Nasional
Share this on:

Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

  • Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir
  • Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

JAKARTA - Opsi menjadikan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tahanan rumah memang sudah mengemuka. Namun, pemerintah tidak sembarangan mengambil keputusan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, sebelum sampai pada keputusan final mereka bakal membahas lebih lanjut opsi tersebut.

Rencananya pembahasan itu akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait melalui rapat koordinasi (rakor). Wiranto menyampaikan, rapat itu perlu dilakukan. Sebab bukan hanya tidak boleh sembarangan mengambil keputusan, pembahasan harus dilakukan agar langkah yang diambil tepat. ”Jangan seenaknya kemudian melempar isu,” ucap dia, kemarin.

Sebab menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan rumah bukan perkara sembarangan. Apalagi jika mengingat yang bersangkutan adalah terpidana kasus terorisme. Untuk itu, setiap proses yang dilakukan berkaitan dengan pria yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) itu harus melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. ”Perlu prosedur hukum,” kata Wiranto.

Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menyampaikan, selama ini pemerintah punya acuan yang jelas. Yakni undang-undang dasar (UUD). Dia juga menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) sangat dihargai. ”Sehingga semua tindakan, langkah-langkah serta tindakan tidak terlepas soal hal itu,” bebernya.

Selama ini, Wiranto menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan hak Ba’asyir sebagaimana mestinya. Selama dihukum di lembaga pemasyarakatan (lapas), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusian (Kemenkumham) memfasilitasi Ba’asyir sehingga bisa berobat.

”Lalu yang besuk juga diizinkan. Sebenarnya dari sisi kemanusiaan nggak ada masalah,” ujarnya.

Untuk itu, ketika informasi soal abolisi, amnesti, grasi, sampai menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan kota mencuat, pemerintah perlu membicarakan lebih lanjut. ”Kami bincangkan dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan dengan masalah penghukuman dan pengampunan,” terang dia. Meski belum ada keputusan, Wiranto memastikan pemerintah tidak mengaitkan Ba’asyir dengan urusan politik.

Dengan tegas pejabat asal Jogjakarta itu menyampaikan bahwa persoalan Ba’asyir merupakan masalah hukum. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Apalagi dengan pemilu. ”Jangan dikait-kaitkan dengan pemilu atau masalah lain,” ujarnya.

”Yang bersangkutan dihukum karena ada masalah. Karena itu, jangan dikait-kaitkan dengan masala lain,” tambah dia.

Sebelumnya, Guntur Fattahillah yang ditunjuk sebagai penasihat hukum Ba’asyir menuturkan bahwa kliennya mewanti-wanti agar urusannya tidak diseret-seret ke dalam pusara politik. ”Tolong jangan dipolitisir lah,” kata Guntur menirukan ucapan Ba’asyir. Permintaan itu disampaikan lantaran pihak Ba’asyir khawatir ada yang memanfaatkan urusan mereka demi kepentingan politik.

Berkaitan dengan hal itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menuturkan, instansinya belum sempat membicarakan soal Ba’asyir. Baik diinternal Komnas HAM maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Termasuk di antaranya dalam pertemuan dengan Wiranto kemarin.

”Belum kami bahas,” kata perempuan yang akrab dipanggil Sandra itu.

Namun demikian, Sandra menyampaikan bahwa setiap tahanan di Indonesia punya hak dalam beberapa urusan. Dia mencontohkan jika tahanan mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah harus memberi ruang agar mereka bisa berobat.

”Harus punya hak untuk berobat yang layak,” imbuhnya. Soal abolisi, amensti, grasi, atau menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan rumah, bukan kewenangan Komnas HAM. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

Pemerintah telah menaikkan jumlah bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH).


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


Kunduran Truk, Sastrawan NH Dini Meninggal Dunia

Kunduran Truk, Sastrawan NH Dini Meninggal Dunia

Sastrawan besar asal Semarang NH Dini meninggal dunia, Selasa (4/12), di Rumah Sakit Elisabeth Semarang.


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pemerintah memastikan skema baru seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menggunakan pemeringkatan alias perangkingan.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Satu Keluarga Tewas Dibunuh, Dipastikan Bukan Perampokan

Satu Keluarga Tewas Dibunuh, Dipastikan Bukan Perampokan

Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak ditemukan tewas di sebuah rumah di Jalan Bojong Nangka, RT 02/07, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Ko



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!