Nasional
Share this on:

Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

  • Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN
  • Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji untuk mengatur izin virtual private network (VPN), setelah layanan tersebut ramai digunakan masyarakat saat pembatasan akses media sosial pada Mei 2019 lalu.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan mengatakan, rencana mengatur VPN muncul karena masyarakat banyak menggunakan layanan VPN gratis agar tetap dapat mengakses media sosial saat periode pembatasan pada Mei lalu.

"Aturannya mengenai tentang perizinan, tidak ada larangan," ujar Semuel, di Jakarta, Rabu (12/6) kemarin.

Semuel menjelaskan pada dasarnya VPN merupakan layanan internet tertutup, sehingga pihaknya mempertanyakan mengapa ada operator yang memberikan layanan internet secara gratis.

"VPN gratis berisiko disalahgunakan untuk menginjeksi spyware dan mencuri data pengguna. Maka itu, kita kaji regulasi bahwa layanan VPN harus berizin," terangnya.

Semuel menambahkan, layanan VPN merupakan bagian dari internet service provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet sehingga izin yang akan digunakan adalah izin ISP.

"Semua ISP pasti punya layanan VPN karena layanan itu tersambung dengan layanan internet lainnya," jelasnya.

Kendati demikian, Semuel mengaku belum bisa menargetkan kapan regulasi VPN ini akan berlaku. Pasalnya, kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap kajian.

Daopat diketahui, penggunaan VPN mencuat pada masa pembatasan akses ke media sosial pasca aksi 22 Mei yang menimbulkan kericuhan, warganet memasang VPN agar mereka tetap dapat mengakses media sosial seperti biasa. Namun, banyak warganet yang memasang VPN gratis tanpa memahami risiko menggunakan layanan gratis tersebut.

Pengamat Teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Basuki Suhardiman mengatakan penggunaan VPN alias virtual private network sesungguhnya adalah hal yang lumrah. Fenomena maraknya penggunaann VPN terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembatasan akses layanan perpesanan dan media sosial.

Namun menurut Basuki, tidak semua orang mengerti dan memahami prinsip kerjanya VPN yang memiliki dua sisi fungsi yakni baik dan buruk. Sisi baiknya, VPN ditujukan sebagai metode koneksi yang digunakan untuk menambahkan keamanan dan privasi ke jaringan pribadi dan publik.

"Secara teknis, VPN menempatkan server lain antara perangkat yang digunakan pengguna Internet untuk terhubung ke suatu layanan Internet dengan server tempat layanan Internet bersemayam," katanya.

Di sisi lain buruknya, bahaya yang mengintai jika user nekat menggunakan VPN. Salah satunya, adanya meminta akses pada informasi pribadi pada perangkat milik si pengguna. Hal tersebut jelas merupakan kasus privasi yang cukup serius yang harus segera ditangani.

"Bahkan data yang diambil bisa berupa data yang ditransmisi selama ponsel terhubung, seperti mengekstrak komunikasi, mencuri data username (nama pengguna), password (kata kunci), data finansial, dan data penting lain," ungkapnya.

"Saat kita melakukan transaksi perbankan bisa menimbulkan masalah kebocoran data dan begitu login ke VPN aktivitas kita bisa diketahui semua. Bahkan https atau segala macam yang secure sekalipun bisa ke bypass (terbobol) blokade proxy server. Itu lah makanya banyak yang kemudian menyampaikan harus hati-hati," sambungnya.

Sementara itu Basuki menyebutkan, VPN ini memang tidak mengakibatkan kerusakan dari sisi teknologi. Hanya saja saat beraktivitas dengan VPN, perangkat ponsel yang terhubung ke sembarang VPN juga berisiko disuntikkan malware atau virus.

"Nah itu yang ditakutkan di situ. Terutama nanti kaitannya selain ada perundungan data privasi," pungkasnya. (der/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.


Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.


Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


Pemerintah Mulai Siapkan Rumah Murah untuk Milenial

Pemerintah Mulai Siapkan Rumah Murah untuk Milenial

Kementerian PUPR tengah mempersiapkan skema khusus agar generasi milenial dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.


Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bukan tidak mungkin akan merembet ke mana-mana.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan ikut seleksi capim KPK, diminta mengundurkan diri.


Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan diputuskan sesuai jadwal, paling lambat 28 Juni mendatang.


Siap-siap, Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Kering

Siap-siap, Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Kering

BMKG mengimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan, karena musim kemarau tahun ini lebih kering..


PLN Bantah Tarif Listrik Naik

PLN Bantah Tarif Listrik Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!