Nasional
Share this on:

Pemblokiran Data Hanya di Daerah Rusuh

  • Pemblokiran Data Hanya di Daerah Rusuh
  • Pemblokiran Data Hanya di Daerah Rusuh

**JAKARTA ** - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir layanan data internet di Provinsi Papua dan Papua Barat mulai, Rabu (21/8) lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga situasi di sana. Meski demikian, masyarakat masih bisa menggunakan data internet dari internet fix line atau kabel seperti jaringan internet fiber optic.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid tak sepakat dengan pemblokiran internet di Papua yang dilakukan pemerintah. Seharusnya yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi agar tidak menyebar hoaks.

"Jadi seharusnya bukan blokir tapi edukasi masyarakat untuk hati-hati share maupun menyaring berita supaya enggak ada korban hoaks," jelas lelaki yang populer disapa HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

HNW juga menilai, lebih baik pemerintah memperkuat penegakan hukum bagi penyebar hoaks dari pada melakukan pemblokiran internet. Menurut dia, jika tiap ekses dari aksi berakhir dengan pemblokiran, seperti 21-22 Mei 2019 di Jakarta, dikhawatirkan bisa mengembangkan disinformasi yang lebih dahsyat lagi.

"Nantinya malah tak bisa dikawal, karena kan sekarang jalurnya banyak. Pemerintah harus makin dewasa jangan gunakan pendekatan represif dengan pemblokiran," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Sementara itu Juru Bicara Aksi damai Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat Papua (IMMAPA Bali), Jeeno Dogomo mepertanyakan pemblokiran internet di Papua. "Perkembangan hari ini jaringan (Internet) di Papua diputus oleh Kominfo. Militer dengan jumlah besar itu dikirim ke Papua sementara jaringan diputus," kata Jeeno Dogomo saat aksi damai di Bundaran Renon, Denpasar, Bali, Kamis (22/8).

"Nah ini kita bisa mengambilkan kesimpulan ini sedang terjadi pelanggaran HAM di sana yang dilakukan oleh militer," imbuh Jeeno.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menjelaskan pemblokiran tersebut sudah dibicarakan dengan mekanisme rapat. "Ya kalau pro kontra semua apapun yang diambil pasti ada yang suka ada yang tidak suka. Tapi ini kan kepentingan nasional, dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum," kata Rudiantara di Masjid Istiqlal.

Dia menjelaskan pemblokiran tidak dilakukan di seluruh Papua. Melainkan beberapa daerah saja, yaitu Manokwari, Jayapura, Sorong dan Fakfak yang masih terjadi insiden kerusuhan. Namun pembatasan akses internet tersebut masih bisa berkomunikasi menggunakan dengan pesan singkat dan telepon.

"Jadi tidak semua ditutup, Indonesia tidak refresif lah seperti negara lain. Kalau negara lain kan bineri, bineri itu kan ada atau tidak ada, kita masih ada, voice masih ada," ungkap Rudiantara.

Dia pun belum mengetahui kapan pembatasan akses tersebut dilakukan. Namun, Rudi berharap tidak terlalu lama untuk melakukan pembatasan akses. "Mudah-mudahan kalau makin kondusif ya sudah. Kita juga operator kasian juga kalau lama-lama, biar bagaimana pun ada pendapatan yang berkurang walaupun untuk kepentingan nasional," katanya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Tinjau Ulang Rencana Sanksi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Tinjau Ulang Rencana Sanksi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Rencana sanksi pemblokiran layanan publik bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan diminta ditinjau ulang.


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Kementerian PANRB meminta seluruh lembaga baik di pemerintah, pusat, daerah dan kementerian maupun lembaga, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!