Nasional
Share this on:

Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra
  • Pemerintah Sibuk Percepat Naturalisasi Arcandra

JAKARTA - Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral. Alih-alih segera mencari penganti, pemerintah justu berupaya untuk mempercepat proses naturalisasi Arcandra.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemberian status kewarganegaraan bagi Arcandra memang sedang dipercepat. Jalurnya menggunakan usulan dari pemerintah dan dimintakan persetujuan dari DPR. Sebab, ada itikad baik dari Arcandra untuk mengabdi kepada Indonesia.

?Pemerintah membutuhkan juga keahlian beliau. Kita membantu untuk mempercepat bagaimana proses kewarganegaraan itu,? ujar JK usai salat Jumat di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin.

Pemberian status warga negara Indonesia itu mengacu pada pasal 20 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Prosesnya sama seperti naturalisasi pemain bola. Pemerintah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemberiannya pun diberikan dalam waktu singkat. Tidak perlu menunggu yang bersangkutan menetap lima tahun di Indonesia terlebih dahulu.

?Banyak orang mengatakan harus lima tahun. Itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat. Kalau ini jalur cepat,? tegas JK.

Hingga kemarin, pemerintah pun belum memutuskan siapa yang akan ditetapkan menggantikan posisi Arcandra. Memang sudah ada Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, dia hanya menjadi pelaksana tugas saja.

Saat dikonfirmasi tentang pengisian jabatan tersebut, JK menuturkan bahwa belum ada pembahasan yang secara langsung menyinggung penggantian tersebut. ?Saya kira belum kita bicarakan secara khusus tentang itu,? terang mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kabar sejumlah nama yang berseliweran dan digadang-gadang menjadi pengganti Arcandra pun ditampik JK. Lantaran, beberapa partai mengincar posisi menteri tersebut. ?Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih PLT nya Pak Menko jadi presiden belum memutuskan penggantiannya,? tegas JK.

Pernyataan JK tentunya memperkuat sinyal bahwa Arcandra bisa diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tampaknya tak disetujui oleh publik. Pakar Politik Ikrar Nusa Bangsa menyoroti fakta bahwa Arcandra tak berterus terang dalam pernyataannya ke media soal kewarganegaraannya.

Kalau sejak awal bilang punya paspor AS, mungkin ceritanya beda. Tapi, dengan pernyataannya yang bilang muka minang, integritasnya dipertanyakan, ungkapnya.

Memang, Arcandra bisa jadi sumber daya yang tepat untuk menteri ESDM. Namun, dengan kejadian ini, dia menyarankan pemerintah tak perlu buru-buru untuk mengangkat Arcandra kembali. Pasalnya, naturalisasi butuh persetujuan dari DPR. Hal itu sudah dipastikan menjadi tahap yang sulit.

Janjinya bisa secepatnya diurus kewarganegaraanya. Tapi, itu kan hanya dari sisi pemerintah bukannya DPR, jelasnya.

Jelas naturalisasi Arcandra yang saat ini tak punya kewarganegaraan jauh lebih rumit dari sekedar naturalisasi Irfan Bachdim. Karena, muatan politis dari posisi Arcandra sebagai Menteri ESDM sangat kental. Apalagi, kandidat-kandidat pengganti Arcandra juga datang dari legislator.

Kalau menurut saya Arcandra harusnya rehat dulu menjadi pejabat di kabinet kerja Jokowi. Tentu selama istirahat bisa dimanfaatkan sebagai penasehat kementerian ESDM, ungkapnya. (bil/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Duh... Pekerja Anak Masih Marak
Duh... Pekerja Anak Masih Marak

Berita Sejenis

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Pemerintah akhirnya menetapkan besaran kuota CPNS baru 2018. Total kuota yang disiapkan mencapai 238.015 kursi.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!