Nasional
Share this on:

Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra
  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

JAKARTA - Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral. Alih-alih segera mencari penganti, pemerintah justu berupaya untuk mempercepat proses naturalisasi Arcandra.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemberian status kewarganegaraan bagi Arcandra memang sedang dipercepat. Jalurnya menggunakan usulan dari pemerintah dan dimintakan persetujuan dari DPR. Sebab, ada itikad baik dari Arcandra untuk mengabdi kepada Indonesia.

?Pemerintah membutuhkan juga keahlian beliau. Kita membantu untuk mempercepat bagaimana proses kewarganegaraan itu,? ujar JK usai salat Jumat di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin.

Pemberian status warga negara Indonesia itu mengacu pada pasal 20 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Prosesnya sama seperti naturalisasi pemain bola. Pemerintah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemberiannya pun diberikan dalam waktu singkat. Tidak perlu menunggu yang bersangkutan menetap lima tahun di Indonesia terlebih dahulu.

?Banyak orang mengatakan harus lima tahun. Itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat. Kalau ini jalur cepat,? tegas JK.

Hingga kemarin, pemerintah pun belum memutuskan siapa yang akan ditetapkan menggantikan posisi Arcandra. Memang sudah ada Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, dia hanya menjadi pelaksana tugas saja.

Saat dikonfirmasi tentang pengisian jabatan tersebut, JK menuturkan bahwa belum ada pembahasan yang secara langsung menyinggung penggantian tersebut. ?Saya kira belum kita bicarakan secara khusus tentang itu,? terang mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kabar sejumlah nama yang berseliweran dan digadang-gadang menjadi pengganti Arcandra pun ditampik JK. Lantaran, beberapa partai mengincar posisi menteri tersebut. ?Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih PLT nya Pak Menko jadi presiden belum memutuskan penggantiannya,? tegas JK.

Pernyataan JK tentunya memperkuat sinyal bahwa Arcandra bisa diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tampaknya tak disetujui oleh publik. Pakar Politik Ikrar Nusa Bangsa menyoroti fakta bahwa Arcandra tak berterus terang dalam pernyataannya ke media soal kewarganegaraannya.

Kalau sejak awal bilang punya paspor AS, mungkin ceritanya beda. Tapi, dengan pernyataannya yang bilang muka minang, integritasnya dipertanyakan, ungkapnya.

Memang, Arcandra bisa jadi sumber daya yang tepat untuk menteri ESDM. Namun, dengan kejadian ini, dia menyarankan pemerintah tak perlu buru-buru untuk mengangkat Arcandra kembali. Pasalnya, naturalisasi butuh persetujuan dari DPR. Hal itu sudah dipastikan menjadi tahap yang sulit.

Janjinya bisa secepatnya diurus kewarganegaraanya. Tapi, itu kan hanya dari sisi pemerintah bukannya DPR, jelasnya.

Jelas naturalisasi Arcandra yang saat ini tak punya kewarganegaraan jauh lebih rumit dari sekedar naturalisasi Irfan Bachdim. Karena, muatan politis dari posisi Arcandra sebagai Menteri ESDM sangat kental. Apalagi, kandidat-kandidat pengganti Arcandra juga datang dari legislator.

Kalau menurut saya Arcandra harusnya rehat dulu menjadi pejabat di kabinet kerja Jokowi. Tentu selama istirahat bisa dimanfaatkan sebagai penasehat kementerian ESDM, ungkapnya. (bil/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Duh... Pekerja Anak Masih Marak
Duh... Pekerja Anak Masih Marak

Berita Sejenis

Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pada perdagangan akhir pekan lalu indeks harga minyak dunia berada pada level tertinggi selama 3 tahun terakhir menjadi USD 67,39 per barel.


Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Pemerintah terus menyiapkan sarana untuk mudik lebaran nanti. PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan di sepanjang jalur selatan dan utara Pulau Jawa.


Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Pemerintah akhirnya mengabulkan keinginan para pemilik konter seluler yang memprotes aturan registrasi 1 NIK untuk maksimal 3 kartu atau nomor.


Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Peningkatan iklim usaha dan pelayanan publik tengah menjadi fokus pemerintah.


SBY Soroti Utang Pemerintah

SBY Soroti Utang Pemerintah

Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Data Registrasi Kartu Prabayar Operator dan Kemendagri Beda 46 Juta

Data Registrasi Kartu Prabayar Operator dan Kemendagri Beda 46 Juta

Sistem registrasi kartu seluler prabayar yang digulirkan pemerintah ternyata menyimpan potensi masalah.


Masih Banyak Toko Nomor Ponsel Nakal

Masih Banyak Toko Nomor Ponsel Nakal

Upaya pemerintah mendisiplinkan penggunaan nomor ponsel untuk menekan resiko kejahatan, butuh usaha keras.


Internet di Bali Akan Dimatikan Selama Nyepi

Internet di Bali Akan Dimatikan Selama Nyepi

Untuk pertama kalinya, pemerintah akan mematikan seluruh layanan internet di seluruh Provinsi Bali selama perayaan Nyepi.


Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!