Nasional
Share this on:

Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra
  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

JAKARTA - Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral. Alih-alih segera mencari penganti, pemerintah justu berupaya untuk mempercepat proses naturalisasi Arcandra.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemberian status kewarganegaraan bagi Arcandra memang sedang dipercepat. Jalurnya menggunakan usulan dari pemerintah dan dimintakan persetujuan dari DPR. Sebab, ada itikad baik dari Arcandra untuk mengabdi kepada Indonesia.

?Pemerintah membutuhkan juga keahlian beliau. Kita membantu untuk mempercepat bagaimana proses kewarganegaraan itu,? ujar JK usai salat Jumat di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin.

Pemberian status warga negara Indonesia itu mengacu pada pasal 20 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Prosesnya sama seperti naturalisasi pemain bola. Pemerintah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemberiannya pun diberikan dalam waktu singkat. Tidak perlu menunggu yang bersangkutan menetap lima tahun di Indonesia terlebih dahulu.

?Banyak orang mengatakan harus lima tahun. Itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat. Kalau ini jalur cepat,? tegas JK.

Hingga kemarin, pemerintah pun belum memutuskan siapa yang akan ditetapkan menggantikan posisi Arcandra. Memang sudah ada Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, dia hanya menjadi pelaksana tugas saja.

Saat dikonfirmasi tentang pengisian jabatan tersebut, JK menuturkan bahwa belum ada pembahasan yang secara langsung menyinggung penggantian tersebut. ?Saya kira belum kita bicarakan secara khusus tentang itu,? terang mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kabar sejumlah nama yang berseliweran dan digadang-gadang menjadi pengganti Arcandra pun ditampik JK. Lantaran, beberapa partai mengincar posisi menteri tersebut. ?Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih PLT nya Pak Menko jadi presiden belum memutuskan penggantiannya,? tegas JK.

Pernyataan JK tentunya memperkuat sinyal bahwa Arcandra bisa diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tampaknya tak disetujui oleh publik. Pakar Politik Ikrar Nusa Bangsa menyoroti fakta bahwa Arcandra tak berterus terang dalam pernyataannya ke media soal kewarganegaraannya.

Kalau sejak awal bilang punya paspor AS, mungkin ceritanya beda. Tapi, dengan pernyataannya yang bilang muka minang, integritasnya dipertanyakan, ungkapnya.

Memang, Arcandra bisa jadi sumber daya yang tepat untuk menteri ESDM. Namun, dengan kejadian ini, dia menyarankan pemerintah tak perlu buru-buru untuk mengangkat Arcandra kembali. Pasalnya, naturalisasi butuh persetujuan dari DPR. Hal itu sudah dipastikan menjadi tahap yang sulit.

Janjinya bisa secepatnya diurus kewarganegaraanya. Tapi, itu kan hanya dari sisi pemerintah bukannya DPR, jelasnya.

Jelas naturalisasi Arcandra yang saat ini tak punya kewarganegaraan jauh lebih rumit dari sekedar naturalisasi Irfan Bachdim. Karena, muatan politis dari posisi Arcandra sebagai Menteri ESDM sangat kental. Apalagi, kandidat-kandidat pengganti Arcandra juga datang dari legislator.

Kalau menurut saya Arcandra harusnya rehat dulu menjadi pejabat di kabinet kerja Jokowi. Tentu selama istirahat bisa dimanfaatkan sebagai penasehat kementerian ESDM, ungkapnya. (bil/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Duh... Pekerja Anak Masih Marak
Duh... Pekerja Anak Masih Marak

Berita Sejenis

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Dibebaskannya seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah, yang tengah diadili oleh pengadilan Malaysia membuat kejutan yang luar biasa.


DPR Tolak Wacana Dwifungsi TNI

DPR Tolak Wacana Dwifungsi TNI

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah lebih memfokuskan peningkatan kualitas TNI ketimbang melakukan peran dwifungsi yang selama


Hanya 5 Menit, Tembok 34 Meter Setinggi 12 Meter Roboh

Hanya 5 Menit, Tembok 34 Meter Setinggi 12 Meter Roboh

Tembok Gedung Serbaguna Pemerintah Desa Donokerto, Turi, Sleman roboh kemarin (22/2).


PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup Senin (17/2) pukul 24.00 WIB.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!