Nasional
Share this on:

Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

  • Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir
  • Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

JAKARTA - Opsi menjadikan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tahanan rumah memang sudah mengemuka. Namun, pemerintah tidak sembarangan mengambil keputusan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, sebelum sampai pada keputusan final mereka bakal membahas lebih lanjut opsi tersebut.

Rencananya pembahasan itu akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait melalui rapat koordinasi (rakor). Wiranto menyampaikan, rapat itu perlu dilakukan. Sebab bukan hanya tidak boleh sembarangan mengambil keputusan, pembahasan harus dilakukan agar langkah yang diambil tepat. ”Jangan seenaknya kemudian melempar isu,” ucap dia, kemarin.

Sebab menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan rumah bukan perkara sembarangan. Apalagi jika mengingat yang bersangkutan adalah terpidana kasus terorisme. Untuk itu, setiap proses yang dilakukan berkaitan dengan pria yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) itu harus melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. ”Perlu prosedur hukum,” kata Wiranto.

Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menyampaikan, selama ini pemerintah punya acuan yang jelas. Yakni undang-undang dasar (UUD). Dia juga menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) sangat dihargai. ”Sehingga semua tindakan, langkah-langkah serta tindakan tidak terlepas soal hal itu,” bebernya.

Selama ini, Wiranto menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan hak Ba’asyir sebagaimana mestinya. Selama dihukum di lembaga pemasyarakatan (lapas), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusian (Kemenkumham) memfasilitasi Ba’asyir sehingga bisa berobat.

”Lalu yang besuk juga diizinkan. Sebenarnya dari sisi kemanusiaan nggak ada masalah,” ujarnya.

Untuk itu, ketika informasi soal abolisi, amnesti, grasi, sampai menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan kota mencuat, pemerintah perlu membicarakan lebih lanjut. ”Kami bincangkan dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan dengan masalah penghukuman dan pengampunan,” terang dia. Meski belum ada keputusan, Wiranto memastikan pemerintah tidak mengaitkan Ba’asyir dengan urusan politik.

Dengan tegas pejabat asal Jogjakarta itu menyampaikan bahwa persoalan Ba’asyir merupakan masalah hukum. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Apalagi dengan pemilu. ”Jangan dikait-kaitkan dengan pemilu atau masalah lain,” ujarnya.

”Yang bersangkutan dihukum karena ada masalah. Karena itu, jangan dikait-kaitkan dengan masala lain,” tambah dia.

Sebelumnya, Guntur Fattahillah yang ditunjuk sebagai penasihat hukum Ba’asyir menuturkan bahwa kliennya mewanti-wanti agar urusannya tidak diseret-seret ke dalam pusara politik. ”Tolong jangan dipolitisir lah,” kata Guntur menirukan ucapan Ba’asyir. Permintaan itu disampaikan lantaran pihak Ba’asyir khawatir ada yang memanfaatkan urusan mereka demi kepentingan politik.

Berkaitan dengan hal itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menuturkan, instansinya belum sempat membicarakan soal Ba’asyir. Baik diinternal Komnas HAM maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Termasuk di antaranya dalam pertemuan dengan Wiranto kemarin.

”Belum kami bahas,” kata perempuan yang akrab dipanggil Sandra itu.

Namun demikian, Sandra menyampaikan bahwa setiap tahanan di Indonesia punya hak dalam beberapa urusan. Dia mencontohkan jika tahanan mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah harus memberi ruang agar mereka bisa berobat.

”Harus punya hak untuk berobat yang layak,” imbuhnya. Soal abolisi, amensti, grasi, atau menjadikan Ba’asyir sebagai tahanan rumah, bukan kewenangan Komnas HAM. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

BNPB memobilisasi salah satu helikopternya ke pangkalan penanggulangan Karhutla di Temanggung, Jawa Tengah untuk membantu proses pemadaman api.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!