Nasional
Share this on:

Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

  • Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu
  • Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

JAKARTA - Ruang sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan ''tamu'' istimewa, kemarin. Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Dia hadir sebagai saksi dari pemohon Peninjauan Kembali (PK) Suryadharma Ali untuk perkara korupsi penyelenggaran haji dan dana operasional menteri (DOM) tahun 2010-2013. JK tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 09.45.

Selama persidangan PK mantan Menteri Agama (Menag) itu berlangsung, pengamanan VIP diberlakukan. Hampir setiap sudut ruangan dijaga ketat oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Bahkan, barisan kursi paling depan ruang sidang pun disterilkan dari pengunjung sipil. Kursi tersebut diperuntukan ajudan dan staf wapres.

Proses sidang berlangsung sedikit “kaku”. Itu terlihat ketika hakim, tim penasehat hukum, dan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu meminta izin ketika hendak memanggil JK dengan sebutan saudara saksi. ”Kami mohon izin mungkin memanggil Bapak Wapres (dengan panggilan) saudara saksi, mohon izin,” kata penasehat hukum (PH) Suryadharma Ali, M. Rullyandi kepada JK.

Meski diperlakukan istimewa, JK tetap memberikan keterangan secara jelas. Dia menjawab semua pertanyaan PH, jaksa, dan majelis hakim yang diketuai Franky Tumbuan tersebut. Misalnya terkait aturan penggunaan DOM yang dikeluarkan oleh pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada 2006.

”Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah memberikan tunjangan atau dana operasional menteri sebanyak Rp120 juta perbulan,” kata JK.

Kebijakan itu awalnya diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Pada 2014, aturan itu diperbarui dengan PMK Nomor 268/PMK.05/2014. Menurut JK, pada aturan yang baru, 80 persen DOM bersifat lump sum dan global.

Artinya, DOM memang diberikan kepada menteri bulat-bulat dan bebas digunakan untuk keperluan apapun. Termasuk untuk kepentingan pribadi menteri. ”PMK nomor 268/PMK.05/2014 memberikan keleluasaan lebih banyak kepada menteri untuk mempergunakan dana operasional menteri,” jelasnya.

Meski demikian, JK menegaskan, bahwa penggunaan DOM harus mendukung tugas-tugas menteri. Hal itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan jaksa KPK Abdul Basir. ”Apakah operasional (DOM) dalam rangka mendukung tugas-tugas menteri?” tanya Basir. ”Iya tentu,” jawab JK. ”Prinsipnya ialah membantu (operasional) menteri,” tegas JK.

JK menegaskan, penggunaan 80 persen DOM memang bersifat fleksibel dan diskresi. Namun, batasan diskresi itu adalah sepanjang mendukung tugas-tugas menteri. Misal, DOM yang digunakan untuk membeli tiket pesawat anak atau membiayai pengobatan keluarga dinilai sah-sah saja bila itu mendukung tugas-tugas menteri.

''Katakanlah ada tamu (menteri), diberikan tiket pulang. Itu boleh. Dan itu lump sum seperti itu,” ungkap JK menjawab pertanyaan hakim Anwar tentang ketentuan DOM yang digunakan menteri untuk membiayai tiket orang lain. ”Iya, fleksibel sekali,” imbuh JK.

Seusai sidang, Suryadharma merasa puas dengan keterangan mantan atasannya itu. Dia berharap penjelasan JK bisa dimengerti oleh semua pihak. Termasuk, majelis hakim yang akan memutuskan permohonan PK tersebut.

”Pak JK adalah atasan saya langsung, beliau mengerti apa tugas-tugas menteri,” ujar Suryadharma.

Di sisi lain, Basir menyebut soal lump sum dalam penggunaan DOM bukan hal mendasar dalam perkara a quo. Sebab, menurut dia, prinsip pengelolaan keuangan negara tetap memiliki batasan. Yakni, tidak dipergunakan semaunya sendiri.

”Jangan salah pengertian, mentang-mentang lump sum terus boleh untuk kegiatan apa pun, ya nggak boleh,” tegas dia. (tyo/oni/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tarif tol di Indonesia tergolong murah.


Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.


KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Vanessa Angel Hanya Saksi dan Korban, Polisi Tersangkakan Dua Mucikari

Vanessa Angel Hanya Saksi dan Korban, Polisi Tersangkakan Dua Mucikari

Vanessa Angel bisa sedikit bernapas lega. Kemarin (6/1) dia resmi menyudahi pemeriksaan melelahkan selama lebih dari 24 jam.


Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

Kementerian Agama (Kemenag) semakin tegas meminta supaya perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda.


Nunggak Sewa Frekuensi, Izin Internet Bolt Dicabut

Nunggak Sewa Frekuensi, Izin Internet Bolt Dicabut

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk mengakhiri izin operasi layanan internet modem Bolt.


Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menginginkan agar pemerintah tidak menerbitkan ijin kuota impor beras di tahun 2019 mendatang.


Jalan Gubeng Miring Dulu, lalu Perlahan-lahan Ambles

Jalan Gubeng Miring Dulu, lalu Perlahan-lahan Ambles

Insiden langka terjadi di Surabaya, Selasa (18/12) tadi malam.


Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Penumpang pesawat Lion Air penerbangan JT 568 rute Jakarta-Jogjakarta mengalami masalah kelistrikan saat akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!