Nasional
Share this on:

Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

  • Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi
  • Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri untuk menerbitkan surat layak fungsi (SLF) bagi rumah subsidi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa rumah subsidi layak dihuni.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Dadang Rukmana menuturkan, SLF adalah item penting dalam sebuah bangunan. ”Ini kan amanat UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ini untuk melindungi masyarakat,” tutur Dadang pada sesi konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, kemarin.

Dadang menjelaskan, standar rumah layak huni sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kebutuhan masyarakat hanya sekadar aman, layak, dan andal, sekarang ini kebutuhannya bertambah. ”Sekarang ada kebutuhan psikologis, yakni nyaman,” jelas dia.

Nantinya, pengecekan SLF akan dilakukan bersamaan dengan pengecekan Laporan Penilaian Akhir (LPA) oleh bank. Pengecekan SLF sendiri, kata Dadang, prinsipnya tidak boleh menambah biaya operasional, tidak ada biaya, waktunya cepat, dan dapat dilakukan oleh orang umum yang dilatih dengan cepat.

”Setelah quick assessment oleh bank penyalur, SLF nanti akan diterbitkan oleh Pemda,” terang Dadang.

Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengaku keberatan dengan rencana pemerintah itu. Menurutnya, UU 28/2002 itu tidak pas jika diterapkan untuk rumah tapak.

UU tersebut, kata Eddy, diterapkan untuk bangunan bertingkat. Seperti rumah susun. Bukan rumah tapak. Apalagi rumah tapak subsidi.

”Kalau mau diberlakukan juga untuk rumah tapak, ya harus umum. Rumah subsidi dan rumah komersil juga. Jangan hanya rumah subdisi. Diskriminasi itu,” kata Eddy.

Itu pun, lanjut Eddy, jika mengikuti UU-nya, harus dilakukan secara berkala. Bukan hanya dilakukan sekali begitu bangunan selesai. Karena pada prinsipnya, SLF, bukan hanya untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni. ”Tetapi juga apakah bangunan tersebut masih layak untuk dihuni,” lanjut Eddy.

Eddy menilai, kebijakan SLF nantinya malah akan mematikan pertumbuhan rumah subsidi. Eddy menjelaskan, rumah-rumah subsidi yang sudah atau sedang dibangun sekarang ini sudah jauh di atas standar yang ditetapkan pemerintah melalui Kepmen Kimpraswil 20/2002.

”Standarnya itu lebih jelek dari rumah subsidi yanga da sekarang. Rumah semipermanen saja dianggap layak. Yang sekarang sudah bagus. Diplester, atap baja ringan, ada plafond,” tutur Eddy.

Dia menambahkan, jika dengan kualitas yang sudah jauh di atas standar itu masih dianggap tidak layak oleh pemerintah, pengembang rumah akan diminta untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang mereka bangun. Di sisi lain, dengan peningkatan kualitas, cost yang dikeluarkan pun akan lebih besar.

”Harga jualnya nanti akan jadi lebih tinggi. Apakah MBR akan mampu membelinya? Target satu juta rumah akan makin jauh,” terangnya.

Atas dasar itu juga, Eddy meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana penerapan kebijakan SLF. Eddy mengaku tidak segan untuk menggugat kebijakan tersebut jika memang ujung-ujungnya malah menyengsarakan rakyat. (and/ttg/jpg)


Berita Sebelumnya

Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga
Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Balai latihan kerja (BLK) yang diambil pemerintah daerah dinilai masih belum bisa meningkatan produktivitas para pekerja.


Kelangkaan Gas Melon Mulai Diselidiki Polisi

Kelangkaan Gas Melon Mulai Diselidiki Polisi

Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah membuat Bareskrim turun tangan.


Mendikbud: Saweran untuk Tambah Gaji Guru Honorer

Mendikbud: Saweran untuk Tambah Gaji Guru Honorer

Pemerintah belum bisa mengatasi persoalan minimnya gaji guru honorer.


Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


KKB Pakai Senjata Rampasan, Aparat Siapkan Tindakan Tegas

KKB Pakai Senjata Rampasan, Aparat Siapkan Tindakan Tegas

Penyekapan warga desa Kimbely Dan Banti di Timika, Papua, semakin melampaui batas.


Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Rencana pemerintah untuk menyederhanakan kelas golongan pelanggan listrik ditujukan untuk memudahkan masyarakat.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Patuhi Aturan, WhatsApp Batal Diblokir

Patuhi Aturan, WhatsApp Batal Diblokir

Polemik konten GIF (graphics interchange format) porno via aplikasi chat WhatsApp dinyatakan selesai.


Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Program registrasi kartu prabayar dinilai pemerintah berhasil, meski program itu belum tuntas dilaksanakan.


Antisipasi Registrasi dengan Data Curian, Operator Siapkan Fitur Unreg

Antisipasi Registrasi dengan Data Curian, Operator Siapkan Fitur Unreg

Operator seluler tengah menyiapkan solusi untuk mengantisipasi registrasi kartu prabayar menggunakan data curian.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!