Nasional
Share this on:

Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

  • Pansel Capim KPK Harus Hati-hati
  • Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK untuk teliti menelusuri rekam jejak 192 pendaftar yang lolos dari tahap administrasi. Sebab, jika hal tersebut diabaikan, dikhawatirkan capim yang terpilih nantinya justru melemahkan KPK.

"Kita semua tentu berharap pansel akan ekstra hati-hati untuk melihat rekam jejak dari calon yang sudah disaring pada tahap administratif ini," ujar Febri, Minggu (14/7) kemarin.

Febri mengatakan, lembaga antirasuah siap membantu pansel untuk menelusuri rekam jejak para capim jika dibutuhkan. "Membantu panitia seleksi jika nanti ada permintaan dari pansel dan daftar nama tersebut jadi fokus KPK dalam membantu rekam jejaknya," kata dia.

Selain rekam jejak, kata Febri, aspek yang tak kalah penting adalah tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para capim. Ia meminta kepatuhan LHKPN menjadi salah indikator utama dalam penyeleksian capim. Bukan hanya sebagai syarat administratif belaka. "Karena ini (LHKPN) adalah bentuk poin yang paling mendasar dalam upaya pencegahan korupsi," tandasnya.

Febri menambahkan, pihaknya pun percaya pansel dapat bekerja secara maksimal dalam menyeleksi capim KPK. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal kinerja pansel demi terpilihnya capim yang berkualitas.

"Kami percaya dan kita semua perlu menjaga agar panitia seleksi ini bekerja dengan sebenar-benarnya karena membawa tugas dan nama besar presiden untuk menyaring 10 nama tersebut," terangnya.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Mochammad Jasin mengatakan, pansel harus bekerja keras. Sebab, kunci untuk menghasilkan capim yang berkualitas berada pada pansel. "Hasilnya kan 10 yang dikirim ke DPR itu untuk dilakukan fit and proper test. Jadi untuk mengirim 10 nama ke DPR itu ya memang kuncinya ada di pansel. Panselnya yang harus bekerja keras mengirim yang 10 itu," ucapnya.

Ia pun berharap, pimpinan KPK yang terpilih nanti bisa membenahi sistem pencegahan agar lembaga antirasuah tidak terkesan hanya melakukan penindakan korupsi. "Yang lebih penting itu pencegahan. Monitoring mengubah sistem yang korup dan tidak korup. Jadi tidak hanya tangkap sana tangkap sini, tapi sistemnya jelek. Pimpinan KPK ke depan harusnya itu," tegasnya. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Lembaga pengawas pemilu menegaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi.


Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan terus menjadi bahasan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut-sebut telah dipilih sebagai loka


Bansos Harus Terintegrasi NIK

Bansos Harus Terintegrasi NIK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial.


Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.


Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila bukan filsafat. Pancasila juga bukan warisan biologis. Maka konstruksi Pancasila harus terus dirawat dan diperjuangkan.


Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Tahun depan, memperpanjang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) harus dilengkapi dengan hasil uji emisi kendaraan.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!