Nasional
Share this on:

Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

  • Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah
  • Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

KUALA LUMPUR - Dibebaskannya seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah, yang tengah diadili oleh pengadilan Malaysia membuat kejutan yang luar biasa. Lantas, hal itu langsung menimbulkan kecurigaan adanya campur tangan di tengah upaya lobi yang intens oleh Jakarta.

Siti Aisyah dibebaskan oleh pengadilan Malaysia, Senin setelah jaksa menarik tuduhan pembunuhan tanpa penjelasan, lebih dari dua tahun setelah penangkapannya atas pembunuhan Kim Jong Nam pada 2017 di bandara Kuala Lumpur. Pembebasannya yang tiba-tiba menimbulkan pertanyaan tentang campur tangan dalam sistem peradilan Malaysia, terutama setelah pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa mereka telah melobi Kuala Lumpur dalam kasus ini, termasuk tekanan dari Presiden Joko Widodo.

Namun Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, bahwa keputusan itu sejalan dengan aturan hukum.

"Ada undang-undang yang memungkinkan tuduhan ditarik. Itulah yang terjadi. Saya tidak tahu secara rinci alasannya. Saya tidak mengetahui adanya negosiasi antara Indonesia dan Malaysia mengenai masalah ini," kata Mahathir.

Pada hari Senin (11/3), pejabat Indonesia merilis surat dari menteri kehakiman negara itu kepada jaksa agung Malaysia, yang mengatakan Aisyah telah "ditipu" dan meminta pembebasannya. Jaksa Agung menyetujui permintaan itu minggu lalu.

Pembebasannya yang cepat telah memicu kemarahan di Malaysia, dan tuduhan bahwa pemerintah menyerah pada tekanan diplomatik.

"Adakah pemerintah yang bisa menekan Malaysia untuk membebaskan seorang tersangka dalam kasus kriminal?" tulis salah satu pengguna di Facebook.

Yang lain, John Lim, berkomentar bahwa pembebasan Aisyah jelas tidak sesuai dengan aturan hukum". Dia diadili bersama seorang wanita Vietnam, Doan Thi Huong, yang merasa putus asa karena dia tidak dibebaskan pada saat yang sama.

Pasangan itu selalu membantah pembunuhan, bersikeras mereka ditipu oleh mata-mata Korea Utara untuk melakukan serangan gaya Perang Dingin menggunakan agen saraf beracun dan berpikir itu hanya lelucon. Pengacara Huong sekarang telah meminta jaksa agung untuk mencabut dakwaan pembunuhannya, dan jaksa pada hari Kamis (14/3) dapat memberi tahu Pengadilan Tinggi Shah Alam di luar Kuala Lumpur, apakah permohonannya berhasil.

Mereka mengatakan, para pembunuh sebenarnya adalah empat warga Korea Utara yang secara resmi dituduh melakukan kejahatan bersama para wanita yang melarikan diri dari Malaysia tak lama setelah pembunuhan itu. Korea Selatan menuduh Korea Utara merencanakan pembunuhan Kim, seorang kerabat terasing dari Kim Jong Un yang pernah dipandang sebagai pewaris kepemimpinan Korea Utara. Pyongyang membantah tuduhan itu. (der/cna/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini.


Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu.


Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video.


30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

Selain banyaknya layanan mudik gratis yang disiapkan, kini pemerintah kembali menelurkan trobosan baru dengan mengadirkan layanan Bus Trans Jawa.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.


Waspadai Penyebaran Wabah Virus Cacar Monyet

Waspadai Penyebaran Wabah Virus Cacar Monyet

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta, masyarakat mewaspadai penularan virus monkeypox atau cacar monyet.


Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

Pemerintah didesak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ini terkait banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia.


Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Kementerian Kesehatan telah digandeng oleh KPU dan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan kematian petugas TPS di seluruh Indonesia.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!