Nasional
Share this on:

Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik

  • Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik
  • Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik

JAKARTA - Dugaan pemilih ganda jadi bahasan menarik dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo Subianto -Sandiaga Uno menghadirkan saksi Agus Muhammad Maksum yang menyebut ada 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak wajar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan saksi fakta Agus Muhammad Maksum. "Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk mensinkronkan, mencocokkan DPT itu lewat NIK. Jadi yang ada di kami clean and clear. Dari 187 juta itu aman," tegas Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menuturkan tanggal lahir sama itu merupakan kesepakatan. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Gede Suratha telah menjelaskan bahwa sebelum 2004 Kemendagri pernah mendata penduduk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk). Dalam pendataan tersebut berlaku aturan bagi warga negara yang lupa tanggal lahirnya, maka akan dicatat lahir pada 31 Desember.

Sementara itu, Komisioner KPU VIryan Aziz di persidangan juga bertanya tentang bulan mendapatkan data DPT yakni sekitar bulan 2 di 2019. Ia juga mengatakan saksi tidak mengikuti proses tahapan DPT sejak 15 Desember 2019 ketika penetapan DPT. Viryan menjelaskan saksi tidak mengetahui seluruh peserta pemilu dalam penyusunan DPT Pemilu 2019.

"Semua pihak boleh mengakses data informasi DPT yang telah ditetapkan untuk memeriksa," kata Viryan.

Diketahui, di persidangan saksi fakta Idham Amiruddin juga mengaku menemukan nomor induk kependudukan (NIK) invalid dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. NIK di sejumlah kecamatan di suatu wilayah, lanjutnya, berbeda dengan data asli terkait data pemilih.

"Ketika seorang dientri masuk datanya dalam daerah pemilihan (dapil). Di Bogor ada 40 kecamatan, tapi bisa dilihat di sana ada kecamatan (kode) 85, ada 00," ujar Idham di ruang sidang MK pada Rabu (19/6).

Menurut dia, tidak pernah ada NIK yang diawali di dengan angka 00. Atas dasar itu, dia melihat terdapat NIK siluman yang kurang lebih berjumlah 56.832. "Terjadi di Bengkulu, tapi saya lupa berapa jumlahnya," jelasnya.

Selain itu, saksi juga mengungkap ditemukan NIK rekayasa. Ada perbedaan data yang tertuang dalam NIK dengan kenyataan dari pemilik NIK. "Misalnya NIK perempuan tapi dia laki-laki," paparnya.

Data NIK rekayasa juga memperlihatkan perbedaan umur yang tertera dalam NIK dengan umur asli pemilik NIK. Perbedaan juga menyangkut tanggal dan bulan yang tidak sesuai. "Misalnya di tanggal lahir di tulis A, tapi pada NIK-nya itu B. Itu salah satu NIK rekayasa," tutur dia. Pihaknya memperkirakan kondisi NIK rekayasa tertinggi terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Jumlah NIK ini sekitar 430.

Selain itu, saksi juga mengungkapkan fakta kecurangan pemilu terkait pemilih ganda. Dia memperkirakan kasus kecurangan itu berjumlah dua juta dengan kota tertinggi di Papua. "Jadi saya memutuskan mencari data ganda berdasarkan nama dan tanggal lahir. Tiga suku kata bersamaan dan lahir di tanggal yang sama," bebernya.

Kecurangan lainya yang ia paparkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah pemilih di bawah umur. Dia menyebut terdapat data dengan usia satu tahun yang mendapat hak memberikan suara. "Kenapa ini menjadi masalah? Karena dalam DPT (daftar pemilih tetap) KPU status perkawinannya dihilangkan. Juga usia pemilih. Kenapa penting? Karena ini menjawab DPT pemilih. Dulu ada. Sekarang tidak ada lagi," jelasnya.

NIK rekayasa juga diakui banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. "Jadi ada tempat pemungutan suara (TPS) mengandung NIK rekayasa. Lumbungnya di Sulawesi Selatan, itu tergambar jelas," klaimnya.

Dia menjelaskan maksud dari NIK rekayasa ialah seluruh datanya terlihat benar tapi salah. Idham mencontohkan, NIK perempuan tapi tercantum laki-laki, begitu sebaliknya. "Ada yang tanggal bulannya salah, terbalik, ada NIK laki-laki jadi perempuan," tukas Idham.

Dia juga menyebut terjadi kasus serupa yakni NIK ganda di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 400 lebih NIK ganda diklaim beredar di Bogor. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Saksi PHPU tak Perlu LPSK
Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Berita Sejenis

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Lembaga penyelenggara pemilu punya peran penting dalam membantu pemilih mengenali partai politik (parpol).


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Orangutan Jadi Korban Karhutla

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berdampak pada kesehatan hewan langka, orangutan.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.



Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah kelahiran Almarhum Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dijadikan Museum BJ Habibie oleh pemerintah setempat.


Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Lembaga pengawas pemilih menyatakan penanganan pemilu melalui ajudikasi ada d


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Larangan Mantan Koruptor Jadi Peserta Pemilu Masih Gelap

Larangan Mantan Koruptor Jadi Peserta Pemilu Masih Gelap

Larangan mantan narapidana koruptor menjadi peserta pemilu belum menemui titik terang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!