Nasional
Share this on:

Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

  • Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu
  • Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

JAKARTA - Ruang sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan ''tamu'' istimewa, kemarin. Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Dia hadir sebagai saksi dari pemohon Peninjauan Kembali (PK) Suryadharma Ali untuk perkara korupsi penyelenggaran haji dan dana operasional menteri (DOM) tahun 2010-2013. JK tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 09.45.

Selama persidangan PK mantan Menteri Agama (Menag) itu berlangsung, pengamanan VIP diberlakukan. Hampir setiap sudut ruangan dijaga ketat oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Bahkan, barisan kursi paling depan ruang sidang pun disterilkan dari pengunjung sipil. Kursi tersebut diperuntukan ajudan dan staf wapres.

Proses sidang berlangsung sedikit “kaku”. Itu terlihat ketika hakim, tim penasehat hukum, dan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu meminta izin ketika hendak memanggil JK dengan sebutan saudara saksi. ”Kami mohon izin mungkin memanggil Bapak Wapres (dengan panggilan) saudara saksi, mohon izin,” kata penasehat hukum (PH) Suryadharma Ali, M. Rullyandi kepada JK.

Meski diperlakukan istimewa, JK tetap memberikan keterangan secara jelas. Dia menjawab semua pertanyaan PH, jaksa, dan majelis hakim yang diketuai Franky Tumbuan tersebut. Misalnya terkait aturan penggunaan DOM yang dikeluarkan oleh pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada 2006.

”Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah memberikan tunjangan atau dana operasional menteri sebanyak Rp120 juta perbulan,” kata JK.

Kebijakan itu awalnya diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Pada 2014, aturan itu diperbarui dengan PMK Nomor 268/PMK.05/2014. Menurut JK, pada aturan yang baru, 80 persen DOM bersifat lump sum dan global.

Artinya, DOM memang diberikan kepada menteri bulat-bulat dan bebas digunakan untuk keperluan apapun. Termasuk untuk kepentingan pribadi menteri. ”PMK nomor 268/PMK.05/2014 memberikan keleluasaan lebih banyak kepada menteri untuk mempergunakan dana operasional menteri,” jelasnya.

Meski demikian, JK menegaskan, bahwa penggunaan DOM harus mendukung tugas-tugas menteri. Hal itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan jaksa KPK Abdul Basir. ”Apakah operasional (DOM) dalam rangka mendukung tugas-tugas menteri?” tanya Basir. ”Iya tentu,” jawab JK. ”Prinsipnya ialah membantu (operasional) menteri,” tegas JK.

JK menegaskan, penggunaan 80 persen DOM memang bersifat fleksibel dan diskresi. Namun, batasan diskresi itu adalah sepanjang mendukung tugas-tugas menteri. Misal, DOM yang digunakan untuk membeli tiket pesawat anak atau membiayai pengobatan keluarga dinilai sah-sah saja bila itu mendukung tugas-tugas menteri.

''Katakanlah ada tamu (menteri), diberikan tiket pulang. Itu boleh. Dan itu lump sum seperti itu,” ungkap JK menjawab pertanyaan hakim Anwar tentang ketentuan DOM yang digunakan menteri untuk membiayai tiket orang lain. ”Iya, fleksibel sekali,” imbuh JK.

Seusai sidang, Suryadharma merasa puas dengan keterangan mantan atasannya itu. Dia berharap penjelasan JK bisa dimengerti oleh semua pihak. Termasuk, majelis hakim yang akan memutuskan permohonan PK tersebut.

”Pak JK adalah atasan saya langsung, beliau mengerti apa tugas-tugas menteri,” ujar Suryadharma.

Di sisi lain, Basir menyebut soal lump sum dalam penggunaan DOM bukan hal mendasar dalam perkara a quo. Sebab, menurut dia, prinsip pengelolaan keuangan negara tetap memiliki batasan. Yakni, tidak dipergunakan semaunya sendiri.

”Jangan salah pengertian, mentang-mentang lump sum terus boleh untuk kegiatan apa pun, ya nggak boleh,” tegas dia. (tyo/oni/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan.


Banyak Keluarga Minta Ditunjukkan Kondisi Korban

Banyak Keluarga Minta Ditunjukkan Kondisi Korban

Kondisi korban jatuhnya Lion Air JT 610 membuat keluarga ingin mengetahuinya.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Dilarangnya penggunaan cantrang dan sulitnya pembuatan Surat Izin Penangkaoan Ikan (SIPI) membuat nelayan di Kota Tegal merana.


Amien Mengaku Bahagia Diperiksa Penyidik

Amien Mengaku Bahagia Diperiksa Penyidik

Enam jam Amien Rais diperiksa sebagai saksi kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet kemarin.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10).


Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Sidang perdana perkara dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 memang hanya untuk Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai terdakwa.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!