Nasional
Share this on:

Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

  • Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu
  • Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

JAKARTA - Ruang sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan ''tamu'' istimewa, kemarin. Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Dia hadir sebagai saksi dari pemohon Peninjauan Kembali (PK) Suryadharma Ali untuk perkara korupsi penyelenggaran haji dan dana operasional menteri (DOM) tahun 2010-2013. JK tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 09.45.

Selama persidangan PK mantan Menteri Agama (Menag) itu berlangsung, pengamanan VIP diberlakukan. Hampir setiap sudut ruangan dijaga ketat oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Bahkan, barisan kursi paling depan ruang sidang pun disterilkan dari pengunjung sipil. Kursi tersebut diperuntukan ajudan dan staf wapres.

Proses sidang berlangsung sedikit “kaku”. Itu terlihat ketika hakim, tim penasehat hukum, dan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu meminta izin ketika hendak memanggil JK dengan sebutan saudara saksi. ”Kami mohon izin mungkin memanggil Bapak Wapres (dengan panggilan) saudara saksi, mohon izin,” kata penasehat hukum (PH) Suryadharma Ali, M. Rullyandi kepada JK.

Meski diperlakukan istimewa, JK tetap memberikan keterangan secara jelas. Dia menjawab semua pertanyaan PH, jaksa, dan majelis hakim yang diketuai Franky Tumbuan tersebut. Misalnya terkait aturan penggunaan DOM yang dikeluarkan oleh pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada 2006.

”Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah memberikan tunjangan atau dana operasional menteri sebanyak Rp120 juta perbulan,” kata JK.

Kebijakan itu awalnya diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Pada 2014, aturan itu diperbarui dengan PMK Nomor 268/PMK.05/2014. Menurut JK, pada aturan yang baru, 80 persen DOM bersifat lump sum dan global.

Artinya, DOM memang diberikan kepada menteri bulat-bulat dan bebas digunakan untuk keperluan apapun. Termasuk untuk kepentingan pribadi menteri. ”PMK nomor 268/PMK.05/2014 memberikan keleluasaan lebih banyak kepada menteri untuk mempergunakan dana operasional menteri,” jelasnya.

Meski demikian, JK menegaskan, bahwa penggunaan DOM harus mendukung tugas-tugas menteri. Hal itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan jaksa KPK Abdul Basir. ”Apakah operasional (DOM) dalam rangka mendukung tugas-tugas menteri?” tanya Basir. ”Iya tentu,” jawab JK. ”Prinsipnya ialah membantu (operasional) menteri,” tegas JK.

JK menegaskan, penggunaan 80 persen DOM memang bersifat fleksibel dan diskresi. Namun, batasan diskresi itu adalah sepanjang mendukung tugas-tugas menteri. Misal, DOM yang digunakan untuk membeli tiket pesawat anak atau membiayai pengobatan keluarga dinilai sah-sah saja bila itu mendukung tugas-tugas menteri.

''Katakanlah ada tamu (menteri), diberikan tiket pulang. Itu boleh. Dan itu lump sum seperti itu,” ungkap JK menjawab pertanyaan hakim Anwar tentang ketentuan DOM yang digunakan menteri untuk membiayai tiket orang lain. ”Iya, fleksibel sekali,” imbuh JK.

Seusai sidang, Suryadharma merasa puas dengan keterangan mantan atasannya itu. Dia berharap penjelasan JK bisa dimengerti oleh semua pihak. Termasuk, majelis hakim yang akan memutuskan permohonan PK tersebut.

”Pak JK adalah atasan saya langsung, beliau mengerti apa tugas-tugas menteri,” ujar Suryadharma.

Di sisi lain, Basir menyebut soal lump sum dalam penggunaan DOM bukan hal mendasar dalam perkara a quo. Sebab, menurut dia, prinsip pengelolaan keuangan negara tetap memiliki batasan. Yakni, tidak dipergunakan semaunya sendiri.

”Jangan salah pengertian, mentang-mentang lump sum terus boleh untuk kegiatan apa pun, ya nggak boleh,” tegas dia. (tyo/oni/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

Lapindo Brantas kembali mengantongi izin eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (6/7).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Empat Anak Bomber Jadi Saksi Mahkota

Empat Anak Bomber Jadi Saksi Mahkota

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan empat anak terduga teroris bakal jadi saksi mahkota.


Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.


DPR Minta Facebook Polisikan Dr Kogan

DPR Minta Facebook Polisikan Dr Kogan

Facebook akhirnya memenuhi panggilan DPR kemarin (17/4).


Sudah Minta Maaf, Laporan Puisi Sukmawati ke Polisi Bertambah

Sudah Minta Maaf, Laporan Puisi Sukmawati ke Polisi Bertambah

Sambil terisak, putri keempat Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik kemarin.


Syahrini Bantah Kecipratan Uang First Travel

Syahrini Bantah Kecipratan Uang First Travel

Syahrini memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus penipuan biro umroh dan haji First Travel (FT), kemarin.


KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

Pengusutan skandal suap DPRD Kota Malang terus bergulir.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!