Nasional
Share this on:

Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

  • Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor
  • Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berupaya meredakan ketegangan antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Yakni dengan meminta MA (Mahakamah Agung) memprioritaskan gugatan PKPU.

Gugatan Nomor 20/2018 itu tentang Pencalegan. Ketegangan antara KPU dan Bawaslu memang dipicu persoalan bakal caleg (Bacaleg) eks napi korupsi. Putusan diharapkan keluar sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).

Keterangan tersebut disampaikan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus kemarin (4/9). ”Saya rasa ini kepentingan nasional yang tentu harus didukung semua pihak,” ujarnya. Wiranto sadar betul MA sebagai lembaga peradilan tidak dapat diintervensi.

Namun, dorongan mendahulukan sidang dan putusan gugatan PKPU tersebut penting lantaran penetapan DCT semakin dekat. Yakni pada 20 September mendatang. ”Tentu keputusan MA sebelum tanggal itu,” ucap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Idonesia (ABRI) tersebut. Menurut dia, putusan MA akan menjadi solusi perbedaan pandangan KPU dan Bawaslu.

Dalam persoalan tersebut, Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah tidak menyalahkan atau membenarkan KPU maupun Bawaslu. Sebab, kedua lembaga itu punya landasan masing-masing. ”Dan ternyata keduanya memiliki argumentasi hukum yang cukup sahih, yang dapat diterima, rasional,” tegasnya.

”Bahwa memang keputusan-keputusan itu dipertentangkan, itu lain soal,” tambah dia.

Untuk itu, putusan MA atas gugatan PKPU bukan hanya menjadi solusi, tapi juga akan menjadi kunci. ”Telah memutuskan PKPU dibenarkan atau ditolak. Itu di situ. Finalisasinya di situ. Langkah-langkah KPU akan bertumpu kepada putusan MA,” beber Wiranto.

Karenanya, pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat meminta agar MA memprioritaskan gugatan tersebut diproses. Tujuannya, sambung Wiranto, tidak lain untuk menjaga agar tahapan pemilu yang sudah disusun sejak jauh hari tidak terhambat. Sehingga prosesnya berjalanan sesuai rencana.

Dia pun menyampaikan bahwa dalam pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP persoalan itu akan dibahas lebih detail. ”Untuk membuat satu langkah-langkah ke depan yang adil, tidak merugikan banyak pihak. Demi kepentingan nasional,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal itu, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa putusan MA atas gugatan PKPU yang diterbitkan oleh lembaganya memang penting. ”Apakah PKPU dinyatakan sesuai dengan UU dan tidak sesuai dengan UU semua harus hormati dan mengimplementasikannya,” ungkap dia. Selama belum ada putusan dari MA, Arief tegas menyatakan bahwa instansinya bakal mengikuti PKPU.

Selama itu pula apapun putusan Bawaslu yang tidak sesuai PKPU belum bisa ditindaklanjuti oleh KPU. ”Kami tidak mengatakan putusan itu kami tolak. Tapi, tidak sesuai dengan PKPU. Syarat-syarat ketentuan itu tidak sesuai,” imbuh Arief.

”Kecuali PKPU itu dinyatakan tidak sesuai UU. Maka kami jalankan putusan MA itu,” tambahnya. PKPU, sambung Arief, masih berlaku meski UU tidak melarang eks napi kasus korupsi menjadi caleg.

Ketua Bawaslu Abhan pun menyampaikan bahwa nantinya semua pihak harus menghormati putusan MA. Hanya saja dia menolak berandai-andai. Sebab, dia menegaskan kembali instansinya memiliki dasar yang kuat atas setiap keputusan yang mereka keluarkan.

”Kita tunggu saja putusan MA,” ujarnya. Senada dengan Wiranto, dia juga berharap besar putusan MA sudah keluar sebelum penetapan DCT.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) MA Suhadi menjelaskan bahwa dirinya belum mendapat informasi soal koordinasi pemerintah dan penyelenggara pemilu dengan instansinya. Hanya saja, sejauh ini MA bersikap tegas sesuai UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

”Bahwa perkara di MA yang UU-nya sedang di judicial review di MK maka proses di MA wajib untuk dihentikan sementara sampai ada putusan dari judical review di MK,” imbuhnya.

Keterangan tersebut tercantum dalam pasal 55 UU MK. Itu yang menjadi dasar MA memilih menunggu putusan MK sebelum memproses gugatan PKPU. ”Jadi, nggak bisa dipaksakan kalau judicial review di MK belum putus,” ujar Suhadi.

Apabila MK sudah memutus judicial review tersebut, dia memastikan bahwa MA bakal menyidangkan gugatan PKPU. ”Nanti proses di sana ditetapkan majelisnya. Majelisnya mempelajari itu,” ungkap dia.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, jumlah gugatan bacaleg eks napi koruptor yang dikabulkan Bawaslu daerah mencapai 18 gugatan. “Baru 18 orang. Sekarang di daerah masih berlangsung sidang ajudikasi,” terangnya saat ditemui usai diskusi di Media Center DPR kemarin.

Dia memperkirakan akan ada 30 sampai 50 bacaleg mantan eks napi korupsi yang mengajukan gugatan ke Bawaslu. Ia belum bisa menjelaskan secara detail darimana saja gugatan itu, baik asal daerah maupun partai. Yang jelas, kata dia, paling banyak berasal dari DPRD kabupaten/kota. Jumlah itu sedikit dibandingkan total bacaleg yang mendaftar ke KPU yang angkanya mencapai 32 ribu calon.

Menurut dia, sembari menunggu putusan MA, KPU harus melaksanakan putusan dari Bawaslu daerah. Jika nanti keluar putusan MA yang menolak gugatan uji materi, maka pihaknya siap merevisi putusan. “Kami siap koreksi putusan Bawaslu,” tegas dia.

Terpisah, kisruh antara dua lembaga itu masih terus menjadi pembicaraan di ranah publik. Dalam diskusi di kantor PP Muhammadiyah kemarin, Ketua PP Muhammadiyah M Busyro Muqoddas mengingatkan, ada solusi lain untuk mengakhiri kekisruhan tersebut. Yakni, ketegasan partai politik pengusung para caleg bermasalah itu.

Bagaimanapun, caleg-caleg itu punya induk, yakni parpol. Maka, demi menjaga marwah, parpol harus mampu menjaga sikapnya sesuai dengan pakta integritas. ’’Calon-calon (eks koruptor) yang sudah disetujui (harus ditarik), demi kepentingan bangsa sekaligus parpol menunjukkan kejujurannya,’’ ujarnya.

Menurut Busyro, semua pihak pasti berkepentingan agar legitoimasi parpol semakin kuat. Bukan sebaliknya, semakin lemah hanya karena ulah segelintir kader. Hal itu tidak baik untuk demokrasi Indonesia ke depan.

Karena itu, sebaiknya parpol mengambil langkah menarik bacaleg-bacaleg eks koruptor yang menggugat pencalonannya itu. Yang punya kewenangan otoritatif itu parpol. Mau apalagi kalau parpol sudah menarik,’’ ucapnya.

Bila tidak, maka parpol itu akan dicatat dalam sejarah dengan cara yang buruk. Dalam jangka pendek pun, ada risiko elektabilitas yang mungkin diderita parpol. (syn/lum/byu/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Masih Ada Terduga Teroris Dikejar
Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Berita Berikutnya

Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam
Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Berita Sejenis

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Pembubaran Parpol Lewat MK

Pembubaran Parpol Lewat MK

Arah penyidikan dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau 1 yang bisa menyeret Partai Golkar sebagai tersangka bisa berbuntut panjang.


Kapolda Papua yang Baru Diminta Tangani KKSB

Kapolda Papua yang Baru Diminta Tangani KKSB

Polri menggelar serah terima jabatan (Sertijab) tujuh perwira tinggi (pati) kemarin (20/8) di ruang Rupatama Mabes Polri.


Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Pemerintah meminta para pendamping dana bansos mengawal pelaksanaan bantuan nontunai agar berjalan efektif. Termasuk bansos program keluarga harapan (PKH).


PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Kubu penantang Joko Widodo masih belum kompak dalam berkoalisi.


Golkar dan Gerindra Paling Banyak

Golkar dan Gerindra Paling Banyak

Partai Gerindra dan Golkar seakan bersaing menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg).


Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Aturan yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah dibuat.


Prabowo Beri Sinyal AHY Cawapres

Prabowo Beri Sinyal AHY Cawapres

Sejumlah partai politik (parpol) mematangkan format koalisi menjelang pendaftaran capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!