Nasional
Share this on:

Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

  • Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota
  • Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan terus menjadi bahasan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut-sebut telah dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan konsep pemindahan ibu kota secara terbuka kepada DPR. Alasannya, menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

"Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibu kota dahulu ke DPR lalu dibahas, itu yang benar karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang," kata Herman di Jakarta, Jumat (23/8).

Dia menyarankan pemerintah agar duduk bersama DPR dalam membahas wacana pemindahan Ibu Kota. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah membuat jajak pendapat kepada masyarakat. Karena pemindahan Ibu Kota memerlukan revisi Undang-Undang yang memerlukan persetujuan DPR.

"Prosesnya juga harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Karena 70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi yang 70 persen penduduk," imbuhnya.

Politisi Demokrat itu menganggap pemindahan ibu kota belum diperlukan dalam waktu dekat. Yang paling dibutuhkan, lanjutnya, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan rakyat.

"Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," tegasnya.

Memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor. Tetapi memindahkan pegawainya juga. Karena itu, berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya. "Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan seperti rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta dan sekitarnya," ucap dia.

"Jadi tidak sederhana. Sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif. Toh pada akhirnya harus di ketok di DPR. Kecuali kalau pindahnya ke Majalengka atau Cirebon. Bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah melibatkan MPR RI dalam rencana memindah Ibu Kota. Hidayat mengatakan, sesuai UUD 1945 Pasal 2 Ayat (2), MPR RI memiliki kepentingan dalam hal pemindahan Ibu Kota.

"Terkait UUD di Pasal 2 ayat 2 menjelaskan MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota negara. Ibu kota negara sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR di-sounding juga dong," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8).

Dia mengatakan kalau pemerintah ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, maka harus mengubah UU yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, dia menyarankan agar kebijakan tersebut diselesaikan secara konstitusi dengan mengajukan revisi UU. Yaitu diawali melakukan kajian, dibawa ke DPR, serta ajukan Naskah Akademik untuk dibahas bersama. "Namun MPR juga harus didengar pendapatnya karena UUD 1945 menegaskan bahwa MPR RI bersidang di ibu kota negara, sehingga harus diajak bicara terkait rencana tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. "Kalimantan Timur. Tetapi lokasi spesifiknya belum," kata Sofyan.

Dia menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden. Kemudian, Jokowi meluruskan pernyataan Sofyan Djalil. Menurut Jokowi, hingga kini pihaknya masih melakukan serangkaian kajian. Sehingga, lokasi dipindahkannya ibu kota belum dapat dipastikan ke provinsi mana. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Harga Minyak Dunia Anjlok
Harga Minyak Dunia Anjlok

Berita Berikutnya

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi
Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Berita Sejenis

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Maraknya isu radikalisme, utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah gerah.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Di bawah Menara di Bukit Sudharmono direncanakan sebagai titik 0 calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Buruh Dukung Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Rencana pemberian subsidi oleh pemerintah bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III mendapat apresiasi buruh.


Pendaftaran ASN Mulai Dibuka Hari Ini

Pendaftaran ASN Mulai Dibuka Hari Ini

Pemerintah membuka tiga jalur, yakni calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan kedinasan pada seleksi CPNS 2019.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!