Nasional
Share this on:

Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

  • Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional
  • Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

JAKARTA - Pemerintah mengklaim kalau jumlah TKA (tenaga kerja asing) Indonesia masih berada di dalam taraf wajar. Tidak mencapai jutaan sebagaimana diisukan.

Di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah yang disebut-sebut menjadi markas TKA Tiongkok saja, lanjutnya, persentasenya masih kecil. Dari sekitar 28 ribu pekerja, TKA Tiongkok hanya sekitar 3 ribuan.

"Orang yang dibuka tenaga kerja lokalnya kan jauh lebih tinggi dibandingkan TKA,” ujarnya seteah melakukan jumpa pers dengan sejumlah wartawan yang berkunjung ke Morowali di Kantor Staf kepresidenan, Jakarta, kemarin (7/8).

Hanif menuturkan, sejumlah temuan yang sebelumnya disampaikan beberapa lembaga seperti Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Bukan hanya oleh pengawas Kemenaker, melainkan juga dicek langsung oleh komisi IX dan satgas yang terdiri dari 24 kementerian/lembaga.

"Temuan dari teman wartawan yang berkunjung ke sana relatif tidak jauh berbeda dengan yang selama ini disampaikan Kemenaker," imbuhnya.

Kalaupun ditemukan TKA bekerja sebagai sopir, hal itu terpaksa dilakukan terhadap mobil-mobil yang memiliki desain setir di sebelah kiri. Di Morowali sendiri, lanjutnya, TKA masih digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek.

Khususnya di posisi yang tidak bisa dilakukan oleh SDM lokal. Hanif memastikan jika selama ini proses transfer of knowledge terjadi di sana.

Terkait kenaikan jumlah TKA seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Hanif membantah, jika itu sebagai dampak langsung dari disahkannya Perpres 20 tahun 2018 tentang penggunaan TKA. Dia menilai, peningkatan itu harus dilihat secara umum. Seperti pertumbuhan ekonomi atau penambahan lapangan kerja.

"Harus dilihat tenaga kerja lokalnya ada berapa. Kalau ngambil case Morowali kan jauh lebih besar lokal daripada asing," tuturnnya.

Hanif menambahkan, dari sisi keahlian, Indonesia sebetulnya memiliki tenaga yang ahli di berbagai bidang. Hanya saja, jumlahnya masih dibawah kebutuhan. Sebab, faktanya, dari 133 juta angkatan kerja yang ada, 60 persennya masih lulusan SD/SMP.

"Kita ada jagoan matematika, fisika, ngelas ada, bahkan kita selalu kirim untuk asian skill competition kita banyak juara. Tapi banyak gak?," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko berharap isu TKA tidak dimobilisasi untuk kepentingan politik. Sebab jika dilakukan, isu tersebut tidak akan selesai meski sudah disodorkan data riil lapangan.

Diakuinya, memang ada satu dua kasus TKA yang ilegal. Namun, pemerintah sudah menjalankan fungsinya dengan melakukan penangkapan. "Menaker menyiapkan tim pengawas bekerja dengan sungguh-sungguh," kata mantan Panglima TNI itu menambahkan. (far/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

H-2 menjelang opening ceremony Asian Games 2018, masih terlihat penyelesaian beberapa venue pertandingan.


KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Menteri PAN Mundur dari Kabinet

Menteri PAN Mundur dari Kabinet

Keputusan PAN keluar dari koalisi pemerintah dan masuk ke koalisi oposisi berdampak pada eksistensi menterinya di kabinet kerja.


Idul Adha Arab Saudi Selasa, Indonesia Rabu

Idul Adha Arab Saudi Selasa, Indonesia Rabu

Pemerintah Indonesia menetapkan Idul Adha (10 Dzulhijjah) jatuh pada 22 Agustus.


Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Pemerintah meminta para pendamping dana bansos mengawal pelaksanaan bantuan nontunai agar berjalan efektif. Termasuk bansos program keluarga harapan (PKH).


Gempa Belum Berhenti

Gempa Belum Berhenti

Gempa susulah di lombok masih terus berlangsung. Hingga kemarin (10/8) pukul 17.00 WITA, BMKG mencatat telah terjadi 469 gempa susulan.


Tekan Difisit, BPJS Dapat Suntikan APBN

Tekan Difisit, BPJS Dapat Suntikan APBN

Polemik yang melanda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pasca keluarnya peraturan direktur coba diredam pemerintah.


PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Kubu penantang Joko Widodo masih belum kompak dalam berkoalisi.


Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

BPJS Kesehatan menampik jika dikatakan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan bukan untuk memotong manfaat yang dapat dirasakan peserta.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!