Nasional
Share this on:

PDIP Emoh Diberi Jatah Empat Menteri

  • PDIP Emoh Diberi Jatah Empat Menteri
  • PDIP Emoh Diberi Jatah Empat Menteri

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memberi kode keras kepada Presiden Joko Widodo. Partai berlambang banteng moncong putih ini tidak mau jika hanya diberi jatah empat kursi menteri. Sebagai pemenang Pemilu 2019, PDIP minta jumlah menterinya harus terbanyak.

"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," tegas Megawati dalam sambutan pembukaan Kongres PDIP ke V di Sanur, Bali, Kamis (8/8).

Putri proklamator Soekarno ini menegaskan apabila cuma ditawari hanya empat menteri, PDIP tidak mau. "Jangan bu, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, terutama di DPR, nanti saya kasih empat. Ehhh... yo emoh. Tidak mau. Orang yang nggak dapat aja minta kok," seloroh Megawati.

Dalam pidato sambutannya, Megawati banyak melontarkan kelakar politik. Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Cawapres terpilih Ma'ruf Amin dan sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hadir. Tampak pula, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati awalnya bercerita pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP sempat ditawari delapan menteri. Namun, Megawati menolaknya. "Saya bilang ke Pak SBY nggak mau. Lalu kader ada yang menggerutu. Katanya anak-anak kan sudah berjuang. Saya bilang kalau kepengen jadi menteri, keluar dari PDIP," jelasnya.

Namun, hal berbeda terjadi di era Presiden Jokowi. Karena itu, lanjut Megawati, PDIP harus mendapat pos menteri yang banyak. "Kalau pak Jokowi mesti banyak menteri dari PDIP. Kita kan pemenang dua kali," tukasnya. Mendengar pernyataan itu, Jokowi tampak tertawa lepas.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet. "Mengenai menteri. Tadi Bu Mega menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, PDIP empat kan sudah dua kali lipat. Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (peserta berteriak enam, Red), belum tentu juga. Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," tutur Jokowi sambil tersenyum.

Terpisah, Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief membenarkan pernyataan Megawati soal pernah ditawari posisi menteri saat SBY berkuasa. Menurutnya, yang diucapkan Mega adalah fakta sejarah. "Bahwa kemenangan itu bisa untuk jalan persatuan, bisa juga diborong semua oleh pemenang. Saya saksi bahwa memang PDIP dan Gerindra saat itu diajak bergabung. Walau akhirnya dua partai tersebut punya pilihan lain," ujar Andi di Jakarta, Kamis (8/8).

Saat berkuasa, lanjut Andi, SBY menjalankan politik gotong. Sikap SBY ini sama dengan pemerintahan Jokowi. "Jalan politik SBY dan Demokrat saat berkuasa memang diperuntukkan untuk pemerintahan gotong royong. Pemerintahan Pak Jokowi 2014-2019 juga hampir mirip. Partai Demokrat juga ditawari posisi dalam pemerintahan oleh Pak Jokowi langsung. Namun Pak SBY dan Demokrat saat itu memilih jadi penyeimbang," imbuhnya.

Untuk pemerintahan periode 2019-2024, Andi Arief menyerahkan kepada Jokowi apakah akan merangkul semua pihak atau tidak. "Saya kira untuk 2019-2024 kita kembalikan pada Pak Jokowi dan PDIP untuk memilih jalan persatuan atau tidak. Kita menunggu dan menghormati," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

13 November, Semua Kepala Daerah Diundang ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta.


Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam lima tahun ke depan tak lagi merekrut guru honorer


Kekerasan di Dunia Pendidikan, PR Berat Nadiem Makarim

Kekerasan di Dunia Pendidikan, PR Berat Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim punya pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah


Kurikulum Sekolah Saat Ini Sudah Ketinggalan Zaman

Kurikulum Sekolah Saat Ini Sudah Ketinggalan Zaman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat kurikulum baru sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.


Dosen Harus Steril dari Radikalisme

Dosen Harus Steril dari Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan dosen perguruan tinggi yang sudah tersertifikasi dituntut tak hanya profesional dalam pekerjaannya, namun juga bersih dari



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!