Nasional
Share this on:

PAN dan Demokrat Disarankan Datang ke Jokowi

  • PAN dan Demokrat Disarankan Datang ke Jokowi
  • PAN dan Demokrat Disarankan Datang ke Jokowi

**JAKARTA ** - Isu bergabungnya sejumlah partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin ramai diperbincangkan. Ada dua parpol yang diisukan merapat. Yakni PAN dan Partai Demokrat. Namun, hingga kini keduanya belum menyatakan sikap resmi. Parpol yang ingin gabung diminta jangan hanya memikirkan posisi yang akan didapat dalam pemerintahan.

Menanggapi hal itu, PDIP menegaskan jika ingin bergabung sebaiknya PAN dan Demokrat datang menemui presiden terpilih Joko Widodo. "Menurut saya sebaiknya datang dong. Jangan yang menang disuruh melamar atau mengajak," ujar kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Jumat (5/7) kemarin.

Sebelumnya, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno menyatakan sikap politik partai akan ditetapkan dalam rakernas. Bergabungnya PAN dengan pemerintah merupakan satu di antara tiga opsi partai. Sementara Partai Demokrat akan menentukan sikap pada 10 Juli mendatang. Sejumlah politisi Demokrat menyebut jika ada kesamaan program, Demokrat siap bersama pemerintah.

Eva menuturkan, Jokowi tak pernah menutup pintu kepada siapa pun yang ingin berkontribusi membangun bangsa. "Dalam pidato Pak Jokowi saat di KPU sudah jelas. Beliau mengajak siapa saja yang mau bergabung dan bersama-sama membangun. Ini sudah terbuka. Itu berlaku bagi siapa saja. Kalau kemudian PAN atau Demokrat ingin bergabung saya yakin Pak Jokowi akan sangat terbuka," imbuhnya.

Jika setuju, maka komposisinya sudah jelas. Yakni sesuai perolehan kursi dalam Pemilu Legislatif. "Tentu asas proporsional harus ditaati oleh siapa pun yang mau bergabung. Karena wewenang untuk mengatur kabinet ada di tangan presiden," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar Jokowi tidak berusaha menarik parpol pro Prabowo Subianto dalam pemerintahan. Jokowi, kata Fahri, tak perlu membuat DPR diam. "Sudahlah. Di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan sudah mantap jadi eksekutif. Nggak usah mikirin DPR dan nggak usah memikirkan membuat DPR diam dengan cara menarik beberapa orang jadi menteri," tegas Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Menurutnya, upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan Jokowi dan Prabowo sudah tepat. Namun, lanjutnya, rekonsiliasi bukan berarti mengajak partai pro Prabowo menjadi bagian pemerintahan

Sementara itu, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, anggota TKN Achmad Baidowi, menyayangkan Fahri Hamzah yang tidak paham tugas dan fungsi DPR. Menurutnya, tidak ada yang mau membungkam DPR. Sebab, sesuai UU MD3, setiap anggota DPR memiliki tugas pengawasan, budgeting, dan legislasi.

"Posisi DPR tidak berada di bawah eksekutif. Itu sudah jelas. Terkait rekonsiliasi memang bukan mengajak parpol pro Prabowo pindah posisi," kata Baidowi.

Kalaupun ada parpol pro Prabowo yang bergabung dengan pemerintah, menurutnya, maka hal itu sebagai upaya membangun bangsa. Seandainya ada parpol koalisi BPN masuk kabinet, lanjutnya, harus dimaknai sebagai kebersamaan ikut membangun bangsa dan negara.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan semua pihak bisa bergabung untuk membangun negara. Menurutnya, membangun Indonesia tidak cukup dengan satu atau dua kelompok saja. Semua pihak harus ikut berkontribusi. "Presiden sudah sangat terbuka. Siapa pun bisa bergabung. Jangan terjebak hanya memikirkan gua dapat apa. Tetapi bicara negara, membangun bangsa," tutur Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/7).

Karena itu, mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak bersama-sama terlibat dalam pembangunan. Tantangan Indonesia ke depan, lanjutnya, cukup berat. Diperlukan pemikiran dari semua elemen bangsa untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Indonesia milik kita semua sebagai anak bangsa. Sudah seharusnya kita bergandengan tangan membangun dan memajukan negara. Negara sebesar ini tidak bisa dibangun hanya oleh satu atau dua orang saja. Semua boleh terlibat," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia selama Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.7


Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Jokowi Urutan 16 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Jokowi Urutan 16 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Royal Islamic Strategic Studies Centre Yordania kembali merilis tokoh-tokoh muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2019.


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!