Nasional
Share this on:

Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

  • Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga
  • Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

JAKARTA - Pergerakan masif Komandan Kosgama (Komando Satuan Tugas Bersama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pasca Pilpres 2019, nampaknya masih membuat partai berlambang prisma segitiga itu 'malu-malu kucing' ingin merapat ke pemerintahan karena diduga ingin bermain aman karena masih berstatus koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tetap berada dalam koalisi Prabowo-Sandi. Dia mengatakan, di setiap pemerintahan koalisi sangat penting.

"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat sampai saat ini dan sampai dengan hasil keputusan MK Partai Demokrat masih di posisi 02 ya," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, setiap pergantian pemerintah koalisi pendukung pemerintah dan koalisi di luar pemerintah sangat penting untuk mengontrol berjalannya pemerintahan.

"Pertama saya pikir koalisi itu di setiap pemerintahan selalu ada. Koalisi nggak mungkin untuk dibubarkan. Kami tegaskan bahwa di pemerintahan SBY juga dulu koalisi ada," papar Syarief.

Meski begitu, Menurut dia koalisi akan bubar dengan sendirinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. "Biarkan saja koalisi itu bisa tambah, kurang, bisa bubar sendiri ya kan. Kayak contoh bubar sendiri kapan? masih ingat koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan dulu, bubar sendiri kan," aku Syarief.

Ketika disingung Partai Demokrat sering melakukan pertemuan dengan Jokowi, bekas Menteri Koperasi ini mengatakan, bahwa komunikasi itu penting walaupun berbeda sikap politik. "Ini kan untuk kepentingan rakyat, koalisi itu kan untuk kepentingan rakyat, jadi kita harus komunikasi dengan semua pihak karena membangun bangsa ini kan tidak bisa sendiri harus sama-sama di posisi mana pun ya jadi komunikasi harus jalan terus," tandas Syarief.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku tak menyoalkan Demokrat bergabung ke Jokowi-Ma'ruf. Hanya saja ketika sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Jokowi maka DNA politiknya harus jelas.

"Tapi, kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya. Di luar kabinet menentang kebijakan, akan tidak terjadi sinkron, nah itu nanti kan di kabinet juga tidak bisa efektif," kata Johnny ditempat yang sama.

Anggota Komisi XI DPR juga meminta, partai oposisi yang nantinya bergabung harus bisa menerima program visi misi presiden Jokowi dan Ma'ruf. "Jangan sampai nanti jadi kabinet, di kabinet juga bawa ini visi kami begini, membawa visi baru yang tidak sejalan, atau menabrak visi Pak Jokowi, itu tentu tidak bisa diterima," pinta Johnny.

Johnny pun tidak keberatan jika nantinya Presiden Jokowi menunjuk menteri dari kader partai oposisi. Menurut dia, untuk menjadi anggota kabinet atau menjadi pembantu presiden merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. "Jadi terserah presiden siapa yang dipilih menjadi menterinya, termasuk dari partai koalisi dan nonkoalisi," ungkap Johnny.

"Misalnya untuk di kabinet, kalau memang Pak Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, dari nonparpol, atau ada tokoh maupun kader dari partai sebelah, PAN atau Demokrat, itu domainnya presiden," sambungnya.

Bagi Nasdem, posisi menteri akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Namun begitu, ia berharap kabinet yang dibentuk efektif dan bisa bekerja dengan baik. "Kami mendukung agar parlemen memberikan sikap konstruktif untuk mendukung presidensial sistem yang efektif," tandas Johnny.

Ditempat terpisah, Ketua Dewan Pengarah TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, belum ada pembicaraan terkait Partai Demokrat merapat ke pemerintahan.

"Itu masalah lain, tergantung keduanya. Saya belum tahu. Saya yakin pembicaraan itu belum ada," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

JK menilai, kunjungan AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada hari pertama Lebaran 2019 pekan lalu, bertujuan untuk silaturahmi.

Selain itu, kunjungan kedua putra Susilo Bambang Yudhyono itu bisa saja merupakan bentuk ungkapan terima kasih atas perhatian yang diberikan pada saat Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono meninggal dunia.

"Jangan dilihat sebagai suatu (hubungan) politik saja. Apalagi ada dua hal, Idul Fitri dan pada saat pemakaman ibunda mereka. Jadi kita sambut baik pertemuan itu," jelasnya. (frs/khf/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.


Bamsoet Maju sebagai Kandidat, Bursa Caketum Golkar Menghangat

Bamsoet Maju sebagai Kandidat, Bursa Caketum Golkar Menghangat

Bursa calon ketua umum (Caketum) DPP Partai Golkar menghangat. Sejumlah kader potensial digadang-gadang tampil memimpin partai beringin itu.


Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Partai Gerindra ditawari untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang.


Siapa sih Saksi 02 yang Ketakutan?

Siapa sih Saksi 02 yang Ketakutan?

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada saksinya yang ketakutan, usai memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK).


Menaker Mulai Jajaki Pembuatan BLK Fashion

Menaker Mulai Jajaki Pembuatan BLK Fashion

Kementerian Ketenagakerjaan menjajaki kerjasama dengan Instituto Marangoni di Kota Milan, Italia untuk pengembangan pelatihan bidang fashion.


Pemerintah Mulai Siapkan Rumah Murah untuk Milenial

Pemerintah Mulai Siapkan Rumah Murah untuk Milenial

Kementerian PUPR tengah mempersiapkan skema khusus agar generasi milenial dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.


Muncul Wacana Munas Golkar Dipercepat sebelum Oktober

Muncul Wacana Munas Golkar Dipercepat sebelum Oktober

Tensi politik di tubuh Partai Golkar mulai memanas, setelah muncul usulan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat.


TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno optimistis menang sengketa Pilpres 2019 yang tengah disidangkan MK.


Bantuan Parpol 2020 Tembus Rp126 Miliar

Bantuan Parpol 2020 Tembus Rp126 Miliar

Anggaran bantuan untuk partai politik (parpol) pada 2020 diperkirakan menyedot APBN lebih dari Rp126 miliar.


Banyak Diprotes, Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru Akhirnya Dievaluasi

Banyak Diprotes, Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru Akhirnya Dievaluasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi akhirnya dievaluasi atas perintah Presiden Joko Widodo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!