Nasional
Share this on:

Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

  • Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN
  • Pemerintah Buka Opsi Gunakan PLTN

JAKARTA - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan tetap mempersiapkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, opsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk sumber energi listrik harus direspons dengan penyiapan skema pembangunan yang aman.

"Kita harus mengantisipasi ketika permintaan listrik naik dan konsumsi listrik per kapita di Indonesia juga naik, seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia," kata Bambang, Kamis (7/11) kemarin.

Bambang mengatakan, untuk mengantisipasi kebutuhan listrik ke depan maka Indonesia harus siap dengan substitusi energi seperti surya, air dan angin, serta mengeksplor energi baru seperti nuklir.

"Kalau pun kita belum mau mengembangkan sekarang, jangan tinggalkan sama sekali, jangan role out dari possibility," ujarnya.

Menurut Bambang, Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) di bidang nuklir yang berkualitas seperti di Badan Tenaga Nuklir Nasional serta reaktor nuklir. Reaktor nuklir di Bandung merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

"Reaktor nuklir paling baru ada di Serpong yang memiliki kapasitas lebih besar dari reaktor nuklir di Australia," katanya.

Bambang menambhakan, bahwa Kalimantan Barat kaya akan uranium yang menjadi bahan bakar reaktor nuklir. Terlebih lagi, Indonesia juga punya torium di Bangka Belitung yang bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam reaktor nuklir.

"Kalimantan Barat saat ini masih mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Bakun di Serawak, Malaysia. Padahal, kita punya sumber tinggal bagaimana kita memanfaatkannya," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Geologi Surono menyatakan, bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidak perlu karena kondisi geologi Indonesia banyak patahan dan rawan bencana sehingga membahayakan masyarakat. "Lebih baik memanfaatkan energi lain seperti panas bumi dan tenaga surya," katanya.

Menurut Surono, potensi sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia seperti panas bumi, bioenergi, tenaga surya, dan tenaga angin cukup besar. Sedangkan potensi tenaga air sebesar 75.670 megawatt (MW), panas bumi sebesar 27.670 MW, bioenergi sebesar 49.810 MW, tenaga surya sebesar 207.898 MW, dan tenaga angin sebesar 9.290 MW

"Saat ini, pemanfaatan EBT untuk tenaga tenaga air, baru dimanfaatkan 6,75%, panas bumi 6,5%, bioenergi 3,6%, tenaga surya 1,4%, dan tenaga angin 0,01%," terangnya.

Senada dengan Surono, Ketua Institute for Essential Service Reform (IESR) , Fabby Tumiwa juga tidak sependapat dengan pembangunan PLTN. Menurutnya, PLTN bukan soluai yang efektif terhadap tantangan trilema energi, yakni energi yang terjangkau, pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan.

"PLTN risiko terjadinya kecelakaan atau bencana yang tetap tingggi, harga listrik mahal, yaitu rata-rata $150/MWh serta tidak ada teknologi PLTN yang menjamin 100% aman dari kecelakaan," tutupnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Segera Larang Vape atau Rokok Elektrik

Segera Larang Vape atau Rokok Elektrik

Kementerian Kesehatan sedang merumuskan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Temb


Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Maraknya isu radikalisme, utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah gerah.


Kemendagri Janji Buka-bukaan soal Desa Fiktif

Kemendagri Janji Buka-bukaan soal Desa Fiktif

Kisruh desa fiktif atau desa siluman, terus saja mencuat. Lagi-lagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bermanuver.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!