Nasional
Share this on:

Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra
  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

JAKARTA - Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral. Alih-alih segera mencari penganti, pemerintah justu berupaya untuk mempercepat proses naturalisasi Arcandra.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemberian status kewarganegaraan bagi Arcandra memang sedang dipercepat. Jalurnya menggunakan usulan dari pemerintah dan dimintakan persetujuan dari DPR. Sebab, ada itikad baik dari Arcandra untuk mengabdi kepada Indonesia.

?Pemerintah membutuhkan juga keahlian beliau. Kita membantu untuk mempercepat bagaimana proses kewarganegaraan itu,? ujar JK usai salat Jumat di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin.

Pemberian status warga negara Indonesia itu mengacu pada pasal 20 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Prosesnya sama seperti naturalisasi pemain bola. Pemerintah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemberiannya pun diberikan dalam waktu singkat. Tidak perlu menunggu yang bersangkutan menetap lima tahun di Indonesia terlebih dahulu.

?Banyak orang mengatakan harus lima tahun. Itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat. Kalau ini jalur cepat,? tegas JK.

Hingga kemarin, pemerintah pun belum memutuskan siapa yang akan ditetapkan menggantikan posisi Arcandra. Memang sudah ada Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, dia hanya menjadi pelaksana tugas saja.

Saat dikonfirmasi tentang pengisian jabatan tersebut, JK menuturkan bahwa belum ada pembahasan yang secara langsung menyinggung penggantian tersebut. ?Saya kira belum kita bicarakan secara khusus tentang itu,? terang mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kabar sejumlah nama yang berseliweran dan digadang-gadang menjadi pengganti Arcandra pun ditampik JK. Lantaran, beberapa partai mengincar posisi menteri tersebut. ?Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih PLT nya Pak Menko jadi presiden belum memutuskan penggantiannya,? tegas JK.

Pernyataan JK tentunya memperkuat sinyal bahwa Arcandra bisa diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tampaknya tak disetujui oleh publik. Pakar Politik Ikrar Nusa Bangsa menyoroti fakta bahwa Arcandra tak berterus terang dalam pernyataannya ke media soal kewarganegaraannya.

Kalau sejak awal bilang punya paspor AS, mungkin ceritanya beda. Tapi, dengan pernyataannya yang bilang muka minang, integritasnya dipertanyakan, ungkapnya.

Memang, Arcandra bisa jadi sumber daya yang tepat untuk menteri ESDM. Namun, dengan kejadian ini, dia menyarankan pemerintah tak perlu buru-buru untuk mengangkat Arcandra kembali. Pasalnya, naturalisasi butuh persetujuan dari DPR. Hal itu sudah dipastikan menjadi tahap yang sulit.

Janjinya bisa secepatnya diurus kewarganegaraanya. Tapi, itu kan hanya dari sisi pemerintah bukannya DPR, jelasnya.

Jelas naturalisasi Arcandra yang saat ini tak punya kewarganegaraan jauh lebih rumit dari sekedar naturalisasi Irfan Bachdim. Karena, muatan politis dari posisi Arcandra sebagai Menteri ESDM sangat kental. Apalagi, kandidat-kandidat pengganti Arcandra juga datang dari legislator.

Kalau menurut saya Arcandra harusnya rehat dulu menjadi pejabat di kabinet kerja Jokowi. Tentu selama istirahat bisa dimanfaatkan sebagai penasehat kementerian ESDM, ungkapnya. (bil/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Duh... Pekerja Anak Masih Marak
Duh... Pekerja Anak Masih Marak

Berita Sejenis

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

Pemerintah telah menaikkan jumlah bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH).


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pemerintah memastikan skema baru seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menggunakan pemeringkatan alias perangkingan.


Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Keseriusan Asosiasi Pemerintah Desa dan Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) membangun daerah pedalaman terus terpacu.


Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah berencana melakukan penguatan sistem Indonesia Tsunami Early Warning Systems (INA-TEWs) dalam waktu 3 tahun mendatang (2019-2021).


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


Jembatan Suramadu Rencananya Digratiskan Mulai Hari Ini

Jembatan Suramadu Rencananya Digratiskan Mulai Hari Ini

Pada 13 Juni 2015, pemerintah menggratiskan tarif masuk motor ke Jembatan Suramadu.


15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

Langkah pemerintah menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) perlu diperbaiki.


2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!