• Home
  • Berita Nasional
  • Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

Nasional
Share this on:

Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

  • Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut
  • Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi keseluruhannya sebesar Rp151,13 triliun segera dilaksanakan. Pada posisi ini, Kementrian PUPR juga didesak untuk merampungkan kelanjutan Tol Trans Sumatera pun ditunggu.

Ketujuh ruas tol yang akan dilelang yakni Jalan Tol Semanan-Balaraja sepanjang 31,9 kilometer (km), Kamal-Teluknaga-Rajeg sepanjang 38,6 km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 Km. Selanjutnya Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 184 km, Jogjakarta-Bawen sepanjang 77 km, Solo-Jogjakarta-New Jogjakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 km, dan Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 km.

"Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol BalikpapanPenajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain," terang Kepala BPJT Danang Parikesit menyebutkan, kemarin (22/7).

Menurut Kepala BPJT itu, keterlibatan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) membawa dampak daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik. "Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) SP5 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung saat ini telah memasuki pembersihan jalur tol serta pembangunan rest area atau tempat istirahat sembari menunggu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk sementara belum bisa dilalui oleh kendaraan umum. Pada pintu Mesuji tersebut terlihat dua tumpukan batu beton yang memagari jalan masuk ataupun keluar. Adapun beberapa kendaraan besar keluar masuk pintu tol untuk melakukan pembersihan dan pelaksanaan pembangunan rest area dan lahan parkir. Selain itu, terlihat juga sejumlah petugas kepolisian dari Polres Mesuji bersama petugas Waskita Karya yang menjaga pintu Tol Mesuji.

"Yang boleh masuk jalan tol saat ini hanya truk-truk proyek saja untuk kendaraan umum belum bisa karena belum diresmikan. rencana Agustus diresmikan oleh pak Presiden RI Joko Widodo," kata petugas satpam dari Waskita Karya, Suroto.

Ia mengatakan, bahwa sepanjang jalan tol Mesuji sebenarnya sudah jadi, hanya tinggal tahap pembersihan jalan itu. Kemudian sepanjang zona SDA92 juga fasilitas yang tersedia di rest area baru masjid dan untuk yang lainnya masih dalam proses pembangunan.

"Dikerjakan pelan-pelan nanti pada hari peresmian Insyaallah sudah siap," kata dia.

Menurut dia, meskipun tol sementara masih ditutup namun masih saja ada kendaraan umum yang masuk tol Mesuji melalui jalan tikus di Terminal Betan Subing Lampung Tengah. "Masih ada aja yang lewat tol, katanya sih ada jalan pintas itu makanya mereka bisa lewat," kata dia. (rls/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi
104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

Berita Sejenis

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa.


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

101 orang meninggal dunia dan pulahan lainnya masih dalam perwatan rumah sakit, akibat cuaca panas yang melanda Tokyo, Jepang, sejak 1 Juli hingga 19 Agustus la


Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agre


Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Distop

Menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut ternyata tak semudah membalikan telapak tangan.


30 Kabupaten Kota Dapat Potongan Tagihan Listrik

30 Kabupaten Kota Dapat Potongan Tagihan Listrik

PT PLN (Persero) menyatakan, akan memberikan kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik 'berjamaah' pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8) lalu.


Atasi Kerusuhan di Manokwari

Atasi Kerusuhan di Manokwari

Unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat berujung rusuh. Sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum menjadi sasaran amuk massa.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat.


Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila bukan filsafat. Pancasila juga bukan warisan biologis. Maka konstruksi Pancasila harus terus dirawat dan diperjuangkan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!