Nasional
Share this on:

Pembentukan Pansus Pemilu Serentak Kembali Mencuat

  • Pembentukan Pansus Pemilu Serentak Kembali Mencuat
  • Pembentukan Pansus Pemilu Serentak Kembali Mencuat

JAKARTA - Banyaknya korban yang berjatuhan baik sakit hingga meninggal pada petugas KPPS, maupun anggota Polri dalam proses pesta demokrasi pada pemilihan umum 2019 kemarin menjadi sorotan dalam pembukaan masa sidang rapat paripurna yang digelar pada Rabu (7/5) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saat pembukaan rapat paripurna, usulan untuk pembentukan panitia khusus (pansus) pemilu disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa yang meminta agar proses pemilu yang terjadi harus diawasi dan dievaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR RI.

"Dalam proses pemilu kemarin, Indonesia sangat berduka karena ratusan putra putri bangsa yang gugur dalam melakukan tugas konstitusional pada tahapan pemilu serentak 2019 yang lalu. Melihat hal itu alangkah baiknya kita (DPR-red) melakukan tugasnya sebagai pengawas dan melakukan evaluasi terhadap proses kontestasi politik tersebut," ujar Ledia.

Menurut Ledia, banyaknya korban yang berjatuhan dan adanya dugaan pelanggaran pemilu tidak dapat didiamkan dan harus segera mengambil sikap tegas agar tidak merusak demokrasi bangsa. "Evaluasi perlu dilakukan karena ini sangat penting dalam proses demokrasi di negeri ini, jadi alangkah baiknya Pansus Pemilu dapat dibentuk," pungkas Ledia kembali.

Di tempat yang sama, pernyataan lain disampaikan oleh politisi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) John G Plate menolak dengan tegas untuk pembentukan pansus pemilu disusun. Pasalnya, politikus dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menilai pemilu serentak 2019 yang berlangsung kemarim dapat dikategorikan berhasil karena bebas dari gangguan atau kecaman gangguan keamanan.

"Saat ini yang diperlukan adalah memastikan pemilu ini berlaku jujur dan adil. Jadi kami dari Fraksi Nasdem memastikan menolak Pansus Pemilu sebelum rekapitulasi selesai," tegas John.

John juga menambahkan, pembentukan pansus sangatlah prematur dan terlau dini. Dia pun meminta kepada semua partai politik dan aspek masyarakat untuk sama-sama menjaga agar tahapan pemilu dapat terselesaikan tanpa adanya kericuhan.

"Stop melakukan langkah politik lebih baik kita sama-sama mengambil sikap untuk meredam agar tidak terjadu kericuhan hingga tahapan pemilu tuntas," tandasnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2019 akan sulit terealisasi. Menurut Ray Rangkuti, secara hukum, belum terlihat ada pelanggaran masif dan terstruktur dari Pemilu 2019.

"Bahwa ada berbagai pelanggaran dan kemungkinan kecurangan, tentu tak dapat dibantah dan diabaikan. Tapi berbagai pelanggaran atau kecurangan itu, hemat saya, belum sampai ke derajat darurat Pemilu," ujar Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Selain itu, dia juga mempertanyakan, pelanggaran itu sendiri ada pada pemilu legislatif atau pilpres atau gabungan keduanya. "Jika terjadi pada gabungan keduanya bisa jadi akan berujung pada pemilu ulang secara menyeluruh. Maka alangkah baiknya menunggu tahapan yang ada tuntas," tutupnya. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Usulan Komisi II DPR RI untuk mempersingkat masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diamini Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

Gelaran pilkada serentak 2020 mulai digodok. Selain waktu pelaksanaan, sejumlah tahapan kampanye juga ramai dibahas.


Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahun mendatang harus dipersiapkan lebih baik.


Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berkaca diri pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Luar Biasa Jika Media Cetak Bergaya Start-up

Luar Biasa Jika Media Cetak Bergaya Start-up

Media massa, terutama media cetak, harus kembali dapat memenangkan kepercayaan publik, dan membedakan diri dari media sosial.


KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.


Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dicopot dari j


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.


Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Transparan dan efisien menjadi desakan publik agar rekapitulasi elektronik (e-rekap) bisa diimplementasikan pada pilkada 2020 mendatang.


Gugatan Kasasi ke MA Tanpa Diketahui Prabowo-Sandi

Gugatan Kasasi ke MA Tanpa Diketahui Prabowo-Sandi

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!