Nasional
Share this on:

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

  • Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK
  • Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

JAKARTA - Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli mulai Senin pekan lalu (9/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.

Kemarin (16/4) tidak kurang tujuh saksi dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah di Jakarta. Dari tujuh saksi itu, hanya satu yang tidak memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah, seorang saksi yang tidak hadir adalah Direktur Utama (Dirut) PT Usaha Batanghari Abdul Kadir. ”Belum ada informasi (alasan ketidakhadiran Abdul Kadir),” ungkap pria yang akrab dipanggil Febri itu.

Selain Abdul Kadir, enam saksi lain yang diminta datang untuk ditanyai oleh penyidik hadir sebagaimana mestinya. Mereka pun sudah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih kemarin.

Enam saksi itu terdiri atas Dirut PT Merangin Karya Sejati H. Ismail Ibrahim alias Mael, Direktur PT Hendy Mega Pratama Irawan Nasution, direktur PT Balistik Jaya bernama Djamino, serta direktur PT Dua Putri Persada bernama Fatmawati. Sedangkan dua saksi lainnya terdiri atas staf PT Merangin Karya Sejati bernama Nano dan pihak swasta yang biasa dipanggil Hardono atau Aliang.

Sesuai surat panggilan yang dikeluarkan oleh KPK, enam saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk Zumi Zola. ”Saksi tersangka ZZ dalam dugaan menerima gartifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi,” terang Febri.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penyidik KPK mendalami data dan informasi dari para saksi. Namun demikian, pendalaman itu sebatas pengetahuan masing-masing saksi.

Itu dilakukan untuk menguatkan barang bukti yang sudah dimiliki oleh KPK terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh Zumi Zola. Meski begitu, lembaga anti korupsi yang dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut tidak mengabaikan sejumlah informasi berkaitan dengan sumber gratifikasi atau para pemberi suap.

Febri memastikan, informasi tersebut turut didalami oleh instansi tempat dia bekerja. Sejauh ini, sambung Febri, informasi yang diterima KPK menyebutkan bahwa pemberi gratifikasi untuk Zumi Zola memang tidak tunggal. Sebab, gratifikasi itu diduga diberikan oleh banyak pihak.

”Diduga berasal dari sejumlah pihak,” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. ”Ada yang merupakan pengusaha setempat,” tambahnya. Karena itu, tidak heran jika KPK memanggil sejumlah saki berlatar belakangan pengusaha.

Namun demikian, pendalaman yang dilakukan untuk mencari para pemberi gratifikasi kepada Zumi Zola tidak lantas mengaburkan pandangan KPK untuk menggali lebih dalam soal penerimaan gratifikasi.

Justru, masih kata Febri, KPK fokus pada penerimaan gratifikasi sesuai dengan aturan pidona yang berlaku. ”Maka saat ini kami fokus memperkuat bukti-bukti dugaan penerimaannya,” ujar dia. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK mengimbau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat Bulan ramadan maupun Idul Fitri.


Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pansel tersebut diputuskan pada pekan ini.


Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Dirut PLN (nonaktif) Sofyan Basir mengikuti jejak eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy mengajukan praperadilan.


KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menetapkan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.


Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Pengembalian uang Rp10 juta dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke KPK tidak menghapus dugaan gratifikasi.


Usulan Penyidik Independen KPK Sulit Terwujud

Usulan Penyidik Independen KPK Sulit Terwujud

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut penyidik independen semakin mengemuka.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!