Nasional
Share this on:

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

  • Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi
  • Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan ada beberapa menteri di Kabinet Kerja I yang masih dipertahankan.

Terkait kursi menteri dari oposisi, Kepala Negara meminta semua pihak bersabar menanti pengumuman kabinet. "Jumlah menteri masih sama. Soal siapa-siapa yang menjadi menteri, tunggu saja. Sabar, nanti juga diumumkan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10). Dia menyebut setelah diumumkan, publik akan tahu menteri Kabinet Kerja Jilid I siapa yang bertahan dan siapa yang tidak bertugas kembali. "Nanti setelahdiumumkan semuanya tahu," imbuhnya.

Yang jelas, lanjut Jokowi, fokus kepemimpinan lima tahun mendatang adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, Indonesia sebagai negara berpenduduk 269 juta jiwa harus memiliki SDM tangguh. Tujuannya agar dapat bersaing di dunia internasional.

"Kita bekerja dengan target dan dibatasi waktu. Kalau ditargetkan selesai, itu yang kita inginkan. Jika apa yang ditargetkan tidak selesai, tentu perlu koreksi dan evaluasi. Hambatannya di mana. Memang, setiap masa tantangannya berbeda-beda. Perlu kepemimpinan di kementerian yang beda. Pada lima tahun ke depan pemerintah fokus di SDM. Semua kementerian arahnya ke sana," jelas Jokowi.

Jokowi dan wapres terpilih KH Ma'ruf Amin akan dilantik pada Minggu (20/10) besok. Rencananya, usai dilantik, kabinet baru akan segera diumumkan. "Pengumumannya mungkin bisa pada hari Minggu. Tetapi bisa juga Senin (21/10). Bisa juga Selasa (22/10)," tutur Jokowi.

Saat ditanya peluang Gerindra dan Demokrat dalam kabinet, Jokowi hanya tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban tegas. "Nanti saja setelah diumumkan. Semua akan disampaikan. Jadi biar semua tahu," jawabnya.

Seperti diketahui, Gerindra dan Demokrat diisukan akan masuk ke dalam pemerintahan. Kabarnya, ada jatah kursi menteri untuk dua parpol tersebut. Namun, sampai saat ini kepastian itu belum jelas.

Menanggapi maraknya isu calon menteri, mantan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir mengatakan, Presiden akan memilih tokoh-tokoh terbaik sebagai pembantunya. "Presiden menyadari dari pengalaman selama ini. Tentu, Presiden akan memilih yang betul-betul dibutuhkan bangsa ini. Baik dari partai maupun non partai," ujar Soetrisno di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10).

Menurutnya, sejumlah partai juga telah menyiapkan beberapa nama tokoh untuk calon menteri. Ia berharap partai tidak mendesak Presiden untuk posisi menteri. Soetrisno yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (KEIN) itu menambahkan menteri ke depan bertugas untuk kian menumbuhkan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global.

"Kita harus percaya diri dibandingkan bangsa-bangsa lain," imbuhnya.

Sementara itu, Wasekjen DPP Gerindra Andre Rosiade memastikan semua kader solid mengikuti keputusan Prabowo Subianto. Apakah menjadi koalisi atau oposisi. Dia mengatakan tak ada lagi perbedaan pendapat di antara kader. Saat ini semua kader sedang menunggu arahan dari Prabowo.

"Nggak ada perbedaan lagi. Kita tunggu saja. Semua sudah solid sekarang menunggu taklimat Pak Prabowo. Ikut di dalam atau di luar. Kita tetap solid," tegas Andre.

Terpisah, Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda meminta Jokowi tidak tergesa-gesa menyusun kabinet. PKB mengingatkan Jokowi mempertimbangkan aspek keseimbangan koalisi dan oposisi. PKB menilai ketidakseimbangan koalisi dan oposisi akan membuat pengawasan terhadap kepemimpinan Jokowi lima tahun ke depan lemah.

"Karena itu, diperlukan kecermatan dalam menyusun kabinet. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan person-person kuat di kabinet. Sehingga proses memilih harus dilakukan secara seksama dan tidak perlu terburu-buru," ujar Syaiful.

Dia menyinggung UU Nomor 39 Tahun 2018 yang mengatur tentang batasan waktu penyusunan kabinet. Dalam aturan itu, presiden terpilih memiliki waktu 14 hari menyusun kabinet, terhitung sejak hari pelantikan.

Terkait jumlah menteri, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kursi kabinet akan banyak diisi kader partainya. "Pak Presiden Jokowi telah menyampaikan PDIP akan mendapat kursi menteri terbanyak," ujar Hasto. Namun, Hasto tidak secara jelas berapa dan siapa kader PDIP yang akan menjadi menteri. Dia beralasan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Intinya menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi harus satu kesepahaman untuk menjalankan visi misi presiden," papar Hasto. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019
Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!