Nasional
Share this on:

Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban

  • Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban
  • Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban

Ilustrasi.

JAKARTA - Pada Juli lalu, pengadilan di Jepang mengabulkan permohonan ganti rugi seorang siswa korban bullying di sekolah senilai 148,7 juta Yen atau seitar Rp17 miliar. Kini, fasilitas ganti rugi semacam itu juga akan diterapkan di Indonesia. Namun, hanya untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan tertentu.

Presiden Joko Widodo baru saja meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berdasarkan PP tersebut, anak yang menjadi korban kejahatan bisa mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.

Hanya saja, korban yang bisa mengajukan restitusi hanya ada enam jenis. Yakni, korban kejahatan seksual, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang berhadapan dengan hukum, korban pornografi, korban penculikan dan trafficking, serta korban kekerasan fisik dan psikis.

’’Yang mengajukan adalah orang tua atau walinya, atau orang yang diberi kuasa oleh orang tuanya,’’ terang Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Hasan di Kantor Staf Presiden, kemarin.

Khusus ABH, restitusi diberikan kepada korbannya, bila korbannya juga anak-anak di bawah 18 tahun. Ada tiga jenis restitusi yang bisa diajukan, masing-masing ganti rugi atas hilangnya kekayaan, ganti rugi penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.

Hasan menjelaskan, pengajuan restitusi bisa dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan. Penyidik bisa memberitahu keluarga korban bahwa mereka berhak mengajukan restitusi. Kemudian, keluarga korban mengajukan restitusi tersebut kepada penyidik.

Nanti, penyidik akan memproses itu bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan assesment nilai ganti ruginya. ’’Karena LPSK yang punya ukuran-ukuran, berapa yang pantas untuk restitusi,’’ lanjutnya.

Setelah diproses, restitusi itu akan masuk ke penuntutan hingga ke pengadilan, bersama dengan tuntutan pidananya. Selanjutnya, bergantung keputusan hakim apakah mengabulkan atau tidak permohonan restitusi tersebut.

Tentu saja, para korban harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk bisa mengajukan restitusi. Pertama, pengajuan harus diajukan tertulis di atas kertas bermeterai. Dalam permohonan itu, harus termuat identitas korban dan pelaku. Kemudian, memuat pula uraian kejadian pidana dan kerugian yang diderita, juga, besaran atau jumlah restitusi yang diajukan.

Dalam permohonan itu, harus dilampirkan kopi identitas anak yang menjadi korban dan bukti kerugian yang sah, yakni salah satu atau keseluruhan dari tiga jenis kerugian yang bisa direstitusi. Bila korban meninggal dunia, harus ada surat keterangan kematian yang dilampirkan.

Setelah diputus oleh hakim, jaksa yang akan mengeksekusi putusan restitusi tersebut. Selain memberitahu korban, jaksa juga akan memberitahu pelaku bahwa dalam jangka waktu satu bulan dia harus membayar restitusi kepada korban.

Bila dalam waktu satu bulan jaksa idak bisa mengeksekusi, misalnya karena pelaku tidak mampu membayar, maka Jaksa membuat laporan kepada hakim. Dari situ, hakim yang akan memutuskan langkah yang akan diambil kepada pelaku. Apakah berbentuk tambahan hukuman, sita aset, atau putusan lainnya.

Sanksi bagi pelaku yang tidak membayar restitusi memang tidak diatur dalam PP, mengingat jenis regulasi PP memang tidak didesain untuk memberikan sanksi. ’’PP ini sebenarnya bagian dari materi RUU yang akan kami ajukan. Nanti sanksi lebih lanjut bisa diatur di Undang-Undang,’’ tuur Hasan.

Secara khusus, pelibatan LPSK bertujuan agar pengajuan restitusi benar-benar wajar. Tidak sampai terlampau tinggi. Apalagi, yang paling sulit adalah menghitung keruian immateriil.

Dalam PP tersebut, tutur hasan, juga diatur bahwa korban atau keluarganya bisa mengajukan restitusi melalui LPSK, tidak harus melalui penyidik. Hanya saja, penyidik memang berkewajiban menyampaikan bahwa kejahatan yang dialami korban berpeluang mendapatkan restitusi.

Pengajuan juga tidak harus dilakukan sebelum putusan pengadilan. Setelahpengadilan memutus perkara pidana tersebut, pengajuan tetap bisa dilakukan. ’’Keluarga korban bisa mengajukannya secara perdata,’’ jelasnya. Pengajuan tetap dilakukan melalui LPSK.

Bagaimana bila restitusi itu dijadikan ajang memers keluarga pelaku, Hasan mengakui ada peluang tersebut. Karena itulah, kerjasama dengan LPSK menjadi penting. Itu akan menjaga agar nilai restitusi yang diajukan tetap wajar. ’’Tuntutan kan nanti dilihat, apakah korban pantas mendapatkan restitusi sampai bermiliar-miliar,’’ ujar Hasan.

Ke depan, pihaknya segera menyosialisasikan regulasi tersebut kepada penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan LPSK. Tujuan utamanya adalah membantu korban tindak kejahatan, terutama yang berstatus anak-anak, untuk mendapatkan hak-haknya. (byu/jpnn)

Berita Sebelumnya

Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol
Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Vanessa Angel Hanya Saksi dan Korban, Polisi Tersangkakan Dua Mucikari

Vanessa Angel Hanya Saksi dan Korban, Polisi Tersangkakan Dua Mucikari

Vanessa Angel bisa sedikit bernapas lega. Kemarin (6/1) dia resmi menyudahi pemeriksaan melelahkan selama lebih dari 24 jam.


Longsor di Sukabumi, Puluhan Korban Masih Tertimbun Tanah

Longsor di Sukabumi, Puluhan Korban Masih Tertimbun Tanah

Longsor di Dusun Garehong, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membuka lembaran kelam pergantian tahun 2018 ke 2019.


Adik Korban Sebut Pelaku Penembakan Letkol Dono Tak Sendirian

Adik Korban Sebut Pelaku Penembakan Letkol Dono Tak Sendirian

Jenazah Letkol CPM Dono Kuspriyanto dimakamkan di Taman Makam Bahagia Dreded Kecamatan Bogor Selatan, kemarin.


Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Tembus 400 Orang

Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Tembus 400 Orang

Korban Tewas akibat tsunami di Selat Sunda pada sabtu malam (22/12) terus bertambah seiring masih terus dilakukannya operasi pencarian dan penyelamatan (SAR).


Enam Desa di Kecamatan Sumur, Pandeglang Masih Terisolasi

Enam Desa di Kecamatan Sumur, Pandeglang Masih Terisolasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pencarian korban hilang dan penanganan korban luka bencana tsunami Selat Sunda menjadi prioritas.


Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Polisi bergerak cepat mengamankan lima pelaku pengeroyokan dua anggota TNI Kapten-AL Komarudin dengan Pratu Rivo Nanda yang diketahui sebagai anggota Paspampres


Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Polisi fokus mengejar pengeroyok anggota TNI-AL Kapten Komaruddin dengan anggota Paspampres Pratu Rivo Nanda di Jakarta Timur.


Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Petugas gabungan TNI–Polri berhasil mengevakuasi satu jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi ke Wamena.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!