Nasional
Share this on:

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

  • Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos
  • Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

BOGOR - Pemerintah memastikan skema baru seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menggunakan pemeringkatan alias perangkingan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Permen PAN-RB) sebagai solusi atas maraknya pelamar CPNS yang memiliki kompetensi di bawah ambang batas (passing grade).

Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan, Permen PAN-RB tersebut sudah dikonsultasikan ke Presiden Joko Widodo dan disepakati. "Hari ini (kemarin) akan kita luncurkan permenpan," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (21/11).

Dalam peraturan baru, pemerintah akan menggunakan ranking dalam menentukan kelulusan. Skema itu diambil sebagai jalan tengah. Di satu sisi, kuota yang kurang bisa terpenuhi. Namun di sisi lain, tidak ada kebijakan menurunkan passing grade.

Mantan Wakapolri itu mencontohkan, bila ada kementerian/lembaga membutuhkan 100 orang CPNS, cukup merankingkan peserta tiga kali lipatnya. "Jadi berarti ranking 1-300. Itu yang akan masuk seleksi tahap kedua," imbuhnya.

Syafruddin menegaskan, proses perangkingan akan dilakukan secara transparan. Dia menjamin tidak ada oknum nakal yang memanfaatkan skema tersebut. "Peserta juga tahu (nilai yang didapat masing-masing)," tuturnya.

Soal pengumumannya, purnawirawan jenderal bintang tiga itu akan menyerahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Itu nanti BKN teknisnya," kata pria yang menjabat wakil ketua Dewan Masjid Indonesia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan, keputusan perubahan skema itu sah-sah saja diputuskan. Apalagi kondisi yang terjadi memang sangat sedikit pelamar CPNS yang lolos ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD).

’’Apalagi alasannya karena biaya yang dikeluarkan sudah mahal. Proses juga sudah jalan,’’ katanya kemarin (21/11).

Hanya saja dia mengingatkan, agar ke depan kebijakan dadakan seperti ini jangan terjadi lagi. Dalam proses rekrutmen CPNS yang melibatkan jutaan pelamar, aturan harus baku dan konsisten sejak awal. Aturan sudah dirancang dengan mempertimbangkan risiko-risiko, sehingga tidak berubah-ubah.

Menurut dia, skema pemeringkatan itu akan membawa konsekuensi bahwa panitia akan mengambil nilai tertinggi dari seluruh peserta. Peserta tersebut akan lolos mengikuti seleksi SKD dan maju ke fase seleksi kompetensi bidang (SKB). Lina berharap panitia sebaiknya tetap mengambil nilai acuan minimal, untuk menjaga kualitas calon aparatur negara.

Lina lantas merespons adanya kekhawatiran bahwa bakal ada peserta yang lolos ambang batas SKD, tetapi kalah sama peserta lain yang sejatinya tidak lolos SKD. Lina menegaskan bahwa sejatinya tahapan SKD itu bersifat umum. Sementara yang menentukan adalah tahapan SKB yang terkait dengan bidang pekerjaan.

Dia menuturkan ada kalanya pelamar yang nilai SKD-nya bagus, tetapi sejatinya tidak bisa menjalankan tugas yang dia lamar. Sebab materi ujian SKD sebagian besar tidak terkait langsung dengan bidang pekerjaannya.

Misalnya ada pelamar formasi guru yang mendapatkan nilai SKD tinggi, tetapi ternyata dia tidak bisa mengajar. Maka ada potensi dia dikalahkan dengan pelamar lain yang nilai SKD-nya lebih rendah tetapi jago mengajar.

Apalagi bobot persentase SKB lebih besar dibandingkan dengan SKD. Yakni 60 persen untuk SKB dan 40 persen untuk SKD. Lina berharap proses SKB harus dikawal dengan baik. Sebab SKB itu sebagian besar pengujinya adalah orang. Sehingga ada kecenderungan subjektifitas dalam menilai.

Untuk formasi guru, di mana jumlah kuotanya terbesar dibanding formasi lainnya, Lina berharap penguji di fase SKB bukan dari unsur sekolah atau dinas pendidikan setempat. Sebab dia khawatir jika SKB dilakukan dari unsur sekolah atau dinas pendidikan, potensi penyimpangannya tinggi.

’’Dinas itu dibawa kepala daerah. Ada unsur politik daerahnya,’’ katanya.

Untuk itu, sebaiknya penguji dalam SKB diserahkan ke kalangan professional dan di luar instansi. Misalnya untuk formasi guru, penguji SKB mengambil dosen atau ahli pembelajaran dari kampus keguruan setempat. Skema ini memang menimbulkan biaya tambahan. Misalnya untuk honor menghadirkan dosen sebagai penguji fase SKB.

’’Tetapi perlu dipertimbangkan karena ini menyangkut rekrutmen calon PNS masa depan yang berkualitas,’’ tuturnya.(far/wan/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Baiq Nuril Resmi Dilindungi LPSK
Baiq Nuril Resmi Dilindungi LPSK

Berita Berikutnya

Dendam karena Dipecat dari Polisi
Dendam karena Dipecat dari Polisi

Berita Sejenis

Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Di bawah Menara di Bukit Sudharmono direncanakan sebagai titik 0 calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.


Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Cegah Pasien Dipulangkan, BPJS Kesehatan Bisa Pakai Fee for Service

Skema INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan memiliki kelemahan, di mana pasien yang belum sembuh bisa dipulangkan oleh rumah sakit.


PNS di Kemenpan RB Dilarang Pakai Cadar

PNS di Kemenpan RB Dilarang Pakai Cadar

Memakai berbagai macam busana termasuk menggunakan cadar, merupakan hak setiap warga negara.


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Loloskan Jenderal Polisi, KPK Dianggap Sedang Panik

Loloskan Jenderal Polisi, KPK Dianggap Sedang Panik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai panik dengan pernyataan kerasnya terkait 20 nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos profile assessment.


Tak Lolos Capim, Laode M Syarif Santai

Tak Lolos Capim, Laode M Syarif Santai

Hingga tahap seleksi profile assessment, tersisa dua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertarung memperebutkan kursi pimpinan KPK periode 2019-


Ada Capim KPK Pernah Terima Gratifikasi

Ada Capim KPK Pernah Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada beberapa catatan mengenai rekam jejak 20 peserta calon pimpinan KPK yang lolos profile assessment.


Loloskan Capim KPK Bermasalah, Kinerja Pansel Disorot

Loloskan Capim KPK Bermasalah, Kinerja Pansel Disorot

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK menyatakan 20 peserta lolos profile assessment.


Hentikan Tender Mobil Dinas Baru,Pakai Saja yang Sudah Ada

Hentikan Tender Mobil Dinas Baru,Pakai Saja yang Sudah Ada

Kabinet baru Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 nantinya akan mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas baru.


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!