Nasional
Share this on:

Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra
  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

JAKARTA - Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral. Alih-alih segera mencari penganti, pemerintah justu berupaya untuk mempercepat proses naturalisasi Arcandra.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemberian status kewarganegaraan bagi Arcandra memang sedang dipercepat. Jalurnya menggunakan usulan dari pemerintah dan dimintakan persetujuan dari DPR. Sebab, ada itikad baik dari Arcandra untuk mengabdi kepada Indonesia.

?Pemerintah membutuhkan juga keahlian beliau. Kita membantu untuk mempercepat bagaimana proses kewarganegaraan itu,? ujar JK usai salat Jumat di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin.

Pemberian status warga negara Indonesia itu mengacu pada pasal 20 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Prosesnya sama seperti naturalisasi pemain bola. Pemerintah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemberiannya pun diberikan dalam waktu singkat. Tidak perlu menunggu yang bersangkutan menetap lima tahun di Indonesia terlebih dahulu.

?Banyak orang mengatakan harus lima tahun. Itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat. Kalau ini jalur cepat,? tegas JK.

Hingga kemarin, pemerintah pun belum memutuskan siapa yang akan ditetapkan menggantikan posisi Arcandra. Memang sudah ada Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, dia hanya menjadi pelaksana tugas saja.

Saat dikonfirmasi tentang pengisian jabatan tersebut, JK menuturkan bahwa belum ada pembahasan yang secara langsung menyinggung penggantian tersebut. ?Saya kira belum kita bicarakan secara khusus tentang itu,? terang mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kabar sejumlah nama yang berseliweran dan digadang-gadang menjadi pengganti Arcandra pun ditampik JK. Lantaran, beberapa partai mengincar posisi menteri tersebut. ?Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih PLT nya Pak Menko jadi presiden belum memutuskan penggantiannya,? tegas JK.

Pernyataan JK tentunya memperkuat sinyal bahwa Arcandra bisa diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tampaknya tak disetujui oleh publik. Pakar Politik Ikrar Nusa Bangsa menyoroti fakta bahwa Arcandra tak berterus terang dalam pernyataannya ke media soal kewarganegaraannya.

Kalau sejak awal bilang punya paspor AS, mungkin ceritanya beda. Tapi, dengan pernyataannya yang bilang muka minang, integritasnya dipertanyakan, ungkapnya.

Memang, Arcandra bisa jadi sumber daya yang tepat untuk menteri ESDM. Namun, dengan kejadian ini, dia menyarankan pemerintah tak perlu buru-buru untuk mengangkat Arcandra kembali. Pasalnya, naturalisasi butuh persetujuan dari DPR. Hal itu sudah dipastikan menjadi tahap yang sulit.

Janjinya bisa secepatnya diurus kewarganegaraanya. Tapi, itu kan hanya dari sisi pemerintah bukannya DPR, jelasnya.

Jelas naturalisasi Arcandra yang saat ini tak punya kewarganegaraan jauh lebih rumit dari sekedar naturalisasi Irfan Bachdim. Karena, muatan politis dari posisi Arcandra sebagai Menteri ESDM sangat kental. Apalagi, kandidat-kandidat pengganti Arcandra juga datang dari legislator.

Kalau menurut saya Arcandra harusnya rehat dulu menjadi pejabat di kabinet kerja Jokowi. Tentu selama istirahat bisa dimanfaatkan sebagai penasehat kementerian ESDM, ungkapnya. (bil/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Duh... Pekerja Anak Masih Marak
Duh... Pekerja Anak Masih Marak

Berita Sejenis

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Indonesia Mulai Loby AS

Indonesia Mulai Loby AS

Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.


Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Insiden KM Sinar Bangun di Danau Toba pekan lalu (18/6) masuk catatan buruk dalam arus mudik dan balik tahun ini.


27 Juni Besok, Libur Nasional

27 Juni Besok, Libur Nasional

Pemerintah akhirnya mengabulkan permintaan KPU untuk meliburkan hari pencoblosan pada pilkada serentak Rabu (27/6).


Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Akhir Mei lalu pemerintah Israel mengumumkan larangan berkunjung bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan larangan kunjungan ini berlaku efektif mulai besok (9/6).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.


Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Kebijakan Pemerintah Israel melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya disayangkan pemerintah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!