Nasional
Share this on:

Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

  • Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi
  • Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri untuk menerbitkan surat layak fungsi (SLF) bagi rumah subsidi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa rumah subsidi layak dihuni.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Dadang Rukmana menuturkan, SLF adalah item penting dalam sebuah bangunan. ”Ini kan amanat UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ini untuk melindungi masyarakat,” tutur Dadang pada sesi konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, kemarin.

Dadang menjelaskan, standar rumah layak huni sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kebutuhan masyarakat hanya sekadar aman, layak, dan andal, sekarang ini kebutuhannya bertambah. ”Sekarang ada kebutuhan psikologis, yakni nyaman,” jelas dia.

Nantinya, pengecekan SLF akan dilakukan bersamaan dengan pengecekan Laporan Penilaian Akhir (LPA) oleh bank. Pengecekan SLF sendiri, kata Dadang, prinsipnya tidak boleh menambah biaya operasional, tidak ada biaya, waktunya cepat, dan dapat dilakukan oleh orang umum yang dilatih dengan cepat.

”Setelah quick assessment oleh bank penyalur, SLF nanti akan diterbitkan oleh Pemda,” terang Dadang.

Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengaku keberatan dengan rencana pemerintah itu. Menurutnya, UU 28/2002 itu tidak pas jika diterapkan untuk rumah tapak.

UU tersebut, kata Eddy, diterapkan untuk bangunan bertingkat. Seperti rumah susun. Bukan rumah tapak. Apalagi rumah tapak subsidi.

”Kalau mau diberlakukan juga untuk rumah tapak, ya harus umum. Rumah subsidi dan rumah komersil juga. Jangan hanya rumah subdisi. Diskriminasi itu,” kata Eddy.

Itu pun, lanjut Eddy, jika mengikuti UU-nya, harus dilakukan secara berkala. Bukan hanya dilakukan sekali begitu bangunan selesai. Karena pada prinsipnya, SLF, bukan hanya untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni. ”Tetapi juga apakah bangunan tersebut masih layak untuk dihuni,” lanjut Eddy.

Eddy menilai, kebijakan SLF nantinya malah akan mematikan pertumbuhan rumah subsidi. Eddy menjelaskan, rumah-rumah subsidi yang sudah atau sedang dibangun sekarang ini sudah jauh di atas standar yang ditetapkan pemerintah melalui Kepmen Kimpraswil 20/2002.

”Standarnya itu lebih jelek dari rumah subsidi yanga da sekarang. Rumah semipermanen saja dianggap layak. Yang sekarang sudah bagus. Diplester, atap baja ringan, ada plafond,” tutur Eddy.

Dia menambahkan, jika dengan kualitas yang sudah jauh di atas standar itu masih dianggap tidak layak oleh pemerintah, pengembang rumah akan diminta untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang mereka bangun. Di sisi lain, dengan peningkatan kualitas, cost yang dikeluarkan pun akan lebih besar.

”Harga jualnya nanti akan jadi lebih tinggi. Apakah MBR akan mampu membelinya? Target satu juta rumah akan makin jauh,” terangnya.

Atas dasar itu juga, Eddy meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana penerapan kebijakan SLF. Eddy mengaku tidak segan untuk menggugat kebijakan tersebut jika memang ujung-ujungnya malah menyengsarakan rakyat. (and/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga
Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Indonesia Mulai Loby AS

Indonesia Mulai Loby AS

Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.


Koordinasi Aturan Transportasi Belum Maksimal

Koordinasi Aturan Transportasi Belum Maksimal

Pasca kecelakaan kapal dalam sebulan terakhir, Kementerian Perhubungan memberikan perhatian lebih pada dunia pelayaran.


Terduga Teroris Berkeliaran Bawa Bom

Terduga Teroris Berkeliaran Bawa Bom

Terorisme masih menjadi ancaman serius di Jawa Timur. Kemarin (5/7) bom meledak di rumah seorang terduga teroris di Bangil, Pasuruan.


KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

Pendaftaran calon legislatif (caleg) akan mulai dibuka besok (4/7).


Rupiah Loyo, Harga BBM Naik Lagi

Rupiah Loyo, Harga BBM Naik Lagi

PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM, khususnya Pertamax Series dan Dex Series mulai kemarin (1/7) dan berlaku di SPBU seluruh Indonesia.


Tol Pejagan-Pemalang Dibuka Akhir Juli Nanti

Tol Pejagan-Pemalang Dibuka Akhir Juli Nanti

Sembilan ruas jalan tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa ditarget rampung dan mulai beroperasi pada akhir 2018.


Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Insiden KM Sinar Bangun di Danau Toba pekan lalu (18/6) masuk catatan buruk dalam arus mudik dan balik tahun ini.


27 Juni Besok, Libur Nasional

27 Juni Besok, Libur Nasional

Pemerintah akhirnya mengabulkan permintaan KPU untuk meliburkan hari pencoblosan pada pilkada serentak Rabu (27/6).


Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!