku Kadivhum PA 212 kecewa. Mungkin sejatinya beliau kurang paham makna samina waatona yang pernah dinyatakannya dalam beberapa kesempatan," imbuh Hari.

Menanggapi sikap PA 212 itu, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan pertemuan kebangsaan. "Saya nggak mau menanggapi para pihak satu persatu. Yang jelas apa yang dilakukan Pak Prabowo ini hanya kepentingan kebangsaan, untuk pertemuan kebangsaan, hanya sebatas itu. Tidak ada udang di balik batu," tegas Andre.

Dia menyampaikan pertemuan itu sudah direncanakan setelah MK membacakan putusan sidang sengketa Pilpres. Tim Prabowo dan Jokowi kemudian mengatur dan mencari waktu yang tepat. "Pertemuan itu kan sudah direncanakan oleh Pak Prabowo dan Jokowi setelah MK. Kan ada tim yang mengatur. Alhamdulillah mereka berdua sudah menentukan waktu yang tepat untuk bertemu," ucapnya.

Andre menegaskan seharusnya pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut diapresiasi. Karena agenda utama pertemuan itu adaah agar Indonesia kembali rukun pasca Pilpres 2019. "Kita apresiasi saja. Ini pertemuan kebangsaan untuk harapan Indonesia jadi guyub. Saya sebagai kader Partai Gerindra sangat apresiasi dengan yang dilakukan Pak Prabowo. Pertemuan ini menunjukkan beliau bukan hanya politisi, tapi seorang patriot dan negarawan," paparnya.

Dia memastikan pertemuan itu tak terkait sikap politik Gerindra. Prabowo kemungkinan akan menyampaikan sikap politik resmi setelah Rakernas Gerindra pada Agustus mendatang. Selain itu, Prabowo akan menggelar silaturahmi dengan pendukung untuk menyerap aspirasi. "Gerindra ada Rakernas pada Agustus nanti. Sikap resmi itu adalah domain Pak Prabowo sebagai ketum umum dan ketua dewan pembina. Yang jelas Agustus Insya Allah Gerindra akan mengadakan Rakernas," tuturnya.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku tak tahu pertemuan Jokowi dan Prabowo. Dia akan menanyakan secara langsung soal pertemuan itu kepada Prabowo. "Saya sama sekali belum tahu pertemuan itu. Makanya, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" ujar Amien di kediamannya di Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (13/7).

Dia ingin mendengar penjelasan langsung dari Prabowo. Karena itu, Amien enggan berkomentar lebih banyak. "Saya akan tanya dulu apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi. Apalagi sampai membahas kursi dan lain-lain, tentu saya harus dengar langsungd dari Mas Prabowo dulu," papar Amien.

Namun, Amien dikabari oleh ajudannya di Jakarta bahwa Prabowo berkirim surat. Versi Amien, Prabowo mengirim surat dengan amplop tertutup. Karena itu, dia mengaku belum tahu isi surat Prabowo. Menurutnya, Senin mendatang, dia akan ke Jakarta untuk mengetahui lebih banyak soal pertemuan tersebut. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jangan Hujat Prabowo
Jangan Hujat Prabowo

Berita Sejenis

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!