Nasional
Share this on:

Papua Tidak Mungkin Merdeka

  • Papua Tidak Mungkin Merdeka
  • Papua Tidak Mungkin Merdeka

JAKARTA - Tuntutan referendum kemerdekaan Papua dari Indonesia dianggap mustahil. Sebab, hal itu tidak dimungkinkan dalam hukum internasional. Guru besar hukum internasional Universitas Diponegoro, Eddy Pratomo mengatakan, tuntutan referendum kemerdekaan yang digaungkan Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, dianggapnya tidak mungkin dalam hukum internasional.

"Bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional," katanya, Senin (10/9) kemarin.

Eddy menjelaskan, berdasarkan hukum internasional, referendum menentukan nasib sendiri hanya dapat dilakukan dalam konteks kolonialisme, atau wilayah terkait masuk dalam daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Papua sudah jelas tidak bisa masuk dalam daftar tersebut, karena sama saja seperti memasukkan bayi ke dalam rahim ibunya lagi," ujarnya.

Sementara itu, jika ditilik dari konteks kolonialisme, Papua sendiri sudah secara otomatis ikut merdeka dengan Indonesia ketika Sukarno membacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Menurut Eddy, Papua secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris. Ini adalah prinsip penetapan batas-batas negara yang baru merdeka dari penjajahan, dengan memastikan wilayahnya kembali.

"Wilayah-wilayah koloni dulu itu kalau merdeka, harus wilayah yang batas-batasnya wilayah koloni, makanya Malaysia enggak masuk, Singapura enggak masuk, karena mereka bukan jajahan Belanda," imbuhnya.

"Sehingga pada saat Indonesia merdeka, itu harus termasuk Irian Jaya, tidak boleh dipisah," tambah Eddy. Eddy lantas mematahkan argumen sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Papua tidak pernah mengakui proklamasi 1945 dan tidak ikut dalam perjuangan kemerdekaan RI.

"Ini sangat mudah dipatahkan. Orang Batak, orang Padang, itu juga tidak pernah ada deklarasi mengakui proklamasi, tapi mereka bagian dari Indonesia berdasarkan prinsip Uti Possidetis Juris," katanya.

Ia juga mematahkan argumen, bahwa Papua adalah bagian dari Belanda dengan nama Netherlands New Guinea berdasarkan konstitusi Negeri Kincir Angin pada 1898. "Kami sudah meneliti, tidak ada yang menyebutkan itu dalam konstitusi 1898. Lagipula, Indonesia merdeka tahun 1945. Pada waktu Indonesia merdeka, konstitusi yang berlaku di Belanda itu konstitusi 1938. Pasal 1 konstitusi itu menyebut Kerajaan Belanda termasuk Indonesia, tidak ada khusus Papua," tuturnya.

Eddy mengakui, bahwa Belanda memang sempat memasukkan nama Netherlands New Guinea dalam konstitusi. Namun kemudian, Indonesia marah hingga akhirnya pihak internasional datang untuk menengahi. "Kemudian konstitusi itu dihapus pada 1963 karena ada Kesepakatan New York 1962," ujarnya.

Berlandaskan kesepakatan tersebut, Indonesia juga diwajibkan menggelar referendum yang dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera). Meski banyak dugaan kecurangan, hasil Pepera menunjukkan warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia.

Eddy mengakui, ada banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan Pepera karena tidak menggunakan sistem one man one vote. Namun menurut Eddy, metode pemungutan suara ini sudah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Papua.

"Ternyata, dalam Kesepakatan New York, sistem voting seperti apa itu harus dikonsultasikan dengan tokoh-tokoh adat dulu, baru nanti dilaporkan. Jadi perjanjiannya sendiri tidak menentukan harus one man one vote. Tokoh adat memutuskan pakai perwakilan," terangnya.

Di luar semua perang klaim ini, secara umum ada dua syarat bagi satu wilayah untuk memisahkan diri berdasarkan hukum internasional. "Ada dua syarat, harus ada konstitusi di negara induk dan mendapatkan pengakuan internasional. Papua kalau memisahkan diri harus ada proses konstitusional, padahal undang-undang kita tidak mengatur pemisahan diri. Kalau mau ada, harus diubah UUD 1945," kata Eddy. (der/zul/cnn/fin)

Berita Sebelumnya

Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi
Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Menko Polhukam Wiranto diserang dan ditusuk menggunakan pisau oleh orang tidak dikenal, ketika berkunjung ke Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya diimbau supaya tidak berdemonstrasi saat pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Ami 20 Oktober mendatang.


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!