Nasional
Share this on:

Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

  • Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker
  • Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui jika website resmi penyelenggara Pemilu pernah coba diretas beberapa kali. Bukan cuma dari dalam negeri, jika dilihat dari alamat internetnya (IP address), mereka juga mencoba dari luar negeri.

Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan, pihaknya masih berusaha agar website milik KPU tidak diretas orang yang tidak bertanggung jawab. Ditanya intensitas, Arief enggan menjawab.

Ia juga mengklaim, jika semua serangan hacker masih bisa di tangani sampai saat ini. "Yang jelas KPU menjaga supaya sistem kita aman. Kalau orang kan mau nyerang pasti datang terus, tapi kita berupaya membentengi menjaga supaya kita aman. Sampai sekarang web kita ya meskipun kadang-kadang ada yang serang, setop dulu sebentar, tapi semua masih bisa digunakan," kata Arief di Jakarta, Rabu (13/3).

Arief juga enggan menyebutkan asal negara para hacker. Bukan tanpa alasan, menurutnya, alat internet yang digunakan para hacker bisa jadi untuk menipu. Walaupun alamat berada di luar negeri, belum tentu yang melakukan hack orang luar. Begitu pun sebaliknya.

"Orangnya siapa, kita tidak tahu orangnya. Kecuali orang yang sudah ditangkap, itu akan jelas. Oh itu orang yang kemaren ip adrees itu ini, oh kmren yang ngehack sidalih ini, yang ngehack situng ini. Kalau orang-orangnya sudah ditangkep, anda bisa identifikasikan, siapa dia, motifnya apa," terangnya.

Di tempat sama, Komisoner KPU, Viryan Azis menambahkan ada beberapa jenis kelompok hacker yang mencoba menyerang situs KPU. Mulai dari yang ingin tahu saja, sampai ada yang merasa kecewa denga penyelengaraan pemilu.

"Ada juga motif lain, atau yang ketiga ya kalau ada motif lain kita berharap masyarakat di Indonesia jangan melakukan hal demikian. Misalnya mengkritisi tahapan penyelenggara pemilu, silakan bisa komunikasi dengan kita. Kan kita terbuka selama ini. Jangankan semua pihak kita layani, baik dari peserta pemilu, masyarakat, temen NGO, dan rekam jejak penyelenggaraan pemilu kan bisa dilihat," papar Viryan.

Disinggung mengenai Cina dan Rusia, Viryan juga enggan menuduh. Menurutnya, IP adress bisa dari mana pun. Alasannya sama, alamat yang digunakan bisa saja alamat palsu yang digunakan para hacker untuk mengelabui.

"Ini hajatan mahal apabila diserang. Kita harap hacker bisa dukung kita. Kalau ada yang mau kritisi, silakan datang. kita siap dialog. Setiap ada serangan siber kita selalu koordinasi dengan Mabes Polri Cyber Crime. Kita harapkan mereka bisa ungkap dan itu terbukti bisa ditangkap," tandasnya. (fin/khf/zul)

Berita Berikutnya

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti
Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Berita Sejenis

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Lembaga pengawas pemilu menegaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi.


Jangan Lagi Impor Garam

Jangan Lagi Impor Garam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap impor garam ditekan. Terlebih kualitas garam lokal ternyata lebih baik dibandingkan garam impor.


Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa.


Pendaftaran Paslon Pilkada 16-18 Juni 2020

Pendaftaran Paslon Pilkada 16-18 Juni 2020

Pendaftaran pasangan calon (Paslon) Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan selama tiga hari. Yakni pada 16-18 Juni 2020.


449 Jemaah Tiba di Tanah Air

449 Jemaah Tiba di Tanah Air

Jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang ke-2, direncanakan tiba hari ini (22/8) di Tanah Air.


Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Lembaga penyelenggara pemilu mengakui jika tren hoaks pemilu dari tahun ke tahun terus meningkat. Berita bohong soal pemilu mulai dikenal 2004 lalu.


Sentra Gakkumdu Perlu Dievaluasi -

Sentra Gakkumdu Perlu Dievaluasi -

Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menegakkan pidana Pemilu 2019 perlu dievaluasi.


10 Menteri Paling Sering Diberitakan

10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Ada 10 menteri kabinet Jokowi-JK paling yang banyak diberitakan oleh media massa.


Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ucapan agar kericuhan yang terjadi Manokwari dan Jayapura tidak terulang lagi.


Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi di Indonesia siap bertugas saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!