Nasional
Share this on:

Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

  • Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga
  • Partai Demokrat Klaim Solid dengan Prabowo-Sandiaga

JAKARTA - Pergerakan masif Komandan Kosgama (Komando Satuan Tugas Bersama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pasca Pilpres 2019, nampaknya masih membuat partai berlambang prisma segitiga itu 'malu-malu kucing' ingin merapat ke pemerintahan karena diduga ingin bermain aman karena masih berstatus koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tetap berada dalam koalisi Prabowo-Sandi. Dia mengatakan, di setiap pemerintahan koalisi sangat penting.

"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat sampai saat ini dan sampai dengan hasil keputusan MK Partai Demokrat masih di posisi 02 ya," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, setiap pergantian pemerintah koalisi pendukung pemerintah dan koalisi di luar pemerintah sangat penting untuk mengontrol berjalannya pemerintahan.

"Pertama saya pikir koalisi itu di setiap pemerintahan selalu ada. Koalisi nggak mungkin untuk dibubarkan. Kami tegaskan bahwa di pemerintahan SBY juga dulu koalisi ada," papar Syarief.

Meski begitu, Menurut dia koalisi akan bubar dengan sendirinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. "Biarkan saja koalisi itu bisa tambah, kurang, bisa bubar sendiri ya kan. Kayak contoh bubar sendiri kapan? masih ingat koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan dulu, bubar sendiri kan," aku Syarief.

Ketika disingung Partai Demokrat sering melakukan pertemuan dengan Jokowi, bekas Menteri Koperasi ini mengatakan, bahwa komunikasi itu penting walaupun berbeda sikap politik. "Ini kan untuk kepentingan rakyat, koalisi itu kan untuk kepentingan rakyat, jadi kita harus komunikasi dengan semua pihak karena membangun bangsa ini kan tidak bisa sendiri harus sama-sama di posisi mana pun ya jadi komunikasi harus jalan terus," tandas Syarief.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku tak menyoalkan Demokrat bergabung ke Jokowi-Ma'ruf. Hanya saja ketika sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Jokowi maka DNA politiknya harus jelas.

"Tapi, kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya. Di luar kabinet menentang kebijakan, akan tidak terjadi sinkron, nah itu nanti kan di kabinet juga tidak bisa efektif," kata Johnny ditempat yang sama.

Anggota Komisi XI DPR juga meminta, partai oposisi yang nantinya bergabung harus bisa menerima program visi misi presiden Jokowi dan Ma'ruf. "Jangan sampai nanti jadi kabinet, di kabinet juga bawa ini visi kami begini, membawa visi baru yang tidak sejalan, atau menabrak visi Pak Jokowi, itu tentu tidak bisa diterima," pinta Johnny.

Johnny pun tidak keberatan jika nantinya Presiden Jokowi menunjuk menteri dari kader partai oposisi. Menurut dia, untuk menjadi anggota kabinet atau menjadi pembantu presiden merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. "Jadi terserah presiden siapa yang dipilih menjadi menterinya, termasuk dari partai koalisi dan nonkoalisi," ungkap Johnny.

"Misalnya untuk di kabinet, kalau memang Pak Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, dari nonparpol, atau ada tokoh maupun kader dari partai sebelah, PAN atau Demokrat, itu domainnya presiden," sambungnya.

Bagi Nasdem, posisi menteri akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Namun begitu, ia berharap kabinet yang dibentuk efektif dan bisa bekerja dengan baik. "Kami mendukung agar parlemen memberikan sikap konstruktif untuk mendukung presidensial sistem yang efektif," tandas Johnny.

Ditempat terpisah, Ketua Dewan Pengarah TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, belum ada pembicaraan terkait Partai Demokrat merapat ke pemerintahan.

"Itu masalah lain, tergantung keduanya. Saya belum tahu. Saya yakin pembicaraan itu belum ada," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

JK menilai, kunjungan AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada hari pertama Lebaran 2019 pekan lalu, bertujuan untuk silaturahmi.

Selain itu, kunjungan kedua putra Susilo Bambang Yudhyono itu bisa saja merupakan bentuk ungkapan terima kasih atas perhatian yang diberikan pada saat Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono meninggal dunia.

"Jangan dilihat sebagai suatu (hubungan) politik saja. Apalagi ada dua hal, Idul Fitri dan pada saat pemakaman ibunda mereka. Jadi kita sambut baik pertemuan itu," jelasnya. (frs/khf/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 mengeluhkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasi


Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Lembaga penyelenggara pemilu punya peran penting dalam membantu pemilih mengenali partai politik (parpol).


Guru Wajib Melek Teknologi

Guru Wajib Melek Teknologi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, siap menerapkan sistem pendidikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau


Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Setelah melakukan rangkai pertemuan dengan sejumlah pengusaha tekstil di Istana Negara, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Pekanbaru, Riau.


Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Polemik revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terus bergulir. Kali ini, Partai Gerindra menyatakan menolak revisi tersebut.


KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara.


Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Lembaga pengawas pemilih menyatakan penanganan pemilu melalui ajudikasi ada d


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan koalisi masyarakat sipil terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!