Nasional
Share this on:

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

  • Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari
  • Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

JAKARTA - Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyebaran berita hoax berupa gambar dan video, yang berkaitan dengan aksi bentrok antara massa dan aparat kepolisian di sejumlah titik di Jakarta.

"Akses di media sosial akan dimatikan untuk menjaga hal-hal negatif tersebar di masyarakat seperti berita bohong dan provokasi" kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukam di Jakarta, Rabu (22/5) kemarin.

Wiranto mengatakan pemerintah ingin menjaga masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang berbau hoaks dan simpang siur. Pembatasan layanan itu, dikatakan, akan terjadi selama dua sampai tiga hari ke depan. "Kami sesalkan ini dilakukan, tapi ini ajak untuk mengamankan negeri yang kita cintai. Kita harus berkorban dua sampai tiga hari, tidak bisa kirim gambar, tidak apa-apa, teks masih bisa" Jelas Wiranto.

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pembatasan fitur-fitur yang dilakukan untuk media sosial berbasis messaging system. Adapun pembatasan meliputi file foto dan video. Rudiantara mengatakan pengguna WhatsApp akan mengalami pelambatan saat mengunduh atau mengunggah video serta foto.

"Nah jadi temen-teman dan kita semua akan mengalami pelambatan kalau kita 'download' (unduh) atau 'upload' (unggah) video kemudian juga foto," tutur Rudiantara.

Ia pun meminta masyarakat memahami kondisi pembatasan ini. Kebijakan ini akan dilakukan sementara, namun ia belum menyebutkan kapan aturan ini berlaku. Rudiantara pun meminta masyarakat untuk mengakses media mainstream sebagai sumber informasi

"Justru kalau menurut saya kita sangat mengapresiasi media mainstream. Biasa mainnya di media sosial, sekarang kita kembali ke media mainstream," pungkasnya. (dal/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Rencana pemberian subsidi oleh pemerintah bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III mendapat apresiasi buruh.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


Pendaftaran ASN Mulai Dibuka Hari Ini

Pendaftaran ASN Mulai Dibuka Hari Ini

Pemerintah membuka tiga jalur, yakni calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan kedinasan pada seleksi CPNS 2019.


Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

Kemenristek akan tetap mempersiapkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan.


Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah meninjau ulang sejumlah regulasi terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan madrasah.


Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Pemerintah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kabar dugaan desa fiktif yang membuat Istana gerah.


Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Disubsidi

Pemerintah akan memberikan subsidi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.


CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

Pemerintah menegaskan tak membuka formasi tenaga administrasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negri sipil (CPNS) 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!