Nasional
Share this on:

PDI Perjuangan Melesat, Empat Partai Baru Berguguran

  • PDI Perjuangan Melesat, Empat Partai Baru Berguguran
  • PDI Perjuangan Melesat, Empat Partai Baru Berguguran

JAKARTA - Empat partai politik pendatang baru yakni, Partai Berkarya dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Garuda terancam tidak dapat menembus ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar empat persen.

Berdasarkan hasil sementara hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pukul 21.47 WIB, memperlihatkan perolehan suara keempat partai baru tersebut masih di bawah batas minimal tersebut. Hasil sementara hitung cepat LSI setelah mendapatkan sampel sebanyak 87,55 persen suara pada pukul 20:45 WIB memperlihatkan Partai Berkarya hanya mengumpulkan suara 2,38 persen, PSI hanya 2,35 persen, Perindo 2,95 persen, dan Partai Garuda 1,00 persen.

Sedangkan tiga partai lama yang juga diprediksi tidak lolos, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang hanya mengumpulkan 1,84 persen suara, Partai Bulan Bintang (PBB) meraih 0,83 persen serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengumpulkan 0,39 persen suara. Sementara sembilan Partai yang saat ini duduk di parlemen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk sementara memimpin perolehan suara dengan raihan 20,18 persen suara.

Untuk Gerindra menduduki peringkat kedua dengan 12, 35 persen suara. Sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh Golongan Karya (Golkar) dengan 12,20 persen suara. Hasil hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan partai-partai baru berguguran, tidak memenuhi ambang batas empat persen untuk melaju ke Parlemen dalam Pemilu 2019.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku yakin berdasarkan hasil exit poll, partai berlambang beringin itu berada di peringkat dua dalam Pemilu 2019. "Hasil exit poll Partai Golkar tentu kami ambang batas parlemen sudah diperkirakan dan realitasnya sudah terlampaui. Tinggal menunggu posisi kedua, kelihatannya sudah kelihatan," tutur Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Gedung D, Jakarta Theater, Jakarta, kemarin (17/4).

Meski telah yakin dengan informasinyang diperoleh, Partai Golkar disebutnya masih menunggu penghitungan pemilihan legislatif secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mekanisme perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS), kata Airlangga, dimulai dengan itu pemilihan umum presiden hingga selesai, baru penghitungan pemilihan umum legislatif sehingga pihaknya harus bersabar menunggu hasil pasti.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu 2019, yakni KPU dan Bawaslu. Ada pun target Partai Golkar dalam Pemilu 2019 adalah meraih 110 kursi legislatif. "Partai Golkar cukup optimistis mencapai target 110 kursi parlemen karena kinerja dan soliditas kader di pusat dan daerah yang sukses memenangi pilkada," tuturnya.

Terpisah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) harus dipisahkan kembali di pemilu 2024. Menurut JK, dampak dari pemilu serentak ini adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pileg, padahal pemilihan legislator tidak kalah pentingnya dengan pilpres mengingat pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.

"Saya tadi sore bicara dengan ketua-ketua partai, semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses pemilu kali ini rumit dan sulit. Oleh karena itu harus dievaluasi dan solusi yang sependapat ialah kembali memisahkan pileg dan pilpres," kata JK.

Dari pengamatannya selama masa kampanye tujuh bulan dan di hari pemungutan suara, JK menilai perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, pelaksanaan kampanye antara pilpres dan pileg berlangsung bersamaan.

"Masalahnya sendiri ialah pileg itu tenggelam karena ramainya pilpres, justru pileg itu kurang mendapat perhatian termasuk dari media sendiri. Oleh karena itu harus dievaluasi dan semua sepakat harus dievaluasi ulang," katanya.

Sebelumnya, JK kerap kali berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia, di mana dalam satu kesempatan masyarakat harus memilih lima entitas, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupatendan kota. "Dampaknya juga, proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara akan memakan waktu yang tidak singkat," terangnya.

Hal berbedar disampaikan pemantau pemilu asal Malaysia, Azmi Sharom, mengaku terkesan dengan masa tenang yang diberlakukan sebelum pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dan ingin mengadopsinya dalam penyelenggaraan pemilu di Malaysia.

"Satu hal yang sangat berkesan bagi saya (dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia) adalah masa tenang. Itu adalah ide yang sangat baik karena kita tidak melihat adanya kehadiran partai politik selama masa tersebut sehingga para pemilih dapat mengikuti pemilu dengan tenang dan damai," kata Azmi saat ditemui di tempat pemungutan suara (TPS) nomor 041 di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Setelah melihat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Azmi, yang menjabat sebagai wakil ketua komisi pemilihan umum Malaysia itu pun menyadari pentingnya masa tenang yang saat ini belum diterapkan dalam pemilu di Malaysia. "Ini akan menjadi contoh yang bisa saya bawa kembali ke Malaysia untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut," kata dia.

Azmi Sharom merupakan salah satu pemantau asing yang turut mengikuti proses pemilu di Indonesia, sebagai bagian dari program kunjungan pemilu atau Election Visit Program yang diselenggarakan oleh KPU RI. Kegiatan tersebut diikuti oleh 35 perwakilan dari lembaga penyelenggara pemilu di berbagai negara, termasuk Afghanistan, Bhutan, Malaysia, Rusia, Pakistan, dan Sri Lanka.

Selain itu, ratusan pemantau dari kedutaan besar asing di Indonesia, lembaga non-pemerintah internasional dan dalam negeri, media massa asing dan nasional, serta kementerian/lembaga, dan perguruan tinggi juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Para delegasi diajak ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April dan menyaksikan jalannya proses pemungutan serta penghitungan suara. TPS di lembaga permasyarakatan, area padat penduduk dan permukiman elit menjadi tujuan yang akan disambangi para pemantau. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

Selain banyaknya layanan mudik gratis yang disiapkan, kini pemerintah kembali menelurkan trobosan baru dengan mengadirkan layanan Bus Trans Jawa.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


PAN Dukung Pansus Pemilu, Bara Hasibuan Bilang Belum Perlu

PAN Dukung Pansus Pemilu, Bara Hasibuan Bilang Belum Perlu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjend PAN) Saleh Partaonan Daulay memastikan bahwa pihaknya yang ada di DPR menyetujui pembentukan Pansus


Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan mengimbau semua pihak untuk menahan diri


Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana pembentukan Tim Hukum Nasional belum terlalu diperlukan.


Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Presiden Jokowi meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas kalimantan Tengah, kemarin (8/5).


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.


Empat Gubernur Tawarkan Lahan Ibukota Baru

Empat Gubernur Tawarkan Lahan Ibukota Baru

Empat provinsi yakni Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur siap jika daerahnya dipilih sebagai ibukota baru Indon



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!