Nasional
Share this on:

Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK
  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

JAKARTA - Pedang pemberian Raja Salman Abdulaziz al-Saud untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Penyerahan itu merupakan bentuk kepatuhan orang nomor satu di Polri itu untuk melaporkan gratifikasi.

Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri Kombes Dadang Hartanto yang menyerahkan pedang itu ke KPK. Pedang itu diberikan Raja Salman pada Sabtu kemarin.

?Saya datang dengan maksud menyampaikan laporan gratifikasi, ini merupakan bentuk kepatuhan Pak Kapolri,? kata Dadang di gedung KPK, kemarin.

Dadang mengatakan, pedang tersebut tidak berlapis emas seperti informasi yang beredar selama ini. Pedang itu hanya cendera mata biasa berwarna perak. Hanya, bungkus pedang sepanjang 1 meter itu saja yang berwarna keemasan.

?Informasi yang berkembang, cendera mata ini pedang emas,? tuturnya.

Harga pedang tersebut, kata Dadang, diperkirakan hanya mencapai Rp 10 juta. Namun, untuk kepastian nominal itu, pihak kepolisian menyerahkan kepada KPK agar diteliti. Baik itu material bahan pedang sampai harga aslinya.

?Nanti akan dicek, dalam beberapa hari ke depan akan dinilai KPK. Apakah dikembalikan atau tetap di sini adalah keputusan KPK,? imbuhnya.

Setiap cendera mata yang didapatkan pejabat Polri akan diinventarisasi untuk institusi Polri. Selanjutnya, cendera mata itu akan dipajang di museum, ruang perjamuan, atau di ruang tamu gedung Polri.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pemberian pedang merupakan pertukaran cendera mata biasa. Sebab, saat menerima pedang, kapolri juga menyerahkan plakat kepada Raja Salman sebagai gantinya. Hanya, lantaran harga pedang ditaksir besar, maka sewajarnya dilaporkan ke KPK.

?Mengenai keaslian ini emas atau tidak, nanti akan dicek di bagian gratifikasi, biasanya butuh waktu 10-15 hari menyelesaikan laporan,? ungkapnya.

Setelah dicek, KPK akan menentukan apakah pedang itu bisa disimpan di museum Polri atau tidak. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait kasus pemukulan yang dilakukan AKBP Yusuf kepada seorang ibu dan anak.


Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Soal Cawapres Jokowi, Megawati Lebih Menentukan

Sosok calon wakil presiden untuk Joko Widodo memang masih ramai dibicarakan. Terakhir, muncul rumor 10 kandidat yang sudah masuk ke kantong Jokowi.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.


KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Keunggulan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dalam Pilkada Maluku Utara (Malut) harus dibayar mahal.


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Parpol Besar Bukan Jaminan

Parpol Besar Bukan Jaminan

Hanya sedikit kandidat kepala daerah yang memanfaatkan jaringan parpol untuk mendulang suara.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!