Nasional
Share this on:

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

  • Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK
  • Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

JAKARTA - Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli mulai Senin pekan lalu (9/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.

Kemarin (16/4) tidak kurang tujuh saksi dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah di Jakarta. Dari tujuh saksi itu, hanya satu yang tidak memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah, seorang saksi yang tidak hadir adalah Direktur Utama (Dirut) PT Usaha Batanghari Abdul Kadir. ”Belum ada informasi (alasan ketidakhadiran Abdul Kadir),” ungkap pria yang akrab dipanggil Febri itu.

Selain Abdul Kadir, enam saksi lain yang diminta datang untuk ditanyai oleh penyidik hadir sebagaimana mestinya. Mereka pun sudah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih kemarin.

Enam saksi itu terdiri atas Dirut PT Merangin Karya Sejati H. Ismail Ibrahim alias Mael, Direktur PT Hendy Mega Pratama Irawan Nasution, direktur PT Balistik Jaya bernama Djamino, serta direktur PT Dua Putri Persada bernama Fatmawati. Sedangkan dua saksi lainnya terdiri atas staf PT Merangin Karya Sejati bernama Nano dan pihak swasta yang biasa dipanggil Hardono atau Aliang.

Sesuai surat panggilan yang dikeluarkan oleh KPK, enam saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk Zumi Zola. ”Saksi tersangka ZZ dalam dugaan menerima gartifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi,” terang Febri.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penyidik KPK mendalami data dan informasi dari para saksi. Namun demikian, pendalaman itu sebatas pengetahuan masing-masing saksi.

Itu dilakukan untuk menguatkan barang bukti yang sudah dimiliki oleh KPK terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh Zumi Zola. Meski begitu, lembaga anti korupsi yang dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut tidak mengabaikan sejumlah informasi berkaitan dengan sumber gratifikasi atau para pemberi suap.

Febri memastikan, informasi tersebut turut didalami oleh instansi tempat dia bekerja. Sejauh ini, sambung Febri, informasi yang diterima KPK menyebutkan bahwa pemberi gratifikasi untuk Zumi Zola memang tidak tunggal. Sebab, gratifikasi itu diduga diberikan oleh banyak pihak.

”Diduga berasal dari sejumlah pihak,” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. ”Ada yang merupakan pengusaha setempat,” tambahnya. Karena itu, tidak heran jika KPK memanggil sejumlah saki berlatar belakangan pengusaha.

Namun demikian, pendalaman yang dilakukan untuk mencari para pemberi gratifikasi kepada Zumi Zola tidak lantas mengaburkan pandangan KPK untuk menggali lebih dalam soal penerimaan gratifikasi.

Justru, masih kata Febri, KPK fokus pada penerimaan gratifikasi sesuai dengan aturan pidona yang berlaku. ”Maka saat ini kami fokus memperkuat bukti-bukti dugaan penerimaannya,” ujar dia. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (31/7).


Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta seputar aliran uang suap untuk memperoleh fasilitas dan perizinan di Lapas Sukamiskin.


OTT Sukamiskin, KPK Dalami Peran Fuad Amin dan Wawan

OTT Sukamiskin, KPK Dalami Peran Fuad Amin dan Wawan

KPK harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap lebih jauh bisnis jual beli fasilitas dan pemberian izin berobat di Lapas Sukamiskin.


KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh berlanjut.


Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan

Idrus Hari Ini Diperiksa KPK, Besok Giliran Sofyan

Guna mendalami kasus dugaan korupsi PLTU Mulut Tambang Riau 1, KPK memanggil Mensos Idrus Marham dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat publik tampaknya masih belum cukup membuat mereka menjauh dari praktik korupsi.


KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!