Nasional
Share this on:

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

  • Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari
  • Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

JAKARTA - Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyebaran berita hoax berupa gambar dan video, yang berkaitan dengan aksi bentrok antara massa dan aparat kepolisian di sejumlah titik di Jakarta.

"Akses di media sosial akan dimatikan untuk menjaga hal-hal negatif tersebar di masyarakat seperti berita bohong dan provokasi" kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukam di Jakarta, Rabu (22/5) kemarin.

Wiranto mengatakan pemerintah ingin menjaga masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang berbau hoaks dan simpang siur. Pembatasan layanan itu, dikatakan, akan terjadi selama dua sampai tiga hari ke depan. "Kami sesalkan ini dilakukan, tapi ini ajak untuk mengamankan negeri yang kita cintai. Kita harus berkorban dua sampai tiga hari, tidak bisa kirim gambar, tidak apa-apa, teks masih bisa" Jelas Wiranto.

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pembatasan fitur-fitur yang dilakukan untuk media sosial berbasis messaging system. Adapun pembatasan meliputi file foto dan video. Rudiantara mengatakan pengguna WhatsApp akan mengalami pelambatan saat mengunduh atau mengunggah video serta foto.

"Nah jadi temen-teman dan kita semua akan mengalami pelambatan kalau kita 'download' (unduh) atau 'upload' (unggah) video kemudian juga foto," tutur Rudiantara.

Ia pun meminta masyarakat memahami kondisi pembatasan ini. Kebijakan ini akan dilakukan sementara, namun ia belum menyebutkan kapan aturan ini berlaku. Rudiantara pun meminta masyarakat untuk mengakses media mainstream sebagai sumber informasi

"Justru kalau menurut saya kita sangat mengapresiasi media mainstream. Biasa mainnya di media sosial, sekarang kita kembali ke media mainstream," pungkasnya. (dal/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Siap-siap, Seleksi CPNS Digelar Akhir Tahun Ini

Siap-siap, Seleksi CPNS Digelar Akhir Tahun Ini

Pemerintah memastikan kembali merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir tahun ini.


Dianggap Cacat Hukum, Pemerintah Didesak Bubarkan Tim Asistensi

Dianggap Cacat Hukum, Pemerintah Didesak Bubarkan Tim Asistensi

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Menko Polhukam Wiranto membubarkan Tim Asistensi Hukum.


270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020.


Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polisi melarang kegiatan menyampaikan pendapat (demo) di depan Gedung MK, Jumat (14/6) hari ini.


Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji untuk mengatur izin virtual private network (VPN).


Mantan Komandan Tim Mawar Segera Laporkan Majalah Tempo

Mantan Komandan Tim Mawar Segera Laporkan Majalah Tempo

Mantan Komandan Tim Mawar Kopassus Mayjen TNI (Purn) Chairawan Nusyirwan akan melaporkan Majalah Tempo ke polisi, Rabu (12/6) hari ini.


DPR Nilai Sri Mulyani Berbohong

DPR Nilai Sri Mulyani Berbohong

Kemarin (11/6) pemerintah menghadiri rapat paripurna di DPR RI untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi.


Pusat Pelototi Absensi ASN di Daerah

Pusat Pelototi Absensi ASN di Daerah

Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Kemenpan RB Syafruddin memantau kehadiran ASN secara online.


Jelang Sidang, Ketua MK Pastikan Tidak Ada Intervensi

Jelang Sidang, Ketua MK Pastikan Tidak Ada Intervensi

Tinggal hitungan hari, sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) segera dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!