Nasional
Share this on:

Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

  • Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan
  • Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

**JAKARTA - ** - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi dengan kesedihan. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, sejumlah pegawai lembaga antirasuah menangis mengetahui aturan dasar kinerja mereka diubah oleh pemerintah dan DPR RI.

Kesedihan itu dapat disebut sebagai bentuk kekecewaan para pegawai terhadap perubahan-perubahan di tubuh KPK yang disebabkan oleh revisi. "Karyawan KPK agak gloomy dan terus terang banyak yang menangis, rumahnya berubah secara fundamental tanpa menanyakan ke kami. Ilustrasinya seperti ini," ujar Laode dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Laode pun menganalogikan KPK sebagai rumah para pegawai. Rumah tersebut telah dipercayakan untuk dijaga oleh mereka. Namun secara tiba-tiba, rumah tersebut diubah pihak lain tanpa melibatkan sang penghuni.

"Kita punya rumah, dipercayakan kepada kita buat dirawat. Tiba-tiba orang di luar, 'Oke, rumah kamu kita renovasi. Nanti renovasinya seperti apa atau saya ganti dengan rumah baru, enggak usah lah. Nanti kita renovasi, nanti kamu tinggal di tempat yang baru'," tandas Laode.

Kendati bersedih, Laode menegaskan pihaknya tetap akan bekerja seperti yang diamanatkan UU. "Proses penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tetap berjalan. Semoga tidak ada kendala yang banyak," tuturnya.

Sementara itu, Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo ketika dikonfirmasi membenarkan penuturan Laode. Ia menjelaskan, pihaknya bersedih lantaran revisi UU KPK memadamkan asa pemberantasan korupsi yang dimiliki para pegawai.

"Iya, pegawai menangis," ucap Yudi kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Selain memadamkan asa pemberantasan korupsi mereka, Yudi menambahkan, para pegawai juga khawatir revisi tersebut dapat melemahkan KPK. Seperti diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9).

Berdasarkan laporan hasil pembahasan revisi, diketahui tujuh fraksi menyatakan setuju, dua fraksi yakni PKS dan Gerindra memberi catatan mengenai Dewan Pengawas, dan Fraksi Demokrat yang belum menyatakan pendapatnya. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil
Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Berita Berikutnya

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas
Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Berita Sejenis

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Prabowo Bermanuver, Oposisi Kian Lemah

Prabowo Bermanuver, Oposisi Kian Lemah

Dipicu dengan manuver Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, kekuatan oposisi kian lemah. Ini sejalan dengan merapatnya Partai Demokrat yang dikomandoi Susilo Bamb


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Ada Pembunuhan Buruh di Wouma, Pekerja Dilarang Keluar Wamena

Ada Pembunuhan Buruh di Wouma, Pekerja Dilarang Keluar Wamena

Kondisi di Wamena dipastikan sudah kondusif. Namun, berbeda dengan kondisi di pinggiran Wamena.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan Indonesia saat ini telah miliki Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pertama.


Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tertutup, Kamis (10/10) kemarin..



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!