Nasional
Share this on:

Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

  • Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal
  • Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

JAKARTA - Insiden KM Sinar Bangun di Danau Toba pekan lalu (18/6) masuk catatan buruk dalam arus mudik dan balik tahun ini. Secara tegas, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan bahwa insiden serupa tidak boleh terulang. Bukan sebatas mengevaluasi operasional pelayaran kapal penumpang, proses hukum juga berjalan. Senin (25/6) Polda Sumatera Utara menetapkan tiga tersangka baru.

Sebelumnya, mereka sudah menjadikan nakhoda KM Sinar Bangun berinisial PSS sebagai tersangka. Kemarin, tiga pegawai dinas perhubungan setempat menyusul. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah petugas regulator Pelabuhan Simanindo berinisial KS, kepala pos Pelabuhan Simanindo berinisial GP, serta kepala bidang ASDP Kabupaten Samosir berinisial RS.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, ketiganya melanggar sejumlah aturan dan ketentuan. Termasuk di antaranya pasal 360 KUHP. Sebab, mereka dinilai lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. ”Kami lihat ada hal-hal yang tidak memenuhi standar,” ucap Tito kemarin. Di antaranya, KM Sinar Bangun berlayar tanpa manifes penumpang, tidak memiliki surat izin berlayar, juga tidak menyediakan life jacket.

Karena itu, nakhoda KM Sinar Bangun serta tiga tersangka tersebut masing-masing dijerat dengan pasal 302 dan pasal 303 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasar pasal tersebut, para tersangka terancaman hukuman sepuluh tahun penjara juga denda maksimal Rp 1,5 miliar. ”Diharapkan memberikan efek deterrence untuk perbaikan seluruh jajaran di Indonesia,” tegas Tito.

Mantan kepala Polda Metro Jaya itu menyampaikan, penetapan tersangka tiga pegawai dinas perhubungan tersebut merupakan bukti bahwa kecelakaan kapal penumpang tidak melulu salah nakhoda atau awak kapal. ”Mereka yang dianggap bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kelayakan. Tapi, tidak terlaksana kami tetapkan sebagai tersangka,” kata dia. Itu sekaligus menegaskan bahwa proses hukum oleh Polri tidak pandang bulu.

Tito menegaskan, pengembangan penyidikan dilakukan sampai kepada setiap orang yang bertanggung jawab atas operasional KM Sinar Bangun. ”Untuk perbaikan seluruh jajaran di Indonesia. Supaya masyarakat ketika naik kapal, keselamatan mereka terjamin,” imbuhnya. Karena itu, proses hukum dalam insiden kapal nahas itu juga menyasar sistem pelayaran yang sudah diatur oleh pemerintah.

Sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemenhub, sudah ada yang bertanggung jawab atas operasional setiap jenis kapal. Berdasar ketentuan itu, KM Sinar Bangun yang berukuran 17 GT, izin dan kelayakan pemeriksaannya menjadi tanggung jawab dinas perhubungan provinsi. ”Tapi, pengawasan sehari-hari oleh dinas perhubungan tingkat dua (kabupaten atau kota),” kata Tito menjelaskan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun menyesalkan insiden yang menimpa KM Sinar Bangun. Untuk itu, kata dia, kecelakaan KM Sinar Bangun dibahas secara terperinci dalam evaluasi arus mudik dan balik di Mabes Polri kemarin. ”Bukan sekedar mencari kesalahan. Tapi, kami mencoba mengevaluasi. Jangan sampai terjadi di tahun-tahun yang akan datang,” kata dia.

Wiranto memastikan, semua pihak yang terbukti melanggar aturan sehingga menyebabkan KM Sinar Bangun tenggelam ditindak. ”Kami tindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran regulasi itu,” ucap dia. Termasuk para petugas dan pejabat yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut. ”Ini kan mental-mental pejabat seperti itu yang kami bersihkan. Karena menyangkut nyawa manusia,” sambungnya.

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyampaikan bahwa dalam insiden KM Sinar Bangun, memang bukan hanya nakhoda atau awak kapal yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Pejabat syahbandar atau pelabuhan pun bisa turut dijadikan tersangka. ”Karena perbuatan atau keadaannya diduga melakukan tindak pidana,” ucap dia ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin sore.

Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. ”UU pelayaran menjadi pedoman dan dasar dalam menindak kecelakaan di laut (perairan),” imbuhnya. Dia pun sepakat dengan Tito bahwa penetapan tersangka tiga pegawai dinas perhubungan di Sumatera Utara akan memberi efek jera kepada petugas yang sama di daerah lain. ”Agar lebih hati-hati dan sesuai dengan standar keselamatan,” tambah dia.

Berkaitan dengan pencarian bangkai dan korban hilang dalam insiden KM Sinar Bangun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa temuan objek terindikasi bangkai kapal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Pencarian dan Penyelamatan (BNPP) atau Basarnas. ”Upaya itu terus dilakukan dengan terus mengerahkan beberapa alat yang dimiliki Basarnas dan TNI AL,” ungkap dia.

Pejabat yang lebih akrab dipanggil Hadi itu menyampaikan bahwa, dirinya bersama Tim SAR juga berharap besar objek tersebut merupakan bangkai KM Sinar Bangun. Sambil memastikan hal itu, sambung dia, tim di lapangan juga tengah mencari cara yang pas untuk mengangkat atau mengevakuasi bangkai kapal itu ke permukaan Danau Toba. ”Karena diduga kuat masih banyak korban yang terperangkap di kapal itu,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menuturkan, mengangkat KM Sinar Bangun menjadi penting lantaran bisa berpengaruh besar terhadap upaya pencarian korban hilang. ”Jika kapal itu bisa diangkat, yang kami tunggu bisa temukan jenazah-jenazah itu,” ujar Budi. Selain itu, pengangkatan kapal juga bisa membantu proses investigasi oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa sejauh ini instansinya sudah menyusun rencana perbaikan yang akan dilakukan pasca KM Sinar Bangun karam. Upaya itu dijalankan bersama instansi lain. Termasuk Polri dan KNKT. Mulai yang ada kaitannya dengan sarana. ”Artinya apakah kapal-kapal yang beroperasi di sana, apakah sesuai standar dan ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat umum,” ungkapnya.

Kemudian operator juga turut disasar. Menurut Budi, itu juga penting sebab ada ketentuan yang dibuat untuk mengatur operator. ”Termasuk kompetensi nakhoda,…

Berita Sebelumnya

27 Juni Besok, Libur Nasional
27 Juni Besok, Libur Nasional

Berita Berikutnya

Giliran SDA Ajukan PK
Giliran SDA Ajukan PK

Berita Sejenis

Hanya 5 Menit, Tembok 34 Meter Setinggi 12 Meter Roboh

Hanya 5 Menit, Tembok 34 Meter Setinggi 12 Meter Roboh

Tembok Gedung Serbaguna Pemerintah Desa Donokerto, Turi, Sleman roboh kemarin (22/2).


PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup Senin (17/2) pukul 24.00 WIB.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan.


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

Pemerintah berencana mengembangkan KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) menjadi e-ID (electronic identity).



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!