Nasional
Share this on:

Pemerintah Pangkas Tarif Pajak

  • Pemerintah Pangkas Tarif Pajak
  • Pemerintah Pangkas Tarif Pajak

JAKARTA - Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan yang diterima investor atas bunga surat utang dari dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE) dan kontrak investasi kolektif-efek beragun aset (KIK-EBA). Di lain sisi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan sindirian mengenai tingginya komisi (fee) yang dipungut perbankan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, nilai pemangkasan sebesar 15 persen ke lima persen hingga 2020, dan 10 persen mulai 2021 dan seterusnya. Dan, relaksasi kebijakan fiskal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yakni PP No. 55/2019, yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 100/2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

"Insentif fiskal ini diterapkan untuk memperdalam pasar keuangan serta mendorong pendanaan di sektor infrastruktur dan real estate atau properti. Jelas ini untuk pendalaman pasar keuangan di bagi proyek infrastruktur dan real estate," terangnya, kemarin.

Tentu, dengan relaksasi ini, maka PPh atas bunga obligasi dari ketiga produk investasi tersebut setara dengan yang dikenakan atas reksa dana sebagaimana tertuang dalam PP No. 100/2013. Alhasil nasabah atau investor ketiga obligasi infrastruktur itu mendapat keringanan biaya untuk membayar pajak bunga.

"Karena pemerintah mengkaji juga, berpikir objektifnya bagaimana ? Pendalaman pasar keuangan di Indonesia ini kan perlu dipikirkan. yang mana yang prioritas, dan ada juga masukan terus dikaji," ujar Robert.

Sebelum adanya aturan ini, PPh atas bunga obligasi termasuk untuk DINFRA, DIRE, dan KIK-EBA dikenakan sebesar 15 persen untuk WP dalam negeri dan 20 persen untuk badan usaha tetap (BUT). Robert berharap relaksasi tiga surat utang tersebut dapat mendorong pengembangan pasar keuangan di Indonesia melalui peran kontrak investasi kolektif untuk menyerap obligasi.

"Untuk relaksasi ini berlaku mulai pada 12 Agustus 2019," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Robert juga membantah bahwa sebelumnya ada rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi sebesar nol persen untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA). "Ya yang penting sekarang keputusannya itu lima persen. Itu kan orang mendiskusikan kan jadi biasa," ujar dia.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan sindiran terkait tingginya komisi (fee) yang dipungut perbankan sebagai lembaga persepsi untuk setoran penerimaan negara, dibanding komisi yang diminta perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech).Ini disampaikannya pada saat meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Tiga (MPN G3) di Jakarta, kemarin.

Bendahara Negara itu menegaskan akan menekan perbankan agar mau menurunkan tarif komisinya. "Ya, sekarang ada Bukalapak, Tokopedia. Itu mereka jadi mitra kami. Saya senang tadi dibisiki sama 'Fintech' bahwa komisinya lebih kecil daripada bank. Nah saya akan tekan bank," terang Sri Mulyani.

Sayangnya, ia tidak merinci perbandingan tarif komisi yang diminta perbankan dan Fintech dalam mengelola setoran penerimaan negara tersebut. "Menteri Keuangan memang begitu. Kalau bisa menawar, menawar terus Jadi ini akan memberikan tekanan ke perbankan bahwa hei teknologi sudah datang, kalian harus turunkan biaya," kata dia.

Dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Tiga (MPN G3) atau sebuah portal elektronik baru untuk menerima semua setoran penerimaan negara, Kementerian Keuangan memang melibatkan lembaga persepsi baru dari industri fintech yakni Bukalapak, Tokopedia, dan PT Finnet Indonesia. Sebelumya otoritas fiskal lebih banyak menggandeng bank umum untuk mengelola penerimaan negara.

Meskipun melibatkan fintech yang tergolong industri baru dibanding perbankan, Sri Mulyani meminta Bukalapak, Tokopedia, dan PT Finnet Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam segi keamanan dan layanan Teknologi Informatika.

"Ketika bayar, penerima pajak langsung dapat pesan elektronik dan SMS. Itu lebih bagus, aman, dan tidak akan hilang kertasnya. Maka itu, sekarang kalau ada pesan elektronik dan SMS dari Kementerian Keuangan, jangan dihapus. Itu bukti atau tagihannya," ujar dia.

Dengan bergabungnya Fintech di MPN G3 ini, setoran penerimaan negara dapat melalui layanan dompet elektronik, transfer bank, rekening virtual (virtual account), dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan lembaga persepsi lainnya seperti pusat niaga daring (e-commerce), penjual ritel, dan perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech, red).

Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) ini memiliki kemampuan menerima setoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik atau meningkat signifikan dari modul sebelumnya yakni MPN G2 yang hanya 60 transaksi per detik.

Sebagai gambaran, dengan MPN G3 ini, setiap penyetor penerimaan negara dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara. Kemudian kode biling itu menjadi akun untuk menyetor penerimaan negara.

"Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN ini harus dilakukan," ujar Sri Mulyani.

Modernisasi APBN ini, ujar Sri Mulyani, dilakukan untuk meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan mengadaptasi perubahan teknologi informasi.

MPN merupakan salah satu sistem utama di Kemenkeu. Pada 2018, dari Rp2.064 triliun penerimaan negara, Rp1.904 triliun disetor melalui MPN, atau sekitar 92 persen.

Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara. MPN juga memproses 95,1 juta transaksi yang meliputi 94,9 juta transaksi dan 174 ribu transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Hingga 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank atau pos persepsi mitra MPN. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Bansos Harus Terintegrasi NIK
Bansos Harus Terintegrasi NIK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Pemerintah diharapkan bisa secepatnya menertibkan buzzer (pendengung) yang kerap memanipulasi fakta dan opini publik.


Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Januari 2020, Minyak Goreng Curah Dilarang Dijual Lagi

Pada awal Januari 2020, pemerintah melarang minyak goreng curah beredar di pasaran. Larangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan.


Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Kementerian PANRB meminta seluruh lembaga baik di pemerintah, pusat, daerah dan kementerian maupun lembaga, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).


Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Presiden Joko Widodo hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!