Nasional
Share this on:

Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

  • Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi
  • Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

**JAKARTA ** - Partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mulai bermanuver. Di satu sisi menyebut tidak pantas berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin demi kursi menteri. Yang terbaru, kubu Prabowo menawarkan kesepakatan power sharing 55:45 sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional. Jika tawaran ini disetujui, mereka siap bekerjasama. Apabila ditolak, maka oposisi adalah pilihan terbaik.

Adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mewacanakan kesepakatan power sharing itu. Dia menyebut rekonsiliasi seharusnya berbicara soal kesepakatan mengenai arah negara. "Kesepakatan ini sangat penting. Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya, mau diapakan Indonesia ini. Prabowo sudah bicara pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air dan lain-lain. Kalau itu disepakati misalnya ayo bagi 55-45. Itu baru masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini sudah jalan akalnya," ujar Amien Rais di gedung Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7) kemarin.

Namun Amien pesimistis hal itu bisa disepakati. Karena itu, Amien menyarankan maka oposisi adalah jalan terbaik. Dia bakal kecewa berat bila ada parpol yang jadi pendukung Prabowo menyeberang ke kubu Jokowi. "Kalau mau alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudah di luar saja, oposisi. Sungguh aib kalau ada partai pendukung Prabowo menyeberang hanya karena satu kursi ecek-ecek," tutur Amien.

Menanggapi pernyataan Amien Rais, PDIP dengan tegas menyatakan tidak sependapat. PDIP menilai syarat rekonsiliasi yang diajukan Amien bersifat transaksional. "Perlu dipahami bahwa ada dua jenis rekonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi yang dangkal dan transaksional. Tujuannya untuk bagi-bagi jabatan. Kedua rekonsiliasi mendasar. Ini didasarkan pada kesamaan visi dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju, kuat dan visioner," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurutnya, Amien Rais menyamakan rekonsiliasi dengan permainan judi. Berbeda dengan kubu Jokowi yang hendak membangun rekonsiliasi visioner. "Kami punya niatan membangun rekonsiliasi yang visioner dan transformasional. Tapi Pak Amien menyamakan rekonsiliasi seperti perjudian. Ini bukan perjudian. Rekonsiliasi harus ada komitmen moral, komitmen politik, komitmen visi," ucapnya. Dia tidak sepakat dengan wacana poeer sharing 55-45 seperti yang diajukan Amien Rais.

Hal senada disampaikan politisi PDIP lainnya, Effendi Simbolon. Dia meminta parpol di luar pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin konsisten di jalur oposisi. Jokowi diminta tidak perlu mengakomodasi kepentingan parpol di luar koalisi.

"Partai politik itu harus konsisten dong. Ketika dia berlawanan, berarti berbeda visi. Kok air dan minyak bisa satu, jelas nggak mungkin. Tetapi semua harus patuh pada negara. Jadi saya kira Pak Jokowi juga nggak usah terlalu mengakomodir kepentingan oposisi," tegas Effendi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (20/7).

Dia ingin Gerindra tetap berada di oposisi. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak lantas menjadikan partai politik itu bermusuhan. Dikatakan, beda pilihan politik adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai sesama anak bangsa bertengkar. "Gerindra biarlah tetap oposisi. Seperti kata Pak Jokowi, oposisi itu mulia," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyarankan Amien Rais dan pendukung Prabowo Subianto yang lain tetap sebagai oposisi. Karding mendukung Amien dan pendukung Prabowo lainnya jika tetap memilih jalan oposisi. Menurutnya oposisi bagi kubu Prabowo adalah posisi yang ideal.

"Kalau Pak Amien Rais itu di luar pemerintahan lebih asyik. Itu akan memperkuat dan memberi warna politik selain membangun tradisi oposisi di Indonesia. Jadi kalau Pak Amien Rais misalnya tidak berkenan masuk atau tidak berada di pemerintahan, saya kira oposisi itu adalah yang ideal," imbuhnya.

Karding menilai wajar jika Amien mengajukan usul pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi. Namun, Karding mengingatkan agar semua pihak khususnya kubu Prabowo memahami posisinya. "Dalam pertandingan itu sejak awal kita menyadari ada risiko kalah dan menang. Karena itu dalam politik, jika memilih Prabowo dan kalah, ya risikonya harus terima kekalahan," paparnya.

Meski begitu, apabila memang harus bagi-bagi kekuasaan dengan kubu Prabowo, maka pembagian tersebut harus betul-betul proporsional. "Yang namanya kalah itu otomatis penentu kebijakan kursi yang menang. Bukan sebaliknya," imbuh Karding.

Terpisah, PPP mengaku tak mau mengganggu Jokowi dalam menyusun kabinet periode 2019-2024. Namun, kalau diundang, PPP siap membicarakan persoalan kabinet. "PPP tidak mau masuk terlalu jauh mempengaruhi presiden. Namun, kalau diundang, diajak bicara, ini ada portofolio, pasti PPP bicara," kata Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa seusai Mukernas IV di Serang, Banten, Sabtu (20/7).

Dia berharap kader partai politik pengusung Jokowi tak dibanding-bandingkan dengan para profesional non-parpol. Menurutnya, banyak kader parpol yang juga orang-orang profesional. Suharso tak mempersoalkan jika Jokowi mengisi kabinetnya dengan perpaduan kader parpol dengan nonparpol. "Tidak masalah. Justru itu yang kita harapkan," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat. Bima menyarankan kader PAN tak sibuk memikirkan arah parpol pasca pilpres 2019. Dia mengingatkan agar para kader bisa membenahi sistem kaderisasi internal, ketimbang membahas persoalan koalisi atau oposisi.

"Sekarang ini kader partai tidak usah mikirin kenapa partai ini ke situ. Kenapa partai ini ke sini. Sementara partai nggak dibenahi. Benahi dulu. Modernisasi partai, sistem pengkaderan di partai, hubungan legislatif dan eksekutif, itu dulu yang harus dilakukan," tuturnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Gerindra Klaim Pantas di MPR
Gerindra Klaim Pantas di MPR

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak mempengaruhi pemilihan umum presiden.


Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 Apr


Jokowi Minta 2020 Kurangi Impor

Jokowi Minta 2020 Kurangi Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30.


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Siapa penumpang gelap yang disebut Gerindra memanfaatkan Prabowo Subianto hingga kini masih misterius.


Manuver Poros Baru Ganggu Jokowi

Manuver Poros Baru Ganggu Jokowi

Kian mesranya poros Kartangera dan Teuku Umar, tidak menutup kemungkinan muncul gerakan pembentukan poros baru.


Jokowi dan Mahathir Bahas Tiga Isu

Jokowi dan Mahathir Bahas Tiga Isu

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad membahas tiga isu.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!