Nasional
Share this on:

Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

  • Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir
  • Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

JAKARTA - Opsi menjadikan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tahanan rumah memang sudah mengemuka. Namun, pemerintah tidak sembarangan mengambil keputusan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, sebelum sampai pada keputusan final mereka bakal membahas lebih lanjut opsi tersebut.

Rencananya pembahasan itu akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait melalui rapat koordinasi (rakor). Wiranto menyampaikan, rapat itu perlu dilakukan. Sebab bukan hanya tidak boleh sembarangan mengambil keputusan, pembahasan harus dilakukan agar langkah yang diambil tepat. ”Jangan seenaknya kemudian melempar isu,” ucap dia, kemarin.

Sebab menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan rumah bukan perkara sembarangan. Apalagi jika mengingat yang bersangkutan adalah terpidana kasus terorisme. Untuk itu, setiap proses yang dilakukan berkaitan dengan pria yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) itu harus melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. ”Perlu prosedur hukum,” kata Wiranto.

Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menyampaikan, selama ini pemerintah punya acuan yang jelas. Yakni undang-undang dasar (UUD). Dia juga menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) sangat dihargai. ”Sehingga semua tindakan, langkah-langkah serta tindakan tidak terlepas soal hal itu,” bebernya.

Selama ini, Wiranto menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan hak Ba’asyir sebagaimana mestinya. Selama dihukum di lembaga pemasyarakatan (lapas), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusian (Kemenkumham) memfasilitasi Ba’asyir sehingga bisa berobat.

”Lalu yang besuk juga diizinkan. Sebenarnya dari sisi kemanusiaan nggak ada masalah,” ujarnya.

Untuk itu, ketika informasi soal abolisi, amnesti, grasi, sampai menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan kota mencuat, pemerintah perlu membicarakan lebih lanjut. ”Kami bincangkan dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan dengan masalah penghukuman dan pengampunan,” terang dia. Meski belum ada keputusan, Wiranto memastikan pemerintah tidak mengaitkan Ba’asyir dengan urusan politik.

Dengan tegas pejabat asal Jogjakarta itu menyampaikan bahwa persoalan Ba’asyir merupakan masalah hukum. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Apalagi dengan pemilu. ”Jangan dikait-kaitkan dengan pemilu atau masalah lain,” ujarnya.

”Yang bersangkutan dihukum karena ada masalah. Karena itu, jangan dikait-kaitkan dengan masala lain,” tambah dia.

Sebelumnya, Guntur Fattahillah yang ditunjuk sebagai penasihat hukum Ba’asyir menuturkan bahwa kliennya mewanti-wanti agar urusannya tidak diseret-seret ke dalam pusara politik. ”Tolong jangan dipolitisir lah,” kata Guntur menirukan ucapan Ba’asyir. Permintaan itu disampaikan lantaran pihak Ba’asyir khawatir ada yang memanfaatkan urusan mereka demi kepentingan politik.

Berkaitan dengan hal itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menuturkan, instansinya belum sempat membicarakan soal Ba’asyir. Baik diinternal Komnas HAM maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Termasuk di antaranya dalam pertemuan dengan Wiranto kemarin.

”Belum kami bahas,” kata perempuan yang akrab dipanggil Sandra itu.

Namun demikian, Sandra menyampaikan bahwa setiap tahanan di Indonesia punya hak dalam beberapa urusan. Dia mencontohkan jika tahanan mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah harus memberi ruang agar mereka bisa berobat.

”Harus punya hak untuk berobat yang layak,” imbuhnya. Soal abolisi, amensti, grasi, atau menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan rumah, bukan kewenangan Komnas HAM. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Akhir Mei lalu pemerintah Israel mengumumkan larangan berkunjung bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan larangan kunjungan ini berlaku efektif mulai besok (9/6).


Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga telah sepakat menetapkan tarif tunggal untuk Jalan Tol Semarang-Solo seksi A, B, dan C.


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Kebijakan Pemerintah Israel melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya disayangkan pemerintah.


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Pemerintah berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok sejauh ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!