Nasional
Share this on:

Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

  • Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN
  • Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji untuk mengatur izin virtual private network (VPN), setelah layanan tersebut ramai digunakan masyarakat saat pembatasan akses media sosial pada Mei 2019 lalu.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan mengatakan, rencana mengatur VPN muncul karena masyarakat banyak menggunakan layanan VPN gratis agar tetap dapat mengakses media sosial saat periode pembatasan pada Mei lalu.

"Aturannya mengenai tentang perizinan, tidak ada larangan," ujar Semuel, di Jakarta, Rabu (12/6) kemarin.

Semuel menjelaskan pada dasarnya VPN merupakan layanan internet tertutup, sehingga pihaknya mempertanyakan mengapa ada operator yang memberikan layanan internet secara gratis.

"VPN gratis berisiko disalahgunakan untuk menginjeksi spyware dan mencuri data pengguna. Maka itu, kita kaji regulasi bahwa layanan VPN harus berizin," terangnya.

Semuel menambahkan, layanan VPN merupakan bagian dari internet service provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet sehingga izin yang akan digunakan adalah izin ISP.

"Semua ISP pasti punya layanan VPN karena layanan itu tersambung dengan layanan internet lainnya," jelasnya.

Kendati demikian, Semuel mengaku belum bisa menargetkan kapan regulasi VPN ini akan berlaku. Pasalnya, kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap kajian.

Daopat diketahui, penggunaan VPN mencuat pada masa pembatasan akses ke media sosial pasca aksi 22 Mei yang menimbulkan kericuhan, warganet memasang VPN agar mereka tetap dapat mengakses media sosial seperti biasa. Namun, banyak warganet yang memasang VPN gratis tanpa memahami risiko menggunakan layanan gratis tersebut.

Pengamat Teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Basuki Suhardiman mengatakan penggunaan VPN alias virtual private network sesungguhnya adalah hal yang lumrah. Fenomena maraknya penggunaann VPN terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembatasan akses layanan perpesanan dan media sosial.

Namun menurut Basuki, tidak semua orang mengerti dan memahami prinsip kerjanya VPN yang memiliki dua sisi fungsi yakni baik dan buruk. Sisi baiknya, VPN ditujukan sebagai metode koneksi yang digunakan untuk menambahkan keamanan dan privasi ke jaringan pribadi dan publik.

"Secara teknis, VPN menempatkan server lain antara perangkat yang digunakan pengguna Internet untuk terhubung ke suatu layanan Internet dengan server tempat layanan Internet bersemayam," katanya.

Di sisi lain buruknya, bahaya yang mengintai jika user nekat menggunakan VPN. Salah satunya, adanya meminta akses pada informasi pribadi pada perangkat milik si pengguna. Hal tersebut jelas merupakan kasus privasi yang cukup serius yang harus segera ditangani.

"Bahkan data yang diambil bisa berupa data yang ditransmisi selama ponsel terhubung, seperti mengekstrak komunikasi, mencuri data username (nama pengguna), password (kata kunci), data finansial, dan data penting lain," ungkapnya.

"Saat kita melakukan transaksi perbankan bisa menimbulkan masalah kebocoran data dan begitu login ke VPN aktivitas kita bisa diketahui semua. Bahkan https atau segala macam yang secure sekalipun bisa ke bypass (terbobol) blokade proxy server. Itu lah makanya banyak yang kemudian menyampaikan harus hati-hati," sambungnya.

Sementara itu Basuki menyebutkan, VPN ini memang tidak mengakibatkan kerusakan dari sisi teknologi. Hanya saja saat beraktivitas dengan VPN, perangkat ponsel yang terhubung ke sembarang VPN juga berisiko disuntikkan malware atau virus.

"Nah itu yang ditakutkan di situ. Terutama nanti kaitannya selain ada perundungan data privasi," pungkasnya. (der/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI)


Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Pemerintah telah menyiapkan empat proyek utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemerintah Arab Saudi melakukan uji coba fast track atau jalur cepat untuk proses pemulangan jamaah haji termasuk dari Indonesia.


Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Sejumlah analis mengkhawatirkan jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi akan mengembalikan watak kepemimpinan yang otoriter


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


Pemulangan Dimulai 17 Agustus, Dilarang Membawa Air Zam-Zam

Pemulangan Dimulai 17 Agustus, Dilarang Membawa Air Zam-Zam

Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 17 Agustus mendatang. Kamis (15/8) hari ini, rencananya jemaah haji mulai melakukan penimbangan bagasi.


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.


74 Nama Masuk Radar BPIP

74 Nama Masuk Radar BPIP

Setelah sempat dilakukan pada tahun 2017, kali ini Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP) akan kembali memberikan apresiasi untuk 74 individu prestasi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!