Nasional
Share this on:

Pemerintah Labil Kenaikan Harga BBM

  • Pemerintah Labil Kenaikan Harga BBM
  • Pemerintah Labil Kenaikan Harga BBM

BADUNG - Pemerintah plin-plan dalam menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Umum) jenis premium. Buktinya, hanya dalam waktu satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga premium, Kementerian Badan Usaha Milik Negara membatalkan kebijakan tersebut.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengaku pihaknya tidak mengetahui adanya rencana kenaikan harga premium yang diumumkan oleh Ignasius Jonan. "Jadi kita baru tahu tadi setelah pak Jonan menyampaikan pengumuman bahwa rencananya akan naik. Kemudian kami tanyakan kepada ibu menteri bisa dilaksanakan apa tidak karena Pertamina baru saja mengumumkan untuk menaikkan yang Perta Series ya," urainya kepada media mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno di Indonesia Pavillion kemarin (10/10).

Pertamina memang telah mengumumkan kenaikan harga Perta Series dan Series serta Biosolar non PSO (Public Service Obligation) di seluruh Indonesia mulai tanggal 10 Oktober pukul 11.00 WIB. Kenaikan harga ini tidak berlaku untuk Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah yang terkena bencana. Menurutnya, kenaikan harga BBM harus melalui mekanisme rapat koordinasi antar kementerian seperti melibatkan kementerian BUMN, kementerian ESDM, kementerian keuangan maupun kementerian koordinator bidang perekonomian.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga harus sesuai dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak harus mempertimbangkan tiga hal. Pertama, kondisi keuangan negara, kedua kondisi riil ekonomi saat ini serta ketiga adalah daya beli masyarakat. "Oleh karena itu mungkin akan segera dilaksanakan rakor dengan menteri perekonomian," urainya. Kementerian BUMN menegaskan pembatalan tersebut berdasarkan permintaan Menteri BUMN lantaran ketidaksiapan Pertamina.

Sebab, Pertamina masih harus melakukan sosialisasi kepada 3.185 SPBU yang menjual premium dari 5.500 SPBU di seluruh Indonesia. "Kita tentunya sebagai pemegang saham Ibu Menteri BUMN mengecek kepada Pertamina dan sudah dinyatakan Pertamina tidak siap. Makanya kemudian ada permintaan dari Menteri BUMN kepada Menteri ESDM untuk menunda kebijakan tersebut," urai Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro.

Meski demikian Kementerian BUMN enggan menyebutkan penundaan kebijakan tersebut sebenarnya berasal dari Presiden Joko Widodo langsung atau bukan. Padahal dalam konferensi pers pengumuman kenaikan harga BBM, Jonan menyatakan bahwa dia seharian bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. "Tadi saya seharian ngobrol dengan ibu dirut tidak ada keluhan," ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Sebelumnya, pada pukul 17.35 WITA Ignasius Jonan memang mengumumkan kenaikan harga premium kepada media di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Di wilayah Jamali harga premium rencananya dinaikkan dari Rp 6.550,00 per liter menjadi Rp 7.000,00 per liter atau naik sekitar 7 persen. Sedangkan di wilayah non Jamali harga premium dikerek menjadi Rp 6.900,00 per liter.

Dia menegaskan jika kenaikan tersebut berdasarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. "Pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan bapak presiden bahwa premium mulai hari, premium saja ya mulai pukul 18.00 paling cepat pukul 18.00 tergantung kesiapan Pertamina," urainya. Jonan mengatakan jika kenaikan harga premium tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga minyak dunia.

Kenaikan harga minyak dunia jenis Brent selama sejak awal tahun hingga saat ini mencapai 30 persen. Sedangkan ICP (Indonesia Crude Price) atau harga minyak mentah Indonesia sejak awal tahun telah naik sekitar 25 persen. Terakhir, ICP pada September 2018 menyentuh titik tertinggi sepanjang 2018 yakni USD 74,88 per barel. "Karena Pertamina itu juga belinya minyak bagian negara berdasarkan ICP. Naik terus," terang Jonan.

Tidak dipungkiri menaikkan harga BBM jelang pemilu 2019 memang dibutuhkan keberanian. Sebab, persoalan harga BBM kerap menjadi alat yang digunakan lawan politik untuk menyerang pemerintahan yang masih berkuasa. Apalagi, sebelumnya pemerintah pernah menegaskan untuk tidak menaikkan harga JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) yakni premium dan JBT (Jenis BBM Tertentu) atau solar hingga akhir 2019.

Kala itu, kebijakan juga diumumkan oleh Jonan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo serta kesepakatan dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "BBM penugasan yang gasoline RON 88 harganya tetap dipertahankan, tidak naik. Ini semaksimal yang kita bisa," ujarnya di Kementerian ESDM (5/3). Beberapa kali, pemerintah juga menegaskan untuk tidak menaikkan harga BBM solar dan premium sampai akhir 2018.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Erani Yustika enggan berkomentar terkait apakah kenaikan dan pembatalan atas permintaan Jokowi. Namun dia menegaskan, presiden menginginkan adanya kecermatan dalam pengambilan keputusan.  "Terrmasuk juga menyerap aspirasi publik," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, tadi malam.

Erani menambahkan, dalam kebijakan harga BBM, ada tiga poin yang menjadi bahan pertimbangan Presiden. Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.

Kedua, lanjutnya, Kementerian Keuangan diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan. Sehingga apabila kebijakan dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal. Ketiga, kata dia, harus dipastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil. Demikian pula fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar. (vir/far/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji untuk mengatur izin virtual private network (VPN).


DPR Nilai Sri Mulyani Berbohong

DPR Nilai Sri Mulyani Berbohong

Kemarin (11/6) pemerintah menghadiri rapat paripurna di DPR RI untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi.


PNS Wajib Masuk Hari Ini

PNS Wajib Masuk Hari Ini

Pemerintah menetapkan 10 Juni hari ini sebagai hari masuk kerja serempak untuk aparatur sipil negara (PNS).


Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

Tahun Depan, Bayar Tol Tak Perlu Ngerem

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menyepakati implementasi elektronifikasi pembayaran transaksi jalan tol.


Pemerintah Sepakat Bentuk TPF

Pemerintah Sepakat Bentuk TPF

Pemerintah utamanya Polri sepakat membentuk TPF (Tim Pencari Fakta) dengan Komnas HAM.


38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

KPK mengapresiasi sedikitnya 38 pemerintah daerah yang mengeluarkan SE penolakan gratifikasi Hari Raya Idul Fitri.


Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini.


Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu.


Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video.


30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

30 Bus Trans Jawa Diluncurkan 27 Mei

Selain banyaknya layanan mudik gratis yang disiapkan, kini pemerintah kembali menelurkan trobosan baru dengan mengadirkan layanan Bus Trans Jawa.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!