Nasional
Share this on:

Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

  • Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi
  • Pemerintah Mulai Siapkan Aturan Rumah Subsidi

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri untuk menerbitkan surat layak fungsi (SLF) bagi rumah subsidi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa rumah subsidi layak dihuni.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Dadang Rukmana menuturkan, SLF adalah item penting dalam sebuah bangunan. ”Ini kan amanat UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ini untuk melindungi masyarakat,” tutur Dadang pada sesi konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, kemarin.

Dadang menjelaskan, standar rumah layak huni sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kebutuhan masyarakat hanya sekadar aman, layak, dan andal, sekarang ini kebutuhannya bertambah. ”Sekarang ada kebutuhan psikologis, yakni nyaman,” jelas dia.

Nantinya, pengecekan SLF akan dilakukan bersamaan dengan pengecekan Laporan Penilaian Akhir (LPA) oleh bank. Pengecekan SLF sendiri, kata Dadang, prinsipnya tidak boleh menambah biaya operasional, tidak ada biaya, waktunya cepat, dan dapat dilakukan oleh orang umum yang dilatih dengan cepat.

”Setelah quick assessment oleh bank penyalur, SLF nanti akan diterbitkan oleh Pemda,” terang Dadang.

Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengaku keberatan dengan rencana pemerintah itu. Menurutnya, UU 28/2002 itu tidak pas jika diterapkan untuk rumah tapak.

UU tersebut, kata Eddy, diterapkan untuk bangunan bertingkat. Seperti rumah susun. Bukan rumah tapak. Apalagi rumah tapak subsidi.

”Kalau mau diberlakukan juga untuk rumah tapak, ya harus umum. Rumah subsidi dan rumah komersil juga. Jangan hanya rumah subdisi. Diskriminasi itu,” kata Eddy.

Itu pun, lanjut Eddy, jika mengikuti UU-nya, harus dilakukan secara berkala. Bukan hanya dilakukan sekali begitu bangunan selesai. Karena pada prinsipnya, SLF, bukan hanya untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni. ”Tetapi juga apakah bangunan tersebut masih layak untuk dihuni,” lanjut Eddy.

Eddy menilai, kebijakan SLF nantinya malah akan mematikan pertumbuhan rumah subsidi. Eddy menjelaskan, rumah-rumah subsidi yang sudah atau sedang dibangun sekarang ini sudah jauh di atas standar yang ditetapkan pemerintah melalui Kepmen Kimpraswil 20/2002.

”Standarnya itu lebih jelek dari rumah subsidi yanga da sekarang. Rumah semipermanen saja dianggap layak. Yang sekarang sudah bagus. Diplester, atap baja ringan, ada plafond,” tutur Eddy.

Dia menambahkan, jika dengan kualitas yang sudah jauh di atas standar itu masih dianggap tidak layak oleh pemerintah, pengembang rumah akan diminta untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang mereka bangun. Di sisi lain, dengan peningkatan kualitas, cost yang dikeluarkan pun akan lebih besar.

”Harga jualnya nanti akan jadi lebih tinggi. Apakah MBR akan mampu membelinya? Target satu juta rumah akan makin jauh,” terangnya.

Atas dasar itu juga, Eddy meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana penerapan kebijakan SLF. Eddy mengaku tidak segan untuk menggugat kebijakan tersebut jika memang ujung-ujungnya malah menyengsarakan rakyat. (and/ttg/jpg)

Berita Sebelumnya

Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga
Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Bom Jatuh, Dua Terduga Teroris Dilumpuhkan

Bom Jatuh, Dua Terduga Teroris Dilumpuhkan

Sel kelompok teroris mulai menggeliat. Kemarin (19/10) Polda Sumut mampu menggagalkan aksi teror dirancang kelompok Jamaah Ansharut Daulah Tanjung Balai, Medan.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Bandar narkotika terus menyasar aparat pemerintah untuk melancarkan bisnisnya.


Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen.


Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.


Pemerintah Labil Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Labil Kenaikan Harga BBM

Pemerintah plin-plan dalam menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Umum) jenis premium.


PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.


Besok, Operasi SAR Dihentikan

Besok, Operasi SAR Dihentikan

Pemerintah dan gabungan tim SAR besok (11/10) atau 13 hari pasca gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!