Nasional
Share this on:

Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK

  • Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK
  • Partai Koalisi Minta Jokowi Tunggu Proses di MK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Terlebih, partai politik (parpol) koalisi sudah meminta kepala negara menahan diri agar tidak terburu-buru memutuskan kebijakan tersebut.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, partai koalisi sudah satu suara meminta Presiden Jokowi tidak buru-buru mengeluarkan Perppu KPK. Hal itu disampaikan dalam pertemuan lima ketua umum koalisi dengan Jokowi di Istana Bogor pada Senin (30/9) malam lalu.

Lima ketua umum yang hadir saat itu adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Suharso Monoarfa (PPP). Menurutnya, Jokowi sepakat menunggu proses judicial review yang saat ini sudah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) daripada mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK yang baru direvisi.

"Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK itu. Yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," tegas Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10) kemarin.

Dia menyebut polemik yang muncul karena aksi politisasi. Tujuannya menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap Jokowi selaku pemimpin negara. Meski Perppu belum pasti akan terbit, Paloh memastikan sejumlah Revisi Undang-undang yang bermasalah statusnya akan tetap ditunda.

Sementara itu, anggota DPR RI Yasonna Laoly meminta Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK. Tindakan itu akan membuat pemerintah terlihat tidak konsisten. Mantan Menkumham itu menyarankan pemerintah membiarkan UU tersebut diterapkan lebih dulu.

"Jika tetap ingin merevisi, pemerintah harus membuat legislative review atau pengkajian ulang di tingkat legislatif. Kita atur secara konstitusional. Kalau nanti belum sempurna, bisa dilakukan perbaikan lagi. Nggak ada masalah," ujar Yasonna.

Terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, memprediksi Presiden Jokowi akan mengambil langkah mengabaikan partai pengusungnya. Sebab, jika Jokowi tetap manut pada partai yang menyarankan tidak mengeluarkan Perppu, maka kekuasaannya bisa goyah.

"Karena jika Perppu tidak diterbitkan, efeknya besar. Jokowi bisa goyah kekuasaannya. Walaupun PDIP menolak Presiden untuk menerbitkan perppu. Namun sepertinya Presiden dengan sangat terpaksa akan tetap mengeluarkan Perppu," ucap Ujang.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyebut Presiden Jokowi ingin semua pasal yang dianggap kontroversial dalam RUU KUHP dihapus. "Presiden sudah meminta untuk penundaan dan bicara secara mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, perguruan tinggi, agar tidak timbul kecurigaan. Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, yang belum fix, lebih baik dikeluarkan saja. Jangan ada pasal multitafsir. Seperti UU ITE yang bisa multitafsir akan merugikan masyarakat. Itu permintaan presiden," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/10).

Dia mengatakan memang tidak mudah memutuskan sesuatu dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka. "Sebab, semua orang bisa mengkritik apa saja," imbuhnya. Semangat mengubah KUHP Belanda itu dimulai pada 1963. Di DPR, perdebatan RUU KUHP juga telah berlangsung selama 13 periode. RUU KUHP juga telah melintasi 7 presiden. Yakni Presiden Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. (yah/rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Kabinet Disusun Usai Pelantikan
Kabinet Disusun Usai Pelantikan

Berita Berikutnya

Jokowi Siap Bertemu Benny Wenda
Jokowi Siap Bertemu Benny Wenda

Berita Sejenis

Ada Empat Caketum, Munas Golkar Sulit Aklamasi

Ada Empat Caketum, Munas Golkar Sulit Aklamasi

Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 3-5 Desember mendatang di Jakarta.


Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Jelang Munas, Tensi Internal Golkar Naik Lagi

Jelang Munas, Tensi Internal Golkar Naik Lagi

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, situasi di internal beringin kembali menghangat.


Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!