Nasional
Share this on:

Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

  • Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah
  • Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo tau mau gegabah. Ia berhati-hati terkait draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disodorkan ke meja. Lewat tanggan dinginnya, orang nomor wahid di republik ini, memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (9/9).

Mereka diberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk selanjutnya ditelah, dan dipelajari secara seksama. "Barusan ya. Dipanggil Pak Presiden. Dan saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Perkembangan selanjutnya, akan kami sampaikan ke beliau (Presiden, red)," kata Yasonna saat ditanya wartawan sekeluarnya dari Istana Negara.

Draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9) pekan lalu. Pemerintah, lanjut Yasonna, akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut. Ia pun mengungkapkan, Presiden mengarahkan agar draft revisi undang-undang tersebut dipelajari dengan hati-hati.

Rekan-rekan pasti sudah tahu ya, beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Ini semua akan ditelaah, dipelajari. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, pungkas Yosonna.

Sementara itu, salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Polisi Firli Bahuri menegaskan sejauh ini tidak ada upaya melemahkan lembaga anti rasuah itu. "Saya sudah lama di sana, setahun dua bulan. Saya kira tidak ada upaya untuk pelemahan KPK, tidak ada. Kita justru memperkuat KPK," katanya.

Sosok yang masih menjabat Kapolda Sumatera Selatan itu memenuhi undangan tahapan seleksi capim KPK di DPR RI yang hari ini mengagendakan penyusunan makalah. Ditanya makalah yang disusunnya, Firli mengaku menulis tentang inovasi dan strategi untuk memberantas korupsi.

"Ini kan proses. Yang jelas, kita sebagai warga negara sama-sama cinta dengan KPK, sama-sama cinta dengan NKRI, sama-sama ingin menunjukkan bahwa kita ingin mewujudkan tujuan negara. Saya kira itu," katanya.

Menyoal revisi UU KPK yang dianggap sebagai pelemahan KPK, Firli enggan menanggapi secara langsung, tetapi revisi UU merupakan hak pemerintah dan legislatif. "Saya kira itu. Jadi kita patuhi aja. Saya enggak bisa komentar apakah itu harus atau tidak karena saya belum baca RUU-nya," katanya.

Firli juga enggan berkomentar terhadap sikap pimpinan KPK sekarang yang menilai revisi UU itu akan melemahkan KPK. "Mohon maaf, saya tidak berani menanggapi pendapat orang," katanya sembari berjalan.

Pendapat lain diutarakan calon pimpinan KPK incumbent Alexander Marwata. Ia menegaskan bahwa KPK ke depan masih akan banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) meskipun telah berusaha keras meningkatkan pencegahan dan mengurangi penindakan.

"Praktik korupsi masih akan banyak terjadi karena sistemnya lemah sehingga memungkinkan terjadi praktik korupsi," kata Alexander Marwata di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin.

Menurut Alexander, mencermati perkembangan harta kekayaan penyelenggara negara, sering dijumpai perkembangannya kurang wajar jika dibandingkan dengan akumulasi gaji dan tunjangan selama menduduki jabatannya sebagai penyelenggara negara. "Hal ini menjadi potensi korupsi yang dapat ditelusuri lebih lanjut," katanya.

Alexander menambahkan, pejabat publik dan pejabat politik, seperti kepala daerah dan anggota parlemen, menduduki jabatan setelah melakukan kampanye yang menggunakan dana dan setelah terpilih tentunya akan mencari dana lagi untuk kampanye berikutnya. "Mencari dana lagi ini, kadang-kadang menyerempet ke kasus korupsi," katanya.

Alexander pada saat pembuatan makalah untuk uji kelayakan dan kepatutan, mendapat tema yakni pencegahan praktik korupsi. Karena itu, dirinya membuat makalah sesuai dengan tema yang diperolehnya.

Pada tahapan pembuatan makalah tersebut, Komisi III DPR RI mengundang sebanyak 10 orang calon pimpinan KPK. Berdasarkan nomor urut yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI, dari satu hingga 10, nama dipanggil oleh pimpinan Komisi III DPR RI untuk mengambil dua amplop.

Amplop pertama berisi nomor urut pada saat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan yang akan diselenggarakan pada Rabu dan Kamis (11-12/9), serta amplop kedua berisi tema yang harus ditulis oleh calon pimpinan KPK.

Komisi III DPR RI memberikan waktu kepada 10 calon pimpinan KPK itu untuk membuat makalah dalam waktu 90 menit dan hasilnya dikumpulkan kepada pimpinan Komisi III DPR RI. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tertutup, Kamis (10/10) kemarin..


Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh seorang pria tak dikenal di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin, menjadi perhatian pemberitaan media-media a


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya diimbau supaya tidak berdemonstrasi saat pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Ami 20 Oktober mendatang.


Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Presiden Jokowi diminta berhati-hati saat memilih dan menentukan nama-nama menterinya.


Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!