Nasional
Share this on:

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

  • Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN
  • Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

**JAKARTA ** - Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, panitia seleksi (pansel) terkesan mengabaikan hal yang paling fundamental ini.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, LHKPN merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara negara. Hal itu diatur dalam UU No 28/1999, UU No 30/2002, dan Peraturan KPK No 07/2016. "Maka jika belum pernah atau tidak memperbarui LHKPN nya maka sudah sewajarnya pansel tidak meloloskan calon tersebut," tegasnya, kemarin (14/7).

Seorang capim KPK, lanjut dia, harus memenuhi tata aturan yang berlaku. "Kalau fakta dan datanya saja tidak patuh. Ada kemungkinan dalam memimpin lembaga antirasuah itu, mengindahkan banyak hal yang bersifat prinsif. Ini bahaya," tandasnya.

"Cek saja sejumlah perwira tinggi. Mayoritas LHKPN-nya, tidak diperbarui. Apakah pansel bisa menjamin, bahwa mereka yang lolos tidak tersandung masalah hukum, tipikor, dan lain-lain. Publik tentu tidak ingin mendapatkan capim KPK yang tak sadar dengan hukum dan kewajiban," timpalnya.

Ditambahkan Kurnia, rekam jejak lain bisa dilihat dengan menggunakan beberapa indikator. Misal, pendaftar harus dipastikan bersih dari catatan hukum dan dugaan pelanggaran etik. "Jangan sampai ada figur yang pernah diduga melanggar etik justru diloloskan pansel," imbuh dia.

Kurnia juga menyoroti nama-nama capim yang berasal dari institusi penegak hukum. Yakni Polri dan Kejaksaan Agung. ICW menganggap calon-calon itu lebih baik diberdayakan di Kepolisian ataupun Kejaksaan. "Mengingat dua institusi penegak hukum itu belum terlihat baik dalam hal memaksimalkan pemberantasan korupsi," paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meyakini Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan menyeleksi 192 kandidat yang lulus administrasi dengan profesional, kredibel, dan objektif. "Mereka adalah orang yang sangat profesional selama ini, dan karena itulah mereka ditunjuk oleh Presiden menjadi anggota pansel," kata Taufiqulha, kemarin.

Menurut politikus Nasdem ini, DPR akan sangat terbantu dengan proses seleksi yang dilakukan pansel yang akan mengerucutkan kandidat capim KPK menjadi 10 orang untuk diserahkan ke parlemen. DPR melalui Komisi III, kata Taufiqulhadi, bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama kandidat tersebut untuk selanjutnya disaring menjadi lima orang.

"DPR sudah sangat terbantu dengan adanya pansel yang terlebih dahulu melakukan tes terhadap mereka. DPR hanya memilih lima orang dari 10 capim yang dikirim ke DPR," ujar Taufiqulhadi.

Melihat kualitas susunan Pansel Capim KPK saat ini, wakil rakyat kelahiran Aceh ini percaya proses seleksi akan melahirkan kandidat komisioner KPK periode 2019-2023 terbaik. "Sepuluh capim yang dikirim sudah pasti yang terbaik. Insya Allah, karenanya DPR dapat memilih calon yang baik," tandas Taufiqulhadi.

Seperti diketahui, 192 capim KPK yang lulus administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni uji kompetensi pada 18 Juli 2019 di Pusdiklat Kemensetneg. Uji kompetensi meliputi tes objektif dan penulisan makalah. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.


Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Desa-desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya, tak usah lagi untuk pembangunan infrastruktur.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Kualitas SDM Meningkat, Lapangan Kerja Tak Tersedia

Kualitas SDM Meningkat, Lapangan Kerja Tak Tersedia

Presiden Joko Widodo selalu menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan bangsa.


OTT Impor Bawang Putih, DPR: Tindakan Perorangan

OTT Impor Bawang Putih, DPR: Tindakan Perorangan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengamankan orang kepercayaan anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap impor bawang putih.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!