Nasional
Share this on:

Pemekaran Papua dan Papua Barat, Pemerintah Cari Pijakan Hukum

  • Pemekaran Papua dan Papua Barat, Pemerintah Cari Pijakan Hukum
  • Pemekaran Papua dan Papua Barat, Pemerintah Cari Pijakan Hukum

JAKARTA - Masyarakat Papua dan Papua Barat meminta Presiden Joko Widodo melakukan pemekaran terhadap lima provinsi. Permintaan itu dilakukan agar setiap wilayah adat dapat bertanggung jawab atas wilayahnya. Pemerintah sudah menyanggupinya. Namun, masih mencari pijakan hukum terkait pemekaran wilayah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan menampung aspirasi yang disampaikan oleh tokoh Papua dan Papua Barat tersebut. Menurut dia, pemerintah akan mencari pijakan hukum yang tepat untuk melakukan pemekaran wilayah.

"Atas aspirasi tokoh-tokoh Papua kepada presiden, tentu akan ditampung. Kami sedang mencari dasar hukum untuk itu. Sebab ini berkaitan dengan pemekaran yang sudah diatur UU," terang Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.

Terkait pemecahan wilayah Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi sudah merespon hal tersebut. Jokowi masih akan mengkaji jika pemekaran dilakukan untuk dua atau tiga wilayah. Menurut Tjahjo, jika wilayah tersebut bukan termasuk sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal tersebut telah tertuang dalam UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Tjahjo menyebut, pemerintah akan mempertimbangkan usulan tokoh Papua untuk melakukan pemekaran Papua dan Papua Barat. Dia mengatakan usulan pemekaran itu tak berkaitan dengan moratorium pemekaran daerah yang saat ini dilakukan pemerintah.

Dia menjelaskan pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Karena pemerintah masih menunda usulan daerah otonomi baru dalam kerangka kebijakan strategis nasional. "Oh nggak dicabut moratorium pemekaran daerah. Itu beda. Ini dalam kebijakan strategis nasional. Dasarnya sudah ada, undang-undangnya juga ada. Hanya tertunda saja," ucap Tjahjo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendukung jika pemerintah memutuskan memecah wilayahPapua dan Papua Barat. Menurutnya, apa pun yang jadi solusi bagi perdamaian dan pembangunan di Papua patut dipertimbangkan.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana silakan saja. Termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Ini sesuai dengan UU Otonomi Khusus?," terang Fadli.

Namun, dia menegaskan keputusan itu harus benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Dia tidak ingin pemerintah asal ambil keputusan. Fadli meminta pemerintah mendengarkan pendapat dari tokoh Papua dan Papua Barat yang memang mewakili masyarakat setempat.

"Kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang tepat. Sebab, mereka mewakili ketujuh wilayah adat itu," bebernya.

DPR, lanjutnya, siap membahas terkait pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat jika pemerintah bersedia. Selama ini, DPR selalu mendukung pemekaran daerah otonomi baru. "Kalau DPR dari dulu kan siap. Bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju. Kan pemerintah yang melakukan moratorium," tandas politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, beberapa tokoh Papua dan Papua Barat menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi. Ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, menyampaikan 10 tuntutan. Salah satunya terkait pemekaran wilayah. Usulan tersebut disambut positif oleh Jokowi.

Namun, dia tak bisa menjanjikan seluruh permintaan tokoh itu bisa dikabulkan. Mantan Gubernur DKI itu setuju ada pemekaran. Namun, Jokowi menyanggupi dua atau tiga wilayah. Alasannya, pemekaran memerlukan kajian yang mendalam. (yah/zul/rh/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah
Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Berita Sejenis

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Upaya penegakan hukum tim Satgas Gabungan TNI-Polri terhadap Kelompok Kriminal sipil bersenjata (KKSB) berujung tertembaknya tujuh warga sipil, di Kampung Olenk


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


Guru Wajib Melek Teknologi

Guru Wajib Melek Teknologi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, siap menerapkan sistem pendidikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau


Pemerintah Siapkan Ruang Kelas Bebas Asap

Pemerintah Siapkan Ruang Kelas Bebas Asap

Pemerintah melalui Kemendikbud akan menyiapkan ruang kelas bebas asap bagi siswa daerah terdampak.


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Orangutan Jadi Korban Karhutla

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berdampak pada kesehatan hewan langka, orangutan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!