Nasional
Share this on:

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

  • Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK
  • Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

JAKARTA - Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli mulai Senin pekan lalu (9/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.

Kemarin (16/4) tidak kurang tujuh saksi dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah di Jakarta. Dari tujuh saksi itu, hanya satu yang tidak memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah, seorang saksi yang tidak hadir adalah Direktur Utama (Dirut) PT Usaha Batanghari Abdul Kadir. ”Belum ada informasi (alasan ketidakhadiran Abdul Kadir),” ungkap pria yang akrab dipanggil Febri itu.

Selain Abdul Kadir, enam saksi lain yang diminta datang untuk ditanyai oleh penyidik hadir sebagaimana mestinya. Mereka pun sudah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih kemarin.

Enam saksi itu terdiri atas Dirut PT Merangin Karya Sejati H. Ismail Ibrahim alias Mael, Direktur PT Hendy Mega Pratama Irawan Nasution, direktur PT Balistik Jaya bernama Djamino, serta direktur PT Dua Putri Persada bernama Fatmawati. Sedangkan dua saksi lainnya terdiri atas staf PT Merangin Karya Sejati bernama Nano dan pihak swasta yang biasa dipanggil Hardono atau Aliang.

Sesuai surat panggilan yang dikeluarkan oleh KPK, enam saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk Zumi Zola. ”Saksi tersangka ZZ dalam dugaan menerima gartifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi,” terang Febri.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penyidik KPK mendalami data dan informasi dari para saksi. Namun demikian, pendalaman itu sebatas pengetahuan masing-masing saksi.

Itu dilakukan untuk menguatkan barang bukti yang sudah dimiliki oleh KPK terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh Zumi Zola. Meski begitu, lembaga anti korupsi yang dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut tidak mengabaikan sejumlah informasi berkaitan dengan sumber gratifikasi atau para pemberi suap.

Febri memastikan, informasi tersebut turut didalami oleh instansi tempat dia bekerja. Sejauh ini, sambung Febri, informasi yang diterima KPK menyebutkan bahwa pemberi gratifikasi untuk Zumi Zola memang tidak tunggal. Sebab, gratifikasi itu diduga diberikan oleh banyak pihak.

”Diduga berasal dari sejumlah pihak,” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. ”Ada yang merupakan pengusaha setempat,” tambahnya. Karena itu, tidak heran jika KPK memanggil sejumlah saki berlatar belakangan pengusaha.

Namun demikian, pendalaman yang dilakukan untuk mencari para pemberi gratifikasi kepada Zumi Zola tidak lantas mengaburkan pandangan KPK untuk menggali lebih dalam soal penerimaan gratifikasi.

Justru, masih kata Febri, KPK fokus pada penerimaan gratifikasi sesuai dengan aturan pidona yang berlaku. ”Maka saat ini kami fokus memperkuat bukti-bukti dugaan penerimaannya,” ujar dia. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


KPK Segera Usut TPPU Setnov

KPK Segera Usut TPPU Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!